Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta DPR untuk membuka dokumen anggaran terkait dana reses. Penutupan dokumen berpotensi membuka praktik kecurangan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada 6 November 2025 menyatakan bahwa DPR akan memangkas dana reses anggota menjadi Rp500 juta dari Rp702 juta. Menanggapi hal tersebut berikut respons kritis ICW:
Masuknya rencana revisi UU Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025 menjadi momentum yang penting untuk merumuskan sejumlah perbaikan regulasi. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pemilu khususnya tahun 2024 masih menyisakan banyak persoalan. Meski demikian, dalam hal pembahasan RUU Pemilu, diskursus lebih banyak mengarah kepada persoalan seperti system pemilihan, ambang batas pencalonan, dan hal lain yang erat kaitannya dengan mekanisme pencalonan kandidat.
Pemerintah melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf tengah mengajukan 40 nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Salah satu nama yang diajukan adalah Presiden kedua Republik Indonesia, H. M. Soeharto. Koalisi masyarakat sipil antikorupsi yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) menolak rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Pengadaan publik merupakan aktivitas yang secara rutin dikerjakan oleh pemerintah, baik berupa barang, jasa, maupun konstruksi, dengan segala prosesnya yang sangat kompleks dan panjang. Kompleksnya proses pengadaan berpotensi membatasi warga untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan. Dampaknya, publik dapat merasakan rendahnya kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia ketika prosesnya telah selesai.
Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali melayangkan surat keberatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Surat tersebut merupakan buntut ketidakpuasan ICW terhadap informasi dana reses dan kunjungan daerah pemilihan (dapil) yang tertutup.
Jumat, 24 Oktober 2025, .Feast dan Hindia menjadikan panggung sebagai ruang untuk menyoroti isu korupsi iklim. Di hadapan lebih dari 14.000 penonton, .Feast dan Hindia menyampaikan pesan mengenai dampak korupsi iklim dan pentingnya perlindungan masyarakat adat.
Genap setahun Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjabat. Momentum dimana hanya dalam setahun rezim ini menampakkan dirinya sebagai rezim yang mencoba menancapkan kekuasaannya dengan upaya yang represif dan tidak memihak aspirasi warga.
Zine kolaborasi dengan warganet ini dibuat untuk merespon 1 tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Mempersilahkan warganet untuk menyumbangkan perasaan dan pemikirannya pasca Prabowo-Gibran menjabat selama satu tahun.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan koalisi masyarakat sipil untuk netralitas ASN terkait revisi UU ASN yang menghapuskan keberadaan lembaga negara independen pengawas sistem merit dan ASN. Putusan ini adalah tamparan bagi Pemerintah era Presiden Jokowi dan DPR yang meniadakan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di tengah birokrasi yang masih rentan politisasi dan korupsi.
