Persoalan dugaan penyimpangan APBD 2003 oleh DPRD Jateng semakin memanas. Tak hanya munculnya sejumlah kalangan yang pro maupun kontra atas kasus tersebut, namun ada juga anggota Dewan yang mengambil sikap.
Amplop agaknya telah menjadi budaya di DKI Jakarta. Tanpa menyiapkan uang di dalam amplop, urusan Anda akan terkatung-katung. Sebagai contoh, untuk mengurus kartu tanda penduduk yang khusus di Jakarta bebas pungutan, tetap dimintai biaya administrasi meski beberapa ribu rupiah. Begitu pun urusan lain, lebih lancar dengan uang pelicin.
Komisi Pemilihan Umum segera menunjuk lima akuntan publik anggota Ikatan Akuntan Indonesia yang akan mengaudit laporan dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden 2004. Masing-masing akuntan publik akan mengaudit dana kampanye satu pasangan calon dengan pola konsolidasi, yakni dari daerah hingga pusat.
Pernyataan Pers No: 047/PR/ICW/VI/2004
Indonesia Corruption Watch
Kapolwil Banyumas Kombes Drs AA Mapparessa MM mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan penyimpangan dalam pembangunan Terminal Bus Purwokerto. Sejauh ini, katanya, indikasi penyimpangan proyek bernilai Rp 38,3 miliar itu mulai ditemukan.
Kejaksaan Negeri Purwokerto tengah menangani dugaan korupsi menyangkut sewa- menyewa tanah milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop V Purwokerto. Dalam kasus itu, seorang karyawan bagian properti bernama Adr, dinyatakan sebagai tersangka.
Dugaan kasus penyimpangan dana APBD 2003 oleh DPRD Jateng mendapat perhatian dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Kasus tersebut dianggap umum terjadi di lembaga serupa di Indonesia, dan tidak rumit untuk mengusutnya.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karanganyar Soekardjo Qaolany SH berjanji menuntaskan seluruh kasus dugaan korupsi yang melibatkan DPRD dalam waktu dekat ini.
Pemecatan yang dilakukan DPRD melalui impeachment ternyata tidak ditanggapi Darlis Ilyas. Karena ternyata, Darlis tetap saja melaksanakan tugas-tugasnya selaku kepala daerah. Apalagi, secara administratif, pemecatan seorang kepala daerah baru bisa berlaku efektif bila telah mendapatkan pegesahan dari Presiden RI.
Sejumlah organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kotabaru mendesak Mansyur Gani SH, Kajari setempat menanggalkan jabatannya. Pejabat ini dinilai tidak serius menangani kasus dugaan mark up APBD Kotabaru tahun 2003 senilai Rp4,432 miliar yang melibatkan petinggi legislatif.
