Pada 27 November 2024, sebanyak 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota akan menentukan siapa yang akan menahkodai daerah mereka selama lima tahun ke depan. Pada masa pergantian pemimpin ini, penting untuk memastikan bahwa para kandidat yang berkontestasi adalah orang-orang dengan rekam jejak yang bersih, memiliki gagasan konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan di daerahnya, serta membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
Setelah melalui tahapan seleksi yang panjang, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki nahkoda baru. Alih-alih sesuai dengan ekspektasi masyarakat, kontestasi pemilihan Pimpinan KPK berujung anti klimaks dan amat sangat mengecewakan.
Aparat penegak hukum kembali berhasil membuka kotak pandora mafia peradilan di lembaga kekuasaan kehakiman. Kali ini, Kejaksaan Agung berhasil melakukan operasi tangkap tangan terhadap tiga orang hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Ketiga hakim itu ditangkap atas dasar tuduhan menerima suap dalam proses penanganan perkara pembunuhan dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur.
Kamis, 14 November 2024 – Indonesia Corruption Watch (ICW) berkolaborasi dengan Urban Poor Consortium, Salam 4 Jari, Rujak Center For Urban Studies, dan Enter Nusantara menyelenggarakan diskusi publik dengan tajuk “Membahas yang Tidak Dibahas Sepanjang Kampanye Pemilihan Gubernur Jakarta” di Resonansi (Rumah Belajar ICW).
Keriuhan netizen soal dugaan gratifikasi private jet yang diterima anak mantan Presiden Indonesia, Kaesang Pangarep berakhir mengecewakan. Harapan publik terhadap KPK untuk menjadikan kasus Kasesang sebagai pintu masuk untuk membongkar gratifikasi harus pupus dengan kalimat “Bahwa yang bersangkutan bukan penyelenggara negara, sudah terpisah dari orangtuanya,” kata Nurul Ghufron, Wakil Ketua KPK.
Pengadaan barang dan jasa merupakan sektor yang paling rentan terhadap korupsi di Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat 1.586 kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa pada 2016 hingga 2022, dengan total kerugian negara mencapai Rp19,5 triliun.
Selasa 22 Oktober 2024 bertempat di Resonansi, Indonesian Corruption Watch (ICW) menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Masalah Pendidikan: Tantangan Bagi Pemerintah Baru”. Bersama dengan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan Indonesia Budget Center (IBC), ICW menyoal sejumlah persoalan pendidikan yang seharusnya menjadi fokus pemerintahan baru.
Upaya pemberantasan korupsi adalah gerakan lintas sektor yang dapat melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa, salah satu sebabnya adalah korupsi memiliki daya rusak yang luar biasa besar. Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 memang seolah ada batasan bawha penindakan korupsi dapat dilakukan saat sebuah kasus melibatkan penyelenggara negara, kondisi ini membuat korupsi menjadi isu elitis.
Kusut Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam Pemilu 2024 belum tuntas diselesaikan. Alih-alih memperbaiki, Komisi Pemilihan Umum (KPU) justru membuat Sirekap dapat memuluskan praktik kecurangan.
Pada hari ini, Senin, tanggal 28 Oktober 2024, Indonesia Corruption Watch mengadakan aksi damai untuk memperingati momentum hari Sumpah Pemuda, di dekat kawasan stasiun Mass Rapid Transit (MRT), Senayan, Jakarta. Aksi ini dilakukan dengan membagi-bagikan kopi gratis untuk orang-orang yang melintasi kawasan tersebut, dan menyatakan memiliki keresahan yang sama, bahwa korupsi dan dinasti politik di Indonesia masih menjadi tantangan utama bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi generasi muda.
