Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, karena sifatnya yang sangat merusak. Ditopang perilaku buruk lainnya kolusi dan nepotisme, populer dengan istilah Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk dihapuskan dalam agenda perjuangan Reformasi 1998.
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tengah dibuka. Beragam praktik curang yang terungkap pada PPDB tahun-tahun sebelumnya rawan berulang. Bukan hanya karena tak ada perubahan ketentuan, yaitu Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang PPDB, pemerintah dan pemerintah daerah juga tak banyak menunjukkan gebrakan baru mencegah dan melawan kecurangan PPDB.
Di tengah persoalan keterbatasan akses, sekolah yang merupakan institusi pendidikan tempat siswa menimba ilmu dan mengasah nilai integritas, masih terkontaminasi praktik pungutan liar (pungli). Mirisnya, sejumlah kasus pungli di sekolah yang terungkap menunjukkan pungli bisa terjadi mulai tahap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hingga pengambilan ijazah kelulusan.
Pasca terpilih sebagai presiden pada pemilu 2014, wajah Jokowi muncul di sampul majalah Time dengan tajuk utama: “A New Hope” – Harapan Baru. Banyak orang di luar negeri menyejajarkan Jokowi dengan Barack Obama, presiden kulit hitam pertama di Amerika Serikat. Obama populer karena berasal dari kelompok minoritas. Sedangkan Jokowi populer karena terkesan datang dari kelompok bawah (Portal-Islam.id: 2021). Jokowi dipersepsi sebagai sosok populis.
DEMOKRASI DIKORUPSI
Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 menetapkan pasangan calon 02 yaitu Prabowo-Gibran memperoleh suara sebanyak 96.214.691 suara (Sembilan Puluh enam Juta Dua Ratus Empat Belas Enam ratus Sembilan Puluh Satu). Jumlah ini berarti menempatkan Pasangan 02 diurutan teratas, diikuti Pasangan 01 Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Pasangan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Pada Senin, 3 Juni 2024 Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengumumkan pengunduran diri Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita Dhony Rahajoe. Namun, Pratikno dalam kesempatan tersebut tidak merinci alasan mundurnya dua pimpinan otorita. Langkah tidak transparan tersebut lalu membuat publik menghubungkan pengunduran diri mereka dengan pembangunan IKN yang sarat akan masalah.
Setelah lama dinanti akhirnya Presiden Joko Widodo meneken Keputusan Presiden tentang pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Komisioner dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masa kerja 2024-2029. Berdasarkan pernyataan Menteri Sekretaris Negara, Presiden diketahui menunjuk Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPKP RI, sebagai Ketua Pansel, diikuti Arief Satria, Rektor IPB, sebagai Wakil Ketua, dan tujuh orang anggota lainnya.
Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan ketentuan baru tentang persyaratan usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ketentuan ini berpotensi menguntungkan dinasti Presiden Joko Widodo.
Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2009 membatalkan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP). UU tersebut digugat ICW dan koalisi pendidikan karena berpotensi melahirkan komersialisasi pendidikan. Kini, komersialisasi pendidikan muncul dan perlu segera disudahi.
Isu banjir dan krisis beras tengah menjadi topik pembicaraan dalam berita nasional akhir-akhir ini. Bagaimana tidak? Hal ini terkait dari laporan Panel Antarpemerintah mengenai Perubahan Iklim (IPCC), yang menunjukkan bahwa emisi gas rumah kaca terus meningkat sebagai hasil dari aktivitas manusia. Bahkan, suhu telah meningkat sebesar 1,1°C di atas level pra-Industri. Jika tren ini terus berlanjut, diperkirakan akan mencapai 1,5°C pada awal dekade 2030-an. (IPCC, 2023)
