Tim Kampanye Mega-Hasyim (TKMH) menolak tuduhan melakukan praktik politik uang dan penggunaan birokrasi pemerintah untuk memenangkan Mega-Hasyim. TKMH justru menemukan praktik politik uang dilakukan pasangan calon lain.
TERNATE- Praktisi hukum Muhammad Konoras SH mengacungkan jempol terhadap kinerja Polres Maluku Utara dalam mengusut kasus dugaan penyalahgunaan dana pemekaran senilai 40 Milyar yang diduga melibatkan sejumlah pejabat dan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat.
TERNATE - Terkait dengan tuduhan penyalahgunaan dana pemekaran seperti yang dilaporkan Gamalama Coruption Watch (GCW), Dahlan Tan,SH ke kepolisian resort Maluku Utara, Ketua Pantia Khusus (Pansus) Pemekaran, Hamid Usman, SE mengatakan dirinya siap diperiksa.
JAKARTA (Media): Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memerintahkan Dirjen Imigrasi Depkeh dan HAM untuk melarang ke luar negeri (cekal) terhadap Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh. Komisi akan memeriksa Puteh sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan helikopter MI-2, Selasa mendatang.
JAKARTA, KOMPAS - Hanya penegak hukum yang berpikir dan bertindak progresif saja yang diyakini bisa menuntaskan indikasi politik uang yang terjadi pada pemilihan presiden-wakil presiden. Jika hanya bersandar pada standar normatif, besar kemungkinan indikasi praktik politik uang tidak terjamah.
Jakarta, Kompas - Praktik politik uang yang indikasinya telah muncul sejak masa kampanye dikhawatirkan berlanjut hingga tahap penghitungan suara. Pada tahap itu, politik uang dimungkinkan dengan menyogok petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) agar menggelembungkan perolehan suara.
Jakarta, Kompas - Dua mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilihan Umum 1999 dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Majelis hakim menghukum Bambang Mintoko dengan hukuman enam tahun penjara dan Clara Sitompul dihukum tiga tahun penjara.
Jakarta, Kompas - Kampanye pemilihan umum calon presiden dan wakilnya yang sudah berakhir dua hari yang lalu disinyalir tidak lepas dari peran konglomerat hitam yang turut menyokong pendanaan kampanye. Dalam memberikan dukungan, para konglomerat hitam cenderung memilih calon presiden dan wakilnya yang dianggap bisa melindungi kepentingannya di kemudian hari.
BANDUNG -- West Java Corruption Watch (WJCW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengambil alih kasus pembobolan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat sebesar Rp 33,375 miliar. Uang itu dipakai untuk membeli tanah kaveling 100 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat.
