Masih ingat skandal megakorupsi Rekening 502? Sejak kasus itu disidik Januari 2004 lalu, hingga kemarin belum ada satu pun berkas yang dilimpahkan ke kejaksaan. Padahal, sudah 28 orang saksi yang dimintai keterangan terkait kasus yang merugikan negara Rp 20,9 triliun tersebut. Namun, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.
Capres dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, proses hukum bagi mantan Presiden Soeharto harus dijelaskan secara gamblang.
Ia tampak begitu bersemangat. Kalau terpilih sebagai presiden nanti, Hamzah Haz bertekad mengajukan para pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme ke pengadilan dalam 100 hari pemerintahannya. Tanpa menunda dan menunggu kelengkapan bukti bagi mereka yang telah nyata-nyata merugikan negara, kata Hamzah.
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi mengancam akan memecat jajaran direksi PT Pertamina (Persero) jika terbukti melakukan kecurangan dalam penentuan pemenang dalam tender penjualan kapal tanker raksasa. Kecurangan yang dimaksud adalah memenangkan penawar yang mengajukan harga terendah dalam proses tender.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis telah menerima surat izin penyitaan barang bukti kasus korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dari Pengadilan Negeri Ciamis. Surat tersebut telah diterima oleh kejaksaan tanggal 22 Juni lalu.
Koordinator Advokasi Transparency International Indonesia Anung Karyadi menyarankan Komisi Pemilihan Umum melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk melacak ketidakjelasan dana Rp 30 miliar dari Partai Golkar untuk kampanye pasangan calon presiden Wiranto-Salahuddin Wahid.
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemarin menerima pengaduan masyarakat berkaitan dengan laporan harta kekayaan calon wakil presiden dari Partai Demokrat, Jusuf Kalla. Menurut si pelapor, Tahir Mahmud, Kalla tidak melaporkan sebuah rumah dan kepemilikan sahamnya di perusahaan modal ventura dalam laporan kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Selain terbukti melakukan politik uang, pasangan calon presiden dan wakil presiden juga dapat dibatalkan sebagai calon oleh KPU jika terbukti menerima sumbangan tak legal. Meskipun pembuktiannya cukup sulit, kemungkinan pasangan calon didiskualifikasi cukup terbuka.
PT Pertamina harus melepas dua tanker raksasa yang sudah dipesannya dari Korea Selatan, karena kondisi keuangan badan usaha milik negara persero itu sudah sangat kritis. Kondisi keuangan ini menyebabkan Pertamina tidak mampu lagi melakukan impor minyak mentah sehingga stok bahan bakar minyak di dalam negeri juga kritis, yakni sempat hanya cukup untuk kebutuhan 19 hari, dari kondisi normal yang seharusnya cukup untuk 24 hari.
Dalam pelaksanaan Pemilu 2004, Indonesia mendapatkan bantuan dana dari negara-negara donor sebesar Rp 32 miliar. Bantuan tersebut diberikan kepada 28 institusi yang sebagian besar adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dana tersebut digunakan untuk pendidikan pemilih bagi pemilih pemula dan diseminasi informasi Pemilu 2004.
