Pemolisian (Belum) Demokratis

Secara akademis, studi mengenai berbagai gaya pemolisian berkembang begitu pesat. Berbagai peristilahan muncul untuk mengidentifikasi setiap model pemolisian di negara demokrasi. Salah satu yang paling populer ialah democratic policing atau pemolisian demokratis.

Zine “Kenapa Orang Muda Butuh Bergerak”

 

Tidak mudah menjadi orang muda di Indonesia, sebab sejak dulu selalu dibebankan untuk mewujudkan harapan bangsa. Namun, di saat bersamaan, orang muda juga “dikucilkan” dianggap belum paham masalah bangsa dan dibilang berisik saat melakukan pengawasan terhadap kinerja negara.

Mengurai Kerentanan Penyalahgunaan dan Penindakan Mata Uang Digital yang Terkait dengan Tindak Pidana

Penggunaan mata uang digital menjadi salah satu dampak dari berbagai upaya digitalisasi yang menyasar banyak sektor termasuk keuangan dan perbankan. Kripto menjadi salah satu mata uang digital yang mengalami peningkatan masif dalam hal jumlah pengguna termasuk nilai transaksi, baik di tingkat nasional maupun global. Meningkatnya penggunaan kripto sangat dipengaruhi dengan keunikannya yang membawa berbagai kemudahan, seperti kemampuan melakukan transaksi dengan jangkauan global, penyelesaian transaksi yang cepat dan tidak dapat diubah, serta penggunaan alamat dan nama samaran.

Akademi Antikorupsi Luncurkan Mata Kuliah “Korupsi dan Pengadaan Barang/Jasa”

Kanal belajar daring Indonesia Corruption Watch (ICW), Akademi Antikorupsi, resmi meluncurkan mata kuliah “Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)” pada Senin, 24 Juni 2024 di Aula Resonansi, Kalibata, Jakarta Selatan. Acara peluncuran ini digelar bersamaan dengan diskusi publik bertajuk “Belajar Mengawasi Proses PBJ”.

Menavigasi Penerapan Sustainability Development Melalui Regenerative Culture Approach dalam Menjawab Tantangan Climate Change: Mengubah Kebohongan Menjadi Keniscayaan?

"Climate change is the greatest threat to our existence in our short history on this planet. Nobody’s going to buy their way out of its effects

— Mark Ruffalo

 

Mendanai untuk Menunda

Alasan mengapa industri batu bara di Indonesia tetap dapat menggurita meski kerap mendapatkan penolakan masif karena dampaknya terhadap krisis iklim haruslah dikaitkan dengan kontribusi dari lembaga keuangan seperti bank. Salah satu bentuk kontribusi tersebut misalnya melalui pembiayaan yang mereka berikan setiap tahunnya dalam jumlah yang tidak sedikit.

Siapa yang akan Diuntungkan?

Dalam laporan ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) menelusuri bisnis-bisnis industri ekstraktif dan energi terbarukan para individu atau kelompok yang memiliki keterhubungan dengan pasangan calon Prabowo-Gibran. Penelusuran dilakukan untuk mengetahui apakah dua industri tersebut memiliki hubungan dengan gelaran pemilu. Dengan mengungkap hubungan tersebut, maka penelusuran lebih jauh dapat dilakukan. Misalnya, seberapa besar kontribusi para pebisnis terhadap kampanye pemilu, atau bagaimana bisnis mereka berkembang saat Prabowo-Gibran memegang kuasa pemerintahan.

Kait Kelindan Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Korupsi

Just Energy Transition Partnership (JETP) adalah skema pendanaan bagi negara berkembang untuk meninggalkan energi fosil dan bertransisi ke teknologi yang rendah karbon. Indonesia menjadi salah satu penerima skema pendanaan ini ketika secara resmi diluncurkan pada November 2022 di Konferensi Tingkat Tinggi G20. Indonesia mendapatkan komitmen pembiayaan JETP sebesar USD 20 miliar atau setara dengan Rp300 triliun.

Policy Paper Kerugian Ekologis dalam Perkara Korupsi Sektor Sumber Daya Alam

Indonesia Corruption Watch (ICW), bersama dengan dua orang ahli, yakni Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M (Akademisi di Departemen Hukum Lingkungan, Universitas Gadjah Mada) dan Roni Saputra, S.H., M.H (Direktur Penegakan Hukum, Auriga Nusantara) telah menyusun kajian dalam bentuk kertas kebijakan mengenai “Implementasi dan Pengaturan Valuasi Kerugian Ekologis dalam Perhitungan Kerugian Ngeara di Perkara Korupsi Sektor Sumber Daya Alam.”

KKN Meruntuhkan Peradaban Bangsa

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, karena sifatnya yang sangat merusak. Ditopang perilaku buruk lainnya kolusi dan nepotisme, populer dengan istilah Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk dihapuskan dalam agenda perjuangan Reformasi 1998.

Subscribe to Subscribe to