Kasus korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Sumatera Barat kembali menelan korban. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sawahlunto Sijunjung berikut Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran, Selasa (29/6), ditahan kejaksaan negeri setempat di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Sijunjung.
Cawapres M Jusuf Kalla membantah tudingan ICW (Indonesia Corruption Watch) dan TII (Transparansi International Indonesia) tentang dugaan politik uang dalam kampanye pilihan presiden tahun 2004.
Pengadaan 100 unit bus dalam proyek busway tahap pertama dicurigai bermuatan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menurunkan tim untuk menyelidiki dugaan adanya mark up yang melibatkan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI itu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan petunjuk kuat adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati Flores Timur (Flotim), Nusa Tenggara Timur (NTT) Felix Fernandez. Besar kemungkinan KPK akan menangani sendiri kasus tersebut.
Acara debat pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menelan dana lebih dari setengah miliar rupiah.
Lima anggota DPRD Kabupaten Sawahlunto Sijunjung (Swl/Sijunjung), Sumbar, dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Muaro Sijunjung, sekitar 120 kilometer dari Kota Padang, pukul 11.15 WIB kemarin.
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Harun Led Led (sekarang menjabat Administrasi Pelabuhan Batam) sebagai tersangka dalam kasus pengadaan tanah untuk pelabuhan Tual, Maluku. Harun diduga menggelembungkan dana (mark up) pembelian tanah sebesar Rp 10,8 miliar.
Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia kemarin kembali merilis temuan terbaru mereka soal politik uang dan dana kampanye para calon presiden. Dari hasil survei kedua lembaga selama tiga pekan pertama kampanye, kelima pasangan calon presiden yang akan berlaga 5 Juli mendatang sudah menebar lebih dari Rp 1 miliar untuk menarik simpati masyarakat. Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch, Lucky Djani, mengatakan bahwa sebagian besar dana politik uang ini berkedok sumbangan amal ke berbagai lembaga maupun perorangan. Karena dilakukan di masa kampanye, patut diduga sumbangan ini bermotif politik, katanya.
Awal Juli mendatang, Komisi Pemberantasan Korupsi dijadwalkan melaporkan pertanggungjawaban semester pertamanya kepada Presiden Megawati Soekarnoputri dan kepada publik.
Pemerintah kemarin secara resmi menyerahkan organisasi, administrasi, dan finansial Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau yang lebih sering disebut Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
