Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai organisasi masyarakat sipil berkomitmen untuk menguatkan kontribusi publik dalam upaya pemberantasan korupsi. Melalui kerja-kerja selama ini, termasuk diantaranya bersama dengan jaringan yang tersebar di sejumlah daerah, ICW fokus mengawal kebijakan pemerintah demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih bersih dari korupsi dan berpihak pada kepentingan publik.
Indonesia Corruption Watch (ICW) melaksanakan diskusi publik bertajuk “Omon-Omon Demokrasi dan Fenomena Zombie Activism” di Resonansi Hub dan disiarkan secara langsung di Youtube Sahabat ICW pada hari Sabtu 09 Maret 2024.
Pada tanggal 13 Maret 2024, Indonesia Corruption Watch (ICW) memenuhi panggilan Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk menghadiri sidang sengketa informasi melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU menolak membuka sebagian besar permintaan informasi yang dimintakan oleh ICW.
KPU menghilangkan grafik data perolehan suara dalam Sirekap. Pada waktu berdekatan, KPU menjawab permintaan informasi yang dilayangkan oleh ICW pada tanggal 22 Februari 2024. Kedua respon KPU tersebut mengecewakan.
Pada hari ini, Jumat, 1 Maret 2024, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyambangi markas besar kepolisian republik Indonesia. Adapun kehadiran Koalisi guna mengantarkan surat pemberitahuan terkait lambatnya proses hukum dugaan tindak pidana korupsi mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri, kepada Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Pada hari ini, Jumat, 1 Maret 2024, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyambangi markas besar kepolisian republik Indonesia. Adapun kehadiran Koalisi guna mengantarkan surat pemberitahuan terkait lambatnya proses hukum dugaan tindak pidana korupsi mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri, kepada Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
23 Februari 2024 - Sulit dipungkiri bahwa Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif Tahun 2024 diwarnai ragam kekacauan. Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melakukan pengumpulan data serta analisis atas berbagai fenomena yang terjadi berkaitan dengan permasalahan dalam penyelenggaraan sistem Pemilihan Umum (Pemilu), kekerasan hingga kecurangan. Dokumen siaran pers dapat diakses melalui lampiran.
22 Februari 2024 – Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) berkaitan dengan permasalahan yang muncul pra, saat dan pasca dilangsungkannya Pemilihan Umum (Pemilu).
Pemilu 2024 jelas sangat jauh berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Akrobat politik penguasa terjadi sejak sebelum masa kampanye dimulai. Kecurangan semakin menjadi ketika kampanye berlangsung dengan tidak tanggung-tanggung, pelbagai instrumen negara digunakan demi mobilisasi suara. Film Dirty Vote mencoba memberikan penjelasan bagaimana praktik lancung sudah didesain secara sistematis sejak awal, menabrak segala aturan tanpa mempedulikan kritik publik, nilai etika dan demokrasi. Sejumlah data dan informasi disajikan dalam film tersebut merupakan potret atas apa yang terjadi belakangan ini.
Pada hari ini, Selasa, 13 Februari 2024, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Imparsial, Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), Centra Initiative, Setara Institute, HRWG, Lingkar Madani, dan KontraS menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat Mirage 2000-5.
