Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai laporan dana kampanye yang diserahkan para calon presiden kepada Komisi Pemilihan Umum akhir pekan lalu sulit dipercaya. Dana yang mereka laporkan terlalu minim. Ada perbedaan dengan hasil pantauan kami, kata Wakil Koordinator ICW, Lucky Djani kepada Koran Tempo kemarin.
Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen Edi Darnadi memastikan ke-33 calon taruna/taruni yang lolos seleksi tahap akhir yang akan digelar di Akademi Polisi (Akpol) di Semarang bebas dari suap, atau tidak menggunakan sogokan uang.
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Jabar) mendesak Mendagri Hari Sabarno, segera memberikan izin pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Jabar Eka Santosa, serta sejumlah anggota Dewan lainnya yang terkait kasus penyimpangan dan penyalahgunaan dana APBD senilai Rp33,4 miliar.
Mobilisasi massa untuk mencoblos pasangan calon presiden/calon wakil presiden tertentu serta serangan fajar terjadi di sejumlah daerah.
Tim Kampanye Mega-Hasyim (TKMH) menolak tuduhan melakukan praktik politik uang dan penggunaan birokrasi pemerintah untuk memenangkan Mega-Hasyim. TKMH justru menemukan praktik politik uang dilakukan pasangan calon lain.
TERNATE- Praktisi hukum Muhammad Konoras SH mengacungkan jempol terhadap kinerja Polres Maluku Utara dalam mengusut kasus dugaan penyalahgunaan dana pemekaran senilai 40 Milyar yang diduga melibatkan sejumlah pejabat dan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat.
TERNATE - Terkait dengan tuduhan penyalahgunaan dana pemekaran seperti yang dilaporkan Gamalama Coruption Watch (GCW), Dahlan Tan,SH ke kepolisian resort Maluku Utara, Ketua Pantia Khusus (Pansus) Pemekaran, Hamid Usman, SE mengatakan dirinya siap diperiksa.
JAKARTA (Media): Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memerintahkan Dirjen Imigrasi Depkeh dan HAM untuk melarang ke luar negeri (cekal) terhadap Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh. Komisi akan memeriksa Puteh sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan helikopter MI-2, Selasa mendatang.
JAKARTA, KOMPAS - Hanya penegak hukum yang berpikir dan bertindak progresif saja yang diyakini bisa menuntaskan indikasi politik uang yang terjadi pada pemilihan presiden-wakil presiden. Jika hanya bersandar pada standar normatif, besar kemungkinan indikasi praktik politik uang tidak terjamah.
