Momentum untuk mengembalikan citra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di mata publik kembali hilang. Hal ini menyusul setelah pada hari Jumat, 6 September 2024 lalu, Dewan Pengawas hanya memberikan sanksi ringan atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. Sebagaimana diketahui, Ghufron hanya diberikan teguran tertulis agar dirinya tidak mengulangi perbuatannya dan pemotongan gaji sebesar 20 persen selama 6 bulan. 

Kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan temuan Transparency International Indonesia melalui Indeks Persepsi Korupsi tahun 2023. Di mana, skor Indonesia sama seperti tahun sebelumnya, yakni, 34 dan peringkatnya merosot dari 110 ke 115. Bila dibandingkan dengan perolehan skor sembilan tahun lalu atau saat awal Presiden Joko Widodo dilantik, maka IPK Indonesia praktis stagnan atau berjalan di tempat.

Request for Interest/ Quotation - Deadline Submission Penawaran: 26 September 2024 

Pada hari ini, Senin, 2 September 2024, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan gas air mata di Kepolisian Republik Indonesia. Adapun secara spesifik, terdapat 2 (dua) proyek pengadaan gas air mata yang menjadi objek dari laporan ini, antara lain pengadaan Pepper Projectile Launcher Polda Metro Jaya Berikut Pengiriman APBN T.A.

Situasi demokrasi yang genting di Indonesia berjalan beriringan dengan situasi pemberantasan korupsi yang buruk. Indeks persepsi korupsi Indonesia di tahun 2023 berada di angka 34 atau peringkat 115 dari 180 negara. Lembaga penegak hukum yang diamanahi menindak kasus korupsi justru terlibat dalam pusaran praktik rasuah. Hal yang sama terjadi pada trias politika, atau tiga pilar demokrasi, mulai dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Potret legislasi ugal-ugalan dan kontroversi tindakan bernuansa konflik kepentingan banyak dipertontonkan. 

Pemerintah memperluas arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2025 untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp 71 triliun atau nyaris 10% dari anggaran pendidikan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kebijakan tersebut tidak tepat.

Kamis (29/8) sekitar pukul 23.14 WIB, akun resmi Instagram Indonesia Corruption Watch (ICW) @sahabaticw di-suspend atau diberhentikan sementara oleh pihak META dengan alasan melanggar aturan internal platform.

Rabu, 27 Agustus 2024

Kami, organisasi non-pemerintah (NGO) yang bertandatangan di bawah ini dari berbagai belahan dunia, menyatakan keprihatinan mendalam dan kecaman keras terhadap penggunaan gas air mata yang brutal dan tidak pandang bulu oleh aparat keamanan selama protes terhadap dinasti politik di berbagai kota di Indonesia.

Global Commission on Elections, Democracy & Security melalui laporannya yang dirilis pada tahun 2012 menyimpulkan bahwa terdapat setidaknya 5 (lima) tantangan terbesar yang menghambat integritas pemilihan umum (Global Commission on Elections, Democracy & Security, 2012). Salah satu di antaranya: pendanaan politik yang tidak terkontrol, tidak terungkap, hingga bersifat tertutup akibat regulasi yang tidak memadai.

Kepolisian hingga Februari 2024 telah menghabiskan anggaran sekitar Rp188,9 miliar hanya untuk membeli gas air mata dan perlengkapannya.

Aksi #PeringatanDarurat pada 22 Agustus 2024 di sejumlah wilayah menyisakan sejumlah persoalan, salah satunya terkait penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh Kepolisian. #PeringatanDarurat merupakan aksi yang diinisiasi oleh kelompok warga yang mendesak agar tidak adanya manipulasi aturan oleh pemerintah dan DPR demi melanggengkan politik dinasti Presiden Joko Widodo.