Tim independen yang terdiri atas Teten Masduki (ICW), Faisal Basri (ekonom), dan Lin Che Wei (Independent Research and Advisory) akan menyelidiki dugaan ketidakberesan dalam penjualan kapal tanker Pertamina jenis VLCC. Penyelidikan itu akan berlangsung tiga minggu dan hasilnya bakal dipresentasikan kepada publik.
Kepolisian Daerah Jawa Barat, Selasa (13/7), memeriksa kembali dua orang yang terkait dengan kasus dugaan korupsi di Kantor Wilayah Departemen Agama Jabar. Kedua orang tersebut diperiksa di Markas Polda Jabar dengan status sebagai saksi.
Para mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Antikorupsi kembali berunjuk rasa dan menduduki kantor Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta agar 19 partai politik peserta pemilu legislatif 2004 menyerahkan hasil audit akuntan publik atas penggunaan dana kampanye. Permintaan itu akan dilakukan KPU secara tertulis, untuk mengingatkan kewajiban seluruh partai politik itu.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Solidaritas Masyarakat Antikorupsi mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus korupsi Abdullah Puteh, termasuk perintah kepada Presiden Megawati Soekarnoputri untuk memberhentikan sementara Puteh dari jabatan sebagai Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dan Penguasa Darurat Sipil Daerah. Jika perintah KPK tak dilaksanakan, Presiden Megawati dapat dikategorikan melanggar konstitusi.
Wakil Bupati Way Kanan, Marsidi Hasan, diperiksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dalam kasus korupsi proyek pengadaan obat. Pemeriksaan pada Senin dan Selasa (13/7) kemarin, Marsidi diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi dan berlanjut sebagai tersangka.
Sebanyak 12 anggota DPRD Halmahera Barat mulai diperiksa di Polres Maluku Utara dalam kasus dugaan penyelewengan APBD tahun anggaran 2001 hingga 2003 untuk pemekaran wilayah sebesar Rp21 miliar lebih.
Tim yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), lembaga riset Independent Research and Advisory, serta ahli ekonomi Faisal Basri akan melakukan penyelidikan independen terhadap proses penjualan kapal tanker raksasa jenis very large crude carrier, milik PT Pertamina.
Presiden Megawati Soekarnoputri hingga kemarin belum menjawab permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menonaktifkan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh. Presiden justru berencana memanggil Ketua Komisi Taufiequrahman Ruki untuk meminta penjelasan terperinci mengenai permintaan penonaktifan tersangka kasus korupsi pengadaan helikopter Mi-2 di Aceh itu.
SALAH satu bentuk kritikan terhadap kejaksaan yang belum mampu berbuat optimal memberantas korupsi adalah seperti yang dikemukakan Presiden Megawati Soekarnoputri ketika membuka Rapat Kerja Kejaksaan belum lama ini. Saat itu Presiden menghimbau kejaksaan menghilangkan praktek dagang perkara.
