Setahun setelah dilantik, kepemimpinan Prabowo-Gibran menunjukkan gejala otoritarianisme yang semakin menebal melalui kebijakan-kebijakan ekonomi – politik komando. Laporan terbaru oleh Gerakan #BersihkanIndonesia hendak menegaskan pola politik-ekonomi komando ini semakin menggeser demokrasi Indonesia ke titik nol. Supremasi sipil dilemahkan, sementara supremasi militer diperkuat sebagai mesin birokrasi negara.
Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Pancana Institute menyelenggarakan rangkaian kegiatan Anticorruption Youth Class (AYoC) Buton Tengah pada tanggal 20–24 Oktober 2025 di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini melibatkan 15 orang muda dari berbagai komunitas di wilayah Buton Tengah yang tengah menghadapi beragam tantangan, terutama terkait persoalan pertambangan yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi.
Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyelenggarakan rangkaian kegiatan Anticorruption Youth Class (AYoC) Aceh pada tanggal 6–10 Oktober 2025 di Banda Aceh dengan melibatkan 14 aktivis muda dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan jurnalis di Aceh.Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperluas pendidikan antikorupsi di kalangan anak muda, sekaligus memperkuat basis gerakan antikorupsi di daerah.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengecam keputusan KPK menghentikan penyidikan perkara yang menyeret nama Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution dan istrinya, Kahiyang Ayu, dalam kasus korupsi tambang nikel di Maluku Utara. ICW menilai KPK tak bertaji menangani kasus korupsi yang diduga menyeret dinasti mantan Presiden RI Jokowi.
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta DPR untuk membuka dokumen anggaran terkait dana reses. Penutupan dokumen berpotensi membuka praktik kecurangan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada 6 November 2025 menyatakan bahwa DPR akan memangkas dana reses anggota menjadi Rp500 juta dari Rp702 juta. Menanggapi hal tersebut berikut respons kritis ICW:
Masuknya rencana revisi UU Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025 menjadi momentum yang penting untuk merumuskan sejumlah perbaikan regulasi. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pemilu khususnya tahun 2024 masih menyisakan banyak persoalan. Meski demikian, dalam hal pembahasan RUU Pemilu, diskursus lebih banyak mengarah kepada persoalan seperti system pemilihan, ambang batas pencalonan, dan hal lain yang erat kaitannya dengan mekanisme pencalonan kandidat.
Pemerintah melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf tengah mengajukan 40 nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Salah satu nama yang diajukan adalah Presiden kedua Republik Indonesia, H. M. Soeharto. Koalisi masyarakat sipil antikorupsi yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) menolak rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Pengadaan publik merupakan aktivitas yang secara rutin dikerjakan oleh pemerintah, baik berupa barang, jasa, maupun konstruksi, dengan segala prosesnya yang sangat kompleks dan panjang. Kompleksnya proses pengadaan berpotensi membatasi warga untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan. Dampaknya, publik dapat merasakan rendahnya kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia ketika prosesnya telah selesai.
Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali melayangkan surat keberatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Surat tersebut merupakan buntut ketidakpuasan ICW terhadap informasi dana reses dan kunjungan daerah pemilihan (dapil) yang tertutup.
Jumat, 24 Oktober 2025, .Feast dan Hindia menjadikan panggung sebagai ruang untuk menyoroti isu korupsi iklim. Di hadapan lebih dari 14.000 penonton, .Feast dan Hindia menyampaikan pesan mengenai dampak korupsi iklim dan pentingnya perlindungan masyarakat adat.
