Upaya pemberantasan korupsi adalah gerakan lintas sektor yang dapat melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa, salah satu sebabnya adalah korupsi memiliki daya rusak yang luar biasa besar. Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 memang seolah ada batasan bawha penindakan korupsi dapat dilakukan saat sebuah kasus melibatkan penyelenggara negara, kondisi ini membuat korupsi menjadi isu elitis.

Kusut Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam Pemilu 2024 belum tuntas diselesaikan. Alih-alih memperbaiki, Komisi Pemilihan Umum (KPU) justru membuat Sirekap dapat memuluskan praktik kecurangan.

Pada hari ini, Senin, tanggal 28 Oktober 2024, Indonesia Corruption Watch mengadakan aksi damai untuk memperingati momentum hari Sumpah Pemuda, di dekat kawasan stasiun Mass Rapid Transit (MRT), Senayan, Jakarta. Aksi ini dilakukan dengan membagi-bagikan kopi gratis untuk orang-orang yang melintasi kawasan tersebut, dan menyatakan memiliki keresahan yang sama, bahwa korupsi dan dinasti politik di Indonesia masih menjadi tantangan utama bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi generasi muda.

Pasca debat kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta, ketiga pasangan calon masih belum menunjukkan platform kampanye yang konkret guna memberantas korupsi di pemerintahan provinsi. Minimnya komitmen antikorupsi di penghujung fase kampanye  ini menjadi prospek mengkhawatirkan bagi tata kelola pemerintahan Jakarta ke depan. 

Sumpah pemuda semakin jauh dari semangat awalnya. Ironisnya, korupsi semakin marak dan berdampak pada kesejahteraan pemuda. 

Penangkapan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, oleh Kejaksaan Agung harusnya menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk membongkar kotak pandora mafia peradilan di lembaga kekuasaan kehakiman. Terlebih, petunjuk guna menindaklanjutinya sudah terang benderang, yakni, penemuan barang bukti berupa uang ratusan miliar dan puluhan kilogram emas di kediaman Zarof.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) merupakan salah satu sektor yang sangat rentan dikorupsi. Untuk mencegahnya, pemerintah menerapkan kebijakan penilaian kinerja penyedia dalam suatu sistem informasi bernama Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP). Melalui sistem ini, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melakukan penilaian atas pekerjaan dari penyedia. 

Pidato Prabowo Subianto pada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 20 Oktober 2024 lalu menekankan komitmen pembangunan sistem antikorupsi dan pemberantasan korupsi. Namun, pidato berapi-api tersebut terkesan sebatas jargon yang bertolak belakang dengan formasi Kabinet Merah Putih yang dibentuknya.

Pengistilahan korupsi dengan berbagai bentuk seperti extraordinary crime, serious crime, hingga white collar crime menggambarkan betapa buruknya praktik kejahatan ini. Bukan sekadar karena dilakukan oleh pejabat publik, akan tetapi dampak yang dirasakan korban (masyarakat) telah secara langsung menyentuh segala lini kehidupan, baik perekonomian, sosial, maupun hak asasi manusia. Oleh sebab itu, baik struktur, substansi, maupun kultur hukum harus mengambil peran untuk dapat menutup celah korupsi dan menindak pelakunya.

Pemberantasan korupsi di Indonesia kian mengendur. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami stagnasi pada tahun 2023. Bagaimana tidak, capaian skor hanya menyentuh angka 34 dan peringkatnya merosot dari 110 menjadi 115. Bahkan bila ditarik sepuluh tahun ke belakang, skor Indonesia sama. Begitu pula yang terjadi pada salah satu variabel penentu IPK - Rule of Law Index - di mana perolehannya juga sama dengan tahun sebelumnya.