"Climate change is the greatest threat to our existence in our short history on this planet. Nobody’s going to buy their way out of its effects”

— Mark Ruffalo

Alasan mengapa industri batu bara di Indonesia tetap dapat menggurita meski kerap mendapatkan penolakan masif karena dampaknya terhadap krisis iklim haruslah dikaitkan dengan kontribusi dari lembaga keuangan seperti bank. Salah satu bentuk kontribusi tersebut misalnya melalui pembiayaan yang mereka berikan setiap tahunnya dalam jumlah yang tidak sedikit.

Dalam laporan ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) menelusuri bisnis-bisnis industri ekstraktif dan energi terbarukan para individu atau kelompok yang memiliki keterhubungan dengan pasangan calon Prabowo-Gibran. Penelusuran dilakukan untuk mengetahui apakah dua industri tersebut memiliki hubungan dengan gelaran pemilu. Dengan mengungkap hubungan tersebut, maka penelusuran lebih jauh dapat dilakukan. Misalnya, seberapa besar kontribusi para pebisnis terhadap kampanye pemilu, atau bagaimana bisnis mereka berkembang saat Prabowo-Gibran memegang kuasa pemerintahan.

Just Energy Transition Partnership (JETP) adalah skema pendanaan bagi negara berkembang untuk meninggalkan energi fosil dan bertransisi ke teknologi yang rendah karbon. Indonesia menjadi salah satu penerima skema pendanaan ini ketika secara resmi diluncurkan pada November 2022 di Konferensi Tingkat Tinggi G20. Indonesia mendapatkan komitmen pembiayaan JETP sebesar USD 20 miliar atau setara dengan Rp300 triliun.

Indonesia Corruption Watch (ICW), bersama dengan dua orang ahli, yakni Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M (Akademisi di Departemen Hukum Lingkungan, Universitas Gadjah Mada) dan Roni Saputra, S.H., M.H (Direktur Penegakan Hukum, Auriga Nusantara) telah menyusun kajian dalam bentuk kertas kebijakan mengenai “Implementasi dan Pengaturan Valuasi Kerugian Ekologis dalam Perhitungan Kerugian Ngeara di Perkara Korupsi Sektor Sumber Daya Alam.”

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, karena sifatnya yang sangat merusak. Ditopang perilaku buruk lainnya kolusi dan nepotisme, populer dengan istilah Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk dihapuskan dalam agenda perjuangan Reformasi 1998.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tengah dibuka. Beragam praktik curang yang terungkap pada PPDB tahun-tahun sebelumnya rawan berulang. Bukan hanya karena tak ada perubahan ketentuan, yaitu Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang PPDB, pemerintah dan pemerintah daerah juga tak banyak menunjukkan gebrakan baru mencegah dan melawan kecurangan PPDB.

Di tengah persoalan keterbatasan akses, sekolah yang merupakan institusi pendidikan tempat siswa menimba ilmu dan mengasah nilai integritas, masih terkontaminasi praktik pungutan liar (pungli). Mirisnya, sejumlah kasus pungli di sekolah yang terungkap menunjukkan pungli bisa terjadi mulai tahap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hingga pengambilan ijazah kelulusan.

Pasca terpilih sebagai presiden pada pemilu 2014, wajah Jokowi muncul di sampul majalah Time dengan tajuk utama: “A New Hope” – Harapan Baru. Banyak orang di luar negeri menyejajarkan Jokowi dengan Barack Obama, presiden kulit hitam pertama di Amerika Serikat. Obama populer karena berasal dari kelompok minoritas. Sedangkan Jokowi populer karena terkesan datang dari kelompok bawah (Portal-Islam.id: 2021). Jokowi dipersepsi sebagai sosok populis.

DEMOKRASI DIKORUPSI

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 menetapkan pasangan calon 02 yaitu Prabowo-Gibran memperoleh suara sebanyak 96.214.691 suara (Sembilan Puluh enam Juta Dua Ratus Empat Belas Enam ratus Sembilan Puluh Satu). Jumlah ini berarti menempatkan Pasangan 02 diurutan teratas, diikuti Pasangan 01 Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Pasangan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.