Penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin terasa tumpul. Salah satu perkara yang menyita perhatian masyarakat, yakni, suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI tahun 2019 lalu tak kunjung terungkap. Sejauh ini KPK baru berhasil meringkus penerima suap, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan dan pihak perantara, Saeful Bachri dan Donny Istiqomah. Sedangkan pemberi suap, mantan calon anggota legislatif asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih berkeliaran tanpa adanya proses hukum.
Kontroversi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mencuat. Baru-baru ini Dewan Pengawas (Dewas) mengumumkan bahwa persidangan dugaan pelanggaran kode etik terkait praktik pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) KPK yang dilakukan oleh 93 orang pegawai akan segera digelar. Jumlahnya fantastis, berdasarkan penuturan Dewas setidaknya Rp 4 miliar berhasil diraup oleh puluhan pegawai hanya dalam kurun waktu tiga bulan saja (Desember 2021-Maret 2022). Angka itu diyakini akan terus bertambah seiring dengan pengembangan lebih lanjut.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) telah melakukan pemantauan terhadap iklan kampanye tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di kanal media sosial Meta. Tak hanya itu, pemantauan juga dilakukan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dipublikasikan di laman milik KPU RI.
Modus lama untuk menghindar dari penegakan etik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali dilakukan. Setelah Lili Pintauli Siregar berhasil, kali ini Ketua KPK Non Aktif, Firli Bahuri, ingin menirunya. Firli, pada Kamis, 21 Desember 2023, diketahui mengirimkan surat pengunduran diri sebagai Pimpinan KPK kepada Presiden di tengah proses persidangan dugaan pelanggaran kode etik sedang berlangsung.
Senin, 11 Desember 2023, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan mulai menyidangkan dua permohonan praperadilan yang menguji keabsahan penetapan dua tersangka dugaan tindak pidana korupsi, yakni, Firli Bahuri (Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi non aktif) dan Eddy OS Hiariej (mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM). Sebagaimana diketahui, dua orang mantan pejabat publik tersebut disangka melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan, suap, dan penerimaan gratifikasi.
Siaran Pers
Mengecam Brutalitas Kepolisian dalam Konflik Rempang: Presiden Segera Perintahkan Kapolri untuk Hentikan Penggunaan Gas Air Mata
Kajian ini melanjutkan hasil pemantauan sebelumnya terkait pengadaan gas air mata yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Proses permohonan informasi publik atas kontrak pengadaan gas air mata yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memasuki babak baru. Melalui surat jawaban atas keberatan permohonan informasi dengan nomor B/9989/XI/HUM.5.2./2023/Divhumas per tanggal 13 November 2023 lalu, Polri kembali menolak permohonan untuk membuka informasi publik yang dimintakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Trend Asia, dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
Kota Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong diguncang gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi pada 28 September 2018. Bencana ini menyebabkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa yang terbilang tidak sedikit. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah, jumlah korban terdampak mencapai 4.340 orang. Sebanyak 2.657 orang meninggal dunia dengan 2.141 orang diantaranya berada di Kota Palu, Kabupaten Sigi sebanyak 289 orang, Kabupaten Donggala sebanyak 212 orang, dan Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 15 orang.