Banyaknya persoalan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) selama ini sehingga harus diberlakukan kondisi Daerah Operasi Militer (DOM), Darurat Militer, dan sekarang Darurat Sipil, mengakibatkan makin membengkaknya angka korupsi yang dilakukan oleh pejabat di wilayah tersebut.
Pemilu Legislatif Bela PDIP, Pilpres Simpatisan SBY
Satu lagi laporan kasus dugaan korupsi melayang ke meja Polres Ponorogo. Kali ini, yang diduga dikorupsi adalah proyek bantuan sapi betina di Desa Bedi Kulon, Bungkal, Ponorogo. Kelompok peternak Mahesa Mukti yang ada di desa itu ternyata hanya mendapatkan 8 sapi mandul.
Tim penyidik Polres Nganjuk semakin serius dalam menangani kasus dugaan korupsi anggaran rumah tangga dewan (ARTD). Setelah hampir dua tahun menyelidikinya, kini, polisi mulai menetapkan tersangkanya. Yang pertama kali dibidik adalah Ketua DPRD Nganjuk Marmun.
Jaksa Agung M.A. Rachman ngotot agar jabatan jaksa agung mendatang tetap diisi dari lingkungan dalam Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagaimana jabatan Kapolri dan Panglima TNI. Hal ini diperlukan mengingat kemampuan dan profesionalime tugas jaksa hanya dapat dikuasai orang dalam Kejagung.
ICW dan Teten Masduki masuk dalam Stars of Asia; 25 Leader at the forefront of Change
Hingga awal Juli 2004, hasil pemantauan Indonesia Corruoption Watch (ICW), Greenomics Indonesia, dan WALHI menunjukkan nilai tunggakan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tahun 2003 yang telah disetorkan ke Kas Negara tercatat mencapai Rp 642,81 milyar, atau 50,2% dari total tunggakan sebesar Rp 1,28 trilyun. Setoran tersebut berasal dari pembayaran tunggakan oleh HPH/HPHTI/IPK/IPKH di 13 propinsi, yaitu Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Maluku. Sedikitnya tiga HPH penunggak besar telah mulai membayar tunggakannya, seperti PT. Erna Djuliawati, PT. Sari Bumi Kusuma, dan PT. Timber Dana. Ketiga HPH tersebut tercatat telah menyetorkan tunggakannya sebesar Rp 86,52 milyar.
PP 110 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD digugat oleh DPRD Sumatera Barat karena dianggap bertentangan dengan UU No. 4 tahun 1999 dan UU No 22 tahun 1999. Eksaminasi terhadap PP 110 tahun 2000 sendiri sempat dilakukan oleh Universitas Andalas padang bersama Partnership for Goverment Reform in Indonesia, pada 28 Februari 2003.
JUMPA pers Komisi Pemberantasan Korupsi pada 29 Juni lalu berhasil menjadi headline di berbagai media cetak maupun siar. Intinya, menetapkan Abdullah Puteh, Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagai tersangka korupsi kasus pembelian helikopter senilai Rp 12 miliar. Selain itu, Mabes Polri juga sedang memeriksa Puteh dalam kasus sejenis untuk pembelian genset senilai Rp 30 miliar. Hal ini bisa menimbulkan pertanyaan, mengapa ada dua lembaga berbeda yang menangani kasus sejenis pada orang yang sama.
Dalam sepekan ini orang bisa menyaksikan dua lembaga penegak hukum begitu kedodoran dalam urusan pemanggilan tersangka dan saksi perkara-perkara yang mereka tangani. Markas Besar Polri gagal menghadirkan Nurdin Halid, saksi kasus penyelundupan gula dari Thailand, dalam acara pemeriksaan yang sudah dijadwalkan. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) pun dua kali gigit jari karena Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh, tersangka kasus korupsi pembelian helikopter buatan Rusia, tak mau datang untuk diperiksa.
