TEKAD Amien Rais memberantas korupsi tak sebatas kata-kata. Ketika berkampanye di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Jumat pekan lalu, calon presiden dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini memberhentikan delapan anggotanya yang duduk di DPRD Sumbar. Sanksi ini jatuh menyusul vonis Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan mereka ikut terlibat tindak korupsi. SK pemberhentiannya sudah saya tanda tangani, kata Amien.
TIM asistensi pemerintah pusat bersama Sekda Provinsi Kepri saat ini mulai bekerja menyusun persiapan peresmian Provinsi Kepri. Realisasi UU 25/2002 itu, diawali dengan pertemuan seluruh wali kota dan bupati se-Kepri, Sabtu akhir pekan lalu di kantor Wali Kota Batam
GAYA Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjungpinang Tengku Suhaimi Idris, tidak jauh berbeda dengan pendahulunya, Andi Puli Sulthan. Andi dipensiunkan buru-buru ketika atasannya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau Mochammad Huzaini, sedang giat mengungkap kasus korupsi sejumlah pejabat.
Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar), kemarin, memperpanjang masa penahanan Ketua DPRD Kota Payakumbuh Chin Star selama 40 hari.
Kasus dana kapling atau yang dikenal dengan kasus dana kadeudeuh sebesar Rp 25 miliar yang diterima oleh anggota DPRD Jawa Barat terganjal pada permasalahan izin. Kali ini Kejaksaan Tinggi Jabar tengah menunggu izin dari Menteri Dalam Negeri untuk memeriksa enam orang saksi dari unsur fraksi di DPRD Jabar.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung mempertanyakan proposal permintaan dana tambahan yang diajukan Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp 9 miliar untuk pelaksanaan pemilu presiden. Meski telah ada Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2004 tentang dukungan dana APBD untuk pelaksanaan Pemilu 2004, KPU tidak bisa begitu saja mengajukan dana.
Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyesalkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Klaten yang memutuskan bebas murni Ketua dan Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten, Suwanto dan Tantowi Jauhari.
CAPRES dari PPP Hamzah Haz meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk mengusut dan menindaklanjuti berbagai kasus politik uang yang terjadi selama masa kampanye Pilpres. Hal itu dikemukakan Hamzah ketika dalam kapasitas sebagai wapres meresmikan Pondok Pesantren Albina di Bekasi, kemarin.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengusut aktor penjualan dua tanker raksasa milik Pertamina. Untuk itu, KPK juga akan memeriksa direksi lama Pertamina.
Kinerja konsorsium asuransi paripurna tenaga kerja Indonesia harus diaudit oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi karena fungsinya mulai menyimpang. Kegiatan konsorsium perusahaan asuransi yang memungut premi Rp 400.000 per TKI itu juga mulai tidak relevan dengan kewajibannya memberikan perlindungan pra dan pascapenempatan TKI.
