Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Solidaritas Masyarakat Antikorupsi mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus korupsi Abdullah Puteh, termasuk perintah kepada Presiden Megawati Soekarnoputri untuk memberhentikan sementara Puteh dari jabatan sebagai Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dan Penguasa Darurat Sipil Daerah. Jika perintah KPK tak dilaksanakan, Presiden Megawati dapat dikategorikan melanggar konstitusi.

Wakil Bupati Way Kanan, Marsidi Hasan, diperiksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dalam kasus korupsi proyek pengadaan obat. Pemeriksaan pada Senin dan Selasa (13/7) kemarin, Marsidi diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi dan berlanjut sebagai tersangka.

Sebanyak 12 anggota DPRD Halmahera Barat mulai diperiksa di Polres Maluku Utara dalam kasus dugaan penyelewengan APBD tahun anggaran 2001 hingga 2003 untuk pemekaran wilayah sebesar Rp21 miliar lebih.

Tim yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), lembaga riset Independent Research and Advisory, serta ahli ekonomi Faisal Basri akan melakukan penyelidikan independen terhadap proses penjualan kapal tanker raksasa jenis very large crude carrier, milik PT Pertamina.

Presiden Megawati Soekarnoputri hingga kemarin belum menjawab permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menonaktifkan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh. Presiden justru berencana memanggil Ketua Komisi Taufiequrahman Ruki untuk meminta penjelasan terperinci mengenai permintaan penonaktifan tersangka kasus korupsi pengadaan helikopter Mi-2 di Aceh itu.

SALAH satu bentuk kritikan terhadap kejaksaan yang belum mampu berbuat optimal memberantas korupsi adalah seperti yang dikemukakan Presiden Megawati Soekarnoputri ketika membuka Rapat Kerja Kejaksaan belum lama ini. Saat itu Presiden menghimbau kejaksaan menghilangkan praktek dagang perkara.

Lima perusahaan sektor kehutanan yang memperoleh Surat Peringatan (SP) I dan III akhirnya membayar tunggakan DR dan PSDH sejak awal Juli 2004 mengikuti 39 perusahaan sejenis yang sudah membayar lebih dulu bulan lalu.

Penghitungan cepat (quick count) terhadap hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2004 yang dikerjakan LP3ES di bawah donasi National Democratic Institute (NDI) dan UNDP memancing banyak tanggapan. Tanggapan paling keras datang dari Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, yang menghubungkan quick count itu dengan nasionalisme dan independensi bangsa. Pada wilayah kesadaran yang lain, Todung Mulya Lubis menganggap adanya hipokrisi pada pemikiran Kwik Kian Gie, karena donasi asing itu juga diterima oleh pemerintah, selain LSM yang selama ini dituduh menjual bangsa.

Indonesian Corruption Watch (ICW) bekerja sama dengan Independent Research and Advisory akan melakukan investigasi secara independen tentang proses penjualan tanker Pertamina.

Departemen Kehutanan (Dephut) tidak akan mengundurkan batas akhir pelunasan tunggakan dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan (DR-PSDH) yakni akhir Juli 2004. Bila sampai pada batas waktu itu masih ada perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) yang belum melunasi tunggakannya Dephut akan mencabut izin pengusahaan hutan alam itu.