Pada 26 Juni 2025 lalu Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra. Topan ditangkap oleh KPK karena diduga mengatur proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan di lingkungan Dinas PUPR dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumatera Utara dengan nilai proyek sekitar Rp231 miliar.
Jakarta, 2 Juli 2025 – Indonesia Corruption Watch akan mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menolak keberatan Indonesia Corruption Watch (ICW). Adapun keberatan yang ICW ajukan adalah terkait dengan putusan Komisi Informasi Pusat No. 163/XI/KIP-PSI-A/2023 terkait permohonan informasi dokumen pembelian gas air mata oleh Kepolisian.
1 Juli 2025 menandai Hari Bhayangkara ke-79 sekaligus berlangsungnya 27 tahun reformasi Polri dari ABRI. Hari Bhayangkara seharusnya menjadi momentum penguatan komitmen reformasi Kepolisian demi lahirnya institusi Polri yang profesional, akuntabel, dan demokratis.
Jakarta, 11 Juni 2025 – Selama dua dekade terakhir, korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah menjadi salah satu kejahatan yang paling konsisten terjadi. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah melakukan perubahan dalam sistem pengadaan barang/jasa, digitalisasi pengadaan, penguatan keterbukaan informasi pengadaan, hingga mengelola pengaduan.
Pemerintah mesti mencabut izin usaha pertambangan (IUP) PT Gag Nikel lantaran diduga melabrak hukum. Aparat penegak hukum harus aktif menelusuri karena praktik pertambangan rentan korupsi.
Kejaksaan Agung RI tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan laptop Kementerian Pendidikan tahun 2020-2022 dengan nilai anggaran Rp9,9 triliun.
Kriminalisasi terhadap pelapor dugaan kasus korupsi yang terjadi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Mantan Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal BAZNAS Provinsi Jawa Barat dilaporkan oleh Wakil Ketua BAZNAS ke Polda Jawa Barat akibat membongkar skandal korupsi.
Dengan keberadaan Pasal 4B yang menyatakan kerugian BUMN bukan lagi merupakan kerugian negara, serta Pasal 9G yang mengatur bahwa anggota Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan lagi masuk dalam kategori penyelenggara negara, Indonesia Corruption Watch (ICW), Themis Indonesia, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai bahwa kasus korupsi di lingkungan BUMN bukan hanya akan semakin marak, tetapi juga berpotensi untuk tidak dapat ditindak lagi oleh aparat penegak hukum.
15 April 2025 lalu Komisi Yudisial mengumumkan 161 calon hakim agung yang lolos seleksi administrasi. Eks Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjadi salah satu dari 69 nama calon hakim agung yang akan ditempatkan di kamar pidana. Lolosnya Nurul Ghufron menjadi persoalan, sebab Nurul Ghufron pernah tersangkut masalah integritas, yaitu pernah dijatuhi sanksi etik atas intervensi yang dilakukan terkait mutasi pegawai Kementerian Pertanian.
