Pecah Fungsi Kepolisian
Jakarta, 31 Agustus 2025. Kami menilai negara gagal dalam memahami penderitaan rakyat yang berakar dari kebijakan pajak, lapangan kerja, bahan pokok, proyek strategis yang merusak lingkungan, hingga tunjangan wakil rakyat dan penanganan unjuk rasa. Ini diperburuk oleh pernyataan dan perilaku pejabat yang melukai rasa keadilan. Akar masalah ini harus dipecahkan karena melebarkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Oleh sebab itu, kami mendesak para pemimpin negara merubah kebijakan tersebut.
Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali menyelenggarakan Lingkar Diskusi Pelajar Batch II pada Sabtu, 23 Agustus 2025, di Ruang Resonansi ICW, Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan ruang belajar alternatif bagi pelajar SMP dan SMA dari wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk memahami isu korupsi dengan cara yang lebih menyenangkan, partisipatif, dan dekat dengan pengalaman sehari-hari.
JAKARTA – Pada 28 Agustus 2025, Kepolisian RI kembali melakukan serangkaian represifitas terhadap aksi yang dilakukan di depan DPR RI. Pada aksi ini, Kepolisian menahan sekitar 600 orang, di antaranya pelajar dan masyarakat umum. Kepolisian menggunakan gas air mata dan berbagai senjata lain terhadap massa aksi.
Demonstrasi yang tak lain merupakan respons warga atas kebijakan ugal-ugalan DPR dan Pemerintah lagi-lagi ditanggapi negara dengan melibatkan aparat yang bertindak brutal. Tak hanya menembakkan gas air mata, kali ini kendaraan taktis Brimob menabrak dan melindas pengemudi ojek online (ojol). Satu di antaranya tewas.
Pemerintah kembali mencoreng wajah pemberantasan korupsi dengan memberikan tanda jasa kehormatan Bintang Mahaputra Adipradana kepada mantan koruptor. Alih-alih menjadi simbol penghormatan atas jasa besar dan integritas moral, keputusan ini justru menjadi preseden buruk yang mengaburkan makna penghargaan negara.
Menanggapi hal ini, Indonesia Corruption Watch (ICW), berpandangan:
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) ditetapkan sebagai tersangka pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Immanuel menjadi anggota Kabinet Merah Putih era Prabowo Subianto pertama yang menyandang status tersangka korupsi.
Menginjak usia kemerdekaan Indonesia ke-80 tahun merupakan momentum yang tepat untuk melakukan perenungan terhadap upaya pemberantasan korupsi, bukan sekadar ingar bingar perayaan. Presiden Prabowo Subianto, dalam pidato kenegaraan pertamanya pada Sidang Tahunan MPR RI yang digelar 15 Agustus lalu, menyampaikan bahwa harus berani melihat penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita.
Reformasi Polri masih belum tuntas dan berlangsung setengah hati. Kondisi ini disebabkan tidak adanya kemauan politik (political will) Pemerintah dan DPR RI dalam melaksanakan secara serius agenda reformasi kepolisian. Praktik kekerasan, pelanggaran Hak Asasi Manusia, penyalahgunaan wewenang, hingga berbagai tindakan korup yang masih terus berulang.