Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ad interim Hari Sabarno membantah telah mengintervensi proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh, yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Surat yang dilayangkan kepada KPK dikeluarkan atas dasar tanggung jawab moralnya sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat agar pelaksanaan darurat sipil di Aceh tidak terganggu.

Frontline Ltd. dalam enam bulan mendatang akan mengalihkan kepemilikan dua kapal tanker raksasa, very large crude carrier (VLCC), yang telah dibelinya dari PT Pertamina (Persero) lewat proses tender.

Presiden Megawati Soekarnoputri hingga kemarin belum mengeluarkan surat keputusan untuk menonaktifkan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh, yang menjadi tersangka kasus korupsi pembelian helikopter Mi-2.

Bambang Mintoko Mangun Pranoto, 55, dan Clara Sitompul Tambunan, 72, divonis masing-masing enam dan tiga tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemarin.

Bersamaan dengan peresmian Provinsi Kepuluan Riau (Kepri) dan pelantikan penjabat (careteker) Gubernur Kepri Ismeth Abdullah, Ketua Umum Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR), Huzrin Hood meninggalkan Paviliun Kartika 201 Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, dan bersiap menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tanjungpinang.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Sultra) sejak Selasa (29/6) telah menetapkan Kepala Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kendari Ansar Tombili sebagai tersangka dalam kasus manipulasi/korupsi penyaluran dana pengungsi tahun 2002.

Calon presiden dari PAN Amien Rais meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk menindak tegas partai politik, yang mungkin saja melakukan politik uang untuk memenangkan pemilihan presiden yang akan berlangsung 5 Juli mendatang.

SEMARANG- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng telah mengundang dan meminta keterangan pada semua anggota Panitia Rumah Tangga (PRT) DPRD terkait dengan adanya laporan dugaan penyimpangan APBD 2003. Pemanggilan secara resmi dengan surat tersebut telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu.

DPRD Sumatera Barat kembali membuat heboh. Setelah kasus korupsinya berakhir dengan vonis penjara, bayar denda, dan wajib mengembalikan uang yang dikorupsi oleh Pengadilan Negeri Padang, sekarang terungkap pimpinan dan anggota DPRD Sumbar-43 di antaranya berstatus terpidana-meminta bantuan dana untuk melakukan upaya banding.

West Java Corruption Watch mendesak agar Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mau menuntut hukuman mati bagi para koruptor. Desakan tersebut berkaitan dengan pemantauan WJCW mengenai kasus korupsi yang terjadi di Jabar antara Januari 2004 hingga Juni 2004 yang mencapai 111 kasus.