Sebanyak 8 LSM mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan kewenangan luar biasa untuk menahan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh. Presiden Mega didesak segera mengeluarkan Keppres pemberhentian Puteh.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pekan ini akan mengumumkan kelanjutan pemeriksaan kasus penunjukan tanpa tender ke Goldman Sachs sebagai penasehat keuangan Pertamina dalam penjualan dua kapal suker tanker.
Sedikitnya 8 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Ponorogo mendatangi Mapolwil Madiun, Senin (12/7). Mereka meminta supaya polwil bertindak tegas dengan 'menyeret' Bupati Ponorogo Markum Singodimejo dan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Tony Sunarto untuk diperiksa, terkait dugaan penyunatan 30 persen dana hibah Belanda sebesar Rp 6,47 miliar.
Presiden Megawati Soekarnoputri tidak langsung mengabulkan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menonaktifkan Gubernur Aceh Abdullah Puteh. Sebaliknya, Megawati terkesan mengulur-ulur pencopotan Puteh.
Tim independen yang terdiri atas Teten Masduki (ICW), Faisal Basri (ekonom), dan Lin Che Wei (Independent Research and Advisory) akan menyelidiki dugaan ketidakberesan dalam penjualan kapal tanker Pertamina jenis VLCC. Penyelidikan itu akan berlangsung tiga minggu dan hasilnya bakal dipresentasikan kepada publik.
Kepolisian Daerah Jawa Barat, Selasa (13/7), memeriksa kembali dua orang yang terkait dengan kasus dugaan korupsi di Kantor Wilayah Departemen Agama Jabar. Kedua orang tersebut diperiksa di Markas Polda Jabar dengan status sebagai saksi.
Para mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Antikorupsi kembali berunjuk rasa dan menduduki kantor Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta agar 19 partai politik peserta pemilu legislatif 2004 menyerahkan hasil audit akuntan publik atas penggunaan dana kampanye. Permintaan itu akan dilakukan KPU secara tertulis, untuk mengingatkan kewajiban seluruh partai politik itu.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Solidaritas Masyarakat Antikorupsi mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus korupsi Abdullah Puteh, termasuk perintah kepada Presiden Megawati Soekarnoputri untuk memberhentikan sementara Puteh dari jabatan sebagai Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dan Penguasa Darurat Sipil Daerah. Jika perintah KPK tak dilaksanakan, Presiden Megawati dapat dikategorikan melanggar konstitusi.
Wakil Bupati Way Kanan, Marsidi Hasan, diperiksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dalam kasus korupsi proyek pengadaan obat. Pemeriksaan pada Senin dan Selasa (13/7) kemarin, Marsidi diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi dan berlanjut sebagai tersangka.
