Direktur Bandung Institute of Governance Studies Dedi Haryadi mengatakan akan melanjutkan laporannya mengenai dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh DPRD Kota Bandung ke Komisi Ombudsman Nasional apabila Kejaksaan Negeri Bandung tidak juga merespons. Melalui Ombudsman, berkas laporan kasus itu akan diteruskan ke Kejaksaan Agung.
Sebanyak 21 anggota DPRD Kota Solo mengajukan hak penyelidikan atas kasus dugaan penyimpangan dana Anggaran Biaya Tambahan senilai Rp 6,9 miliar yang dianggarkan Wali Kota Solo Slamet Suryanto. Desakan penggunaan hak penyelidikan atas kasus tersebut ditandatangani 21 anggota Dewan dari berbagai fraksi, termasuk anggota FPDIP yang merupakan partai asal Wali Kota Slamet Suryanto.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) telah membentuk tim penyidik yang akan memeriksa Ketua DPRD Jabar Eka Santosa dalam kasus dana kaveling senilai Rp33,4 miliar.
Pengadilan Negeri Kudus memutuskan menunda pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan Perum Percetakan Uang RI (Peruri) dalam kasus sengketa kertas uang melawan PT Pura Barutama. Keputusan MA dinilai bertentangan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Menteri Keuangan Boediono menyatakan rencana PT Pertamina (Persero) menjual dua tanker raksasa secara prinsip tidak perlu izin dari pihaknya. Namun, dia menyarankan agar Pertamina melaporkan lebih dulu ke Menteri Keuangan sebelum menjual aset itu ke Frontline Ltd, senilai US$ 184 juta.
Berdasarkan data analis pasar perkapalan Norwegia, Fearnleys Weekly Report 23 Juni 2004, ongkos sewa tanker raksasa (very large crude carrier/VLCC) dalam jangka panjang pada minggu ini mencapai US$45.000/hari. Sementara pekan sebelumnya US$45.000/hari. Ketika permintaan sedang rendah, sewanya sekitar US$38.500/hari dan saat permintaan tinggi US$45.000/hari.
Keseriusan pengusutan kasus pembobolan PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BNI) senilai Rp 1,7 triliun menjadi salah satu kunci utama bagi Indonesia untuk bisa keluar dari daftar hitam pencucian uang.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung mengakui dana sumbangan dari partainya ke tim kampanye pasangan calon presiden Wiranto-Salahuddin sepengetahuannya hanya Rp 3,5 miliar. Ini, katanya, disumbangkan ke rekening khusus dana kampanye calon presiden yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum sebagai saldo awal. Itu dana DPP Golkar ke Pak Wiranto yang saya tahu, katanya tadi malam.
Departemen Kehutanan menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pengembangan sistem antikorupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Greenomics Indonesia (GI), di Jakarta, Rabu (23/6).
31 Mei hingga 1 Juni 2004 yang lalu BIGS, ICW dan TIFA dipercaya menjadi narasumber pada lokakarya tentang RCS sebagai alat pemantauan kualitas pelayanan publik.
