Koordinator Advokasi Transparency International Indonesia Anung Karyadi menyarankan Komisi Pemilihan Umum melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk melacak ketidakjelasan dana Rp 30 miliar dari Partai Golkar untuk kampanye pasangan calon presiden Wiranto-Salahuddin Wahid.
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemarin menerima pengaduan masyarakat berkaitan dengan laporan harta kekayaan calon wakil presiden dari Partai Demokrat, Jusuf Kalla. Menurut si pelapor, Tahir Mahmud, Kalla tidak melaporkan sebuah rumah dan kepemilikan sahamnya di perusahaan modal ventura dalam laporan kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Selain terbukti melakukan politik uang, pasangan calon presiden dan wakil presiden juga dapat dibatalkan sebagai calon oleh KPU jika terbukti menerima sumbangan tak legal. Meskipun pembuktiannya cukup sulit, kemungkinan pasangan calon didiskualifikasi cukup terbuka.
PT Pertamina harus melepas dua tanker raksasa yang sudah dipesannya dari Korea Selatan, karena kondisi keuangan badan usaha milik negara persero itu sudah sangat kritis. Kondisi keuangan ini menyebabkan Pertamina tidak mampu lagi melakukan impor minyak mentah sehingga stok bahan bakar minyak di dalam negeri juga kritis, yakni sempat hanya cukup untuk kebutuhan 19 hari, dari kondisi normal yang seharusnya cukup untuk 24 hari.
Dalam pelaksanaan Pemilu 2004, Indonesia mendapatkan bantuan dana dari negara-negara donor sebesar Rp 32 miliar. Bantuan tersebut diberikan kepada 28 institusi yang sebagian besar adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dana tersebut digunakan untuk pendidikan pemilih bagi pemilih pemula dan diseminasi informasi Pemilu 2004.
Ketua Tim Pemindahan Stockpile Batu Bara (PSBB) Hesly Julianto diperiksa Kejaksaan Negeri Banjarmasin (Kejari) berkait dugaan penyelewengan dana pungutan batu bara di Jalan Lingkar Selatan, Kamis (24/6).
Calon wakil presiden Jusuf Kalla mengatakan, penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, baru bisa dijalankan apabila aparat penegak hukumnya seperti polisi, jaksa, serta hakim jujur dan bersih. Hal itu harus ditopang oleh kepemimpinan yang jujur dan bersih, serta punya komitmen kuat untuk penegakan hukum.
HM Saberi Noor Herman SH MH, pengacara Murhan Effendie BA menilai tuduhan kejaksaan terhadap kliennya, terkait kasus penyalahgunaan APBD 2002 senilai Rp1,3 miliar tidak beralasan. Sebab, kliennya yang mantan Ketua DPRD Tabalong itu tak terbukti melakukan korupsi.
Wali Kota Bandung Dada Rosada mengatakan siap dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyusul pernyataan Kejaksaan Negeri Kota Bandung yang akan mengundang sejumlah pejabat pemerintah dan anggota DPRD Rabu pekan depan.
Majelis hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Cianjur menyatakan bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Cianjur Deden Zaini Dahlan tidak terbukti menyelewengkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2002 senilai Rp 3,068 miliar. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi vonis bebas murni dan wajib dipulihkan nama baiknya.
