Pembobol uang rakyat di Garut boleh merasa dongkol. Pasalnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Garut tidaklah selembek dodol. Kasus paling mutakhir yang terus diusut adalah dugaan korupsi Rp 6,6 miliar yang melibatkan jajaran wakil rakyat setempat. Yang menggembirakan, proses pengusutan itu cukup cepat. Hanya berbilang minggu, kejaksaan setempat berani menetapkan empat orang tersangka. Bahkan penahanan akan dilakukan jika ada anggota DPRD Garut yang tidak kooperatif.

Dinas Pendidikan Jawa Barat siap buka-bukaan kepada publik soal penggunaan Anggaran Ujian Akhir Nasional (UAN) 2004. Bila perlu, soal penggunaan anggaran ini akan dipublikasikan di media massa. Mengapa tidak? Kami siap menyampaikan ke publik soal itu, ujar Kepala Subdinas Pendidikan Menengah dan Tinggi, Dinas Pendidikan Jawa Barat, Bambang Sutrisno, di Bandung, Kamis (24/6).

Mantan Direktur Utama PT Pertamina Baihaki Hakim mengutarakan, kepemilikan dua tanker raksasa akan menguntungkan Pertamina secara ekonomis dalam jangka panjang. Selain itu, kepemilikan tanker tersebut juga akan menumbuhkan kemandirian perusahaan sehingga tidak dapat didikte oleh pasar tanker.

Delapan anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Senin lalu (21/6) berangkat ke Batam dan Singapura. Mereka pergi atas ajakan Dinas Kelautan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Lamongan, kata Tamat Ansori, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Kamis (24/6).

Pengadilan Negeri Cianjur kemarin memvonis bebas murni Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur Deden Zaini Dahlan, Sekretaris DPRD Nani Anggraeni, dan Kepala Subkeuangan DPRD Tinoy Kustini Subli dalam kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp 3,1 miliar. Majelis hakim yang diketuai Irwan menganggap dakwaan jaksa penuntut umum tidak berdasar.

Sejumlah tokoh masyarakat mengkritik sikap anggota DPRD Kota Cirebon yang terus memaksakan uang kadeudeuh (uang purnabakti). Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sukapura, M. Rafi, memprediksi uang kadeudeuh tersebut tidak akan dianggarkan secara nyata, tetapi dimasukkan dalam anggaran operasional anggota Dewan.

Kebijakan direksi lama Pertamina untuk membeli dua kapal tanker raksasa (very large crude carrier/VLCC) bertujuan agar BUMN migas tersebut tidak didikte oleh kartel tanker.

Kebijakan direksi lama Pertamina untuk membeli dua kapal tanker raksasa (very large crude carrier/VLCC) bertujuan agar BUMN migas tersebut tidak didikte oleh kartel tanker.

Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla berjanji menciptakan akuntabilitas aparat negara demi tegaknya supremasi hukum. Bagi calon presiden dan wakil presiden dari Partai Demokrat ini, upaya ini perlu dilakukan agar pemerintahan yang akan datang memiliki lembaga hukum yang kuat. Untuk itu, keduanya berjanji akan membangun sistem hukum yang kuat sebagai salah satu infrastruktur nonfisik yang harus dibangun negara. Ini hanya bisa dibangun oleh negara, bukan pihak swasta, kata Sofyan Djalil, anggota tim sukses Yudhoyono dan Kalla.

Penyidik Kepolisian RI segera menggelar perkara kasus korupsi pakan ternak bungkil kedelai senilai Rp 841 miliar. Demikian dikatakan juru bicara Markas Besar Polri Inspektur Jenderal Pol. Paiman kepada Koran Tempo di Jakarta kemarin. Langkah polisi itu dilakukan karena penyidik kesulitan membuktikan kasus yang menyeret tersangka bekas Kepala Badan Urusan Logistik Beddu Amang itu. Gelar perkara itu untuk mencari kesimpulan menyangkut penyelesaian kasus itu.