Sejumlah tokoh masyarakat mengkritik sikap anggota DPRD Kota Cirebon yang terus memaksakan uang kadeudeuh (uang purnabakti). Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sukapura, M. Rafi, memprediksi uang kadeudeuh tersebut tidak akan dianggarkan secara nyata, tetapi dimasukkan dalam anggaran operasional anggota Dewan.
Kebijakan direksi lama Pertamina untuk membeli dua kapal tanker raksasa (very large crude carrier/VLCC) bertujuan agar BUMN migas tersebut tidak didikte oleh kartel tanker.
Kebijakan direksi lama Pertamina untuk membeli dua kapal tanker raksasa (very large crude carrier/VLCC) bertujuan agar BUMN migas tersebut tidak didikte oleh kartel tanker.
Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla berjanji menciptakan akuntabilitas aparat negara demi tegaknya supremasi hukum. Bagi calon presiden dan wakil presiden dari Partai Demokrat ini, upaya ini perlu dilakukan agar pemerintahan yang akan datang memiliki lembaga hukum yang kuat. Untuk itu, keduanya berjanji akan membangun sistem hukum yang kuat sebagai salah satu infrastruktur nonfisik yang harus dibangun negara. Ini hanya bisa dibangun oleh negara, bukan pihak swasta, kata Sofyan Djalil, anggota tim sukses Yudhoyono dan Kalla.
Penyidik Kepolisian RI segera menggelar perkara kasus korupsi pakan ternak bungkil kedelai senilai Rp 841 miliar. Demikian dikatakan juru bicara Markas Besar Polri Inspektur Jenderal Pol. Paiman kepada Koran Tempo di Jakarta kemarin. Langkah polisi itu dilakukan karena penyidik kesulitan membuktikan kasus yang menyeret tersangka bekas Kepala Badan Urusan Logistik Beddu Amang itu. Gelar perkara itu untuk mencari kesimpulan menyangkut penyelesaian kasus itu.
POLITIK uang, pengawasan penghitungan suara, dan tindak lanjut proses hukum pelanggaran pemilu menjadi kendala utama yang dihadapi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam menjalankan tugasnya.
Perbedaan jumlah sumbangan dari DPP Partai Golkar ke dana kampanye Wiranto-Salahuddin Wahid tetap menimbulkan teka-teki. Penjelasan Wakil Sekretaris Tim Kampanye Wiranto-Salahuddin, Rully Chaerul Azwar, dan Wakil Bendahara Partai Golkar yang juga bendahara tim kampanye, Setya Novanto, mengenai asal dana justru menimbulkan tanda tanya baru.
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) telah memanggil Dirut Pertamina Ariffi Nawawi dan mantan Dirut Pertamina Baihaki Hakim terkait tanker Pertamina. Argumentasi keduanya berbeda.
Sejumlah LSM mendatangi Kejati Sulsel di Jl.Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (24/6/2004). Mereka mengadukan kasus dugaan korupsi APBD 2003 yang dilakukan oleh anggota DPRD Sulsel senilai Rp 18,23 miliar.
Koalisi Pemantau Peradilan (KPP), yang beranggotakan salah satunya ICW, 18 Mei 2004 lalu di Hotel Cemara melakukan eksaminasi publik atas putusan kasasi mantan menteri sekretaris negara jaman Presiden Habibie, yang terkait dengan kasus korupsi dana non bujeter BULOG.
Berikut adalah naskah hasil eksaminasi itu.
