Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (14/7). Puteh diperiksa selama 12 jam dalam perkara korupsi atas proses pengadaan helikopter MI-2 buatan Rostov, Rusia. Pagi harinya, Presiden Direktur PT Putra Pobiagan Mandiri Bram Manoppo, perusahaan pengadaan helikopter, juga diperiksa di KPK.
Bangsa, masyarakat, dan negara kehilangan seorang tokoh panutan, seorang yang senantiasa hidup dalam kejujuran, sekaligus sebagai simbol bagi kejujuran yang hidup. Almarhum bukan hanya menjadi simbol kejujuran bagi kepolisian, tetapi juga bagi seluruh jajaran birokrasi, bahkan simbol kejujuran bagi seluruh masyarakat.
Sebanyak 8 LSM mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan kewenangan luar biasa untuk menahan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh. Presiden Mega didesak segera mengeluarkan Keppres pemberhentian Puteh.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pekan ini akan mengumumkan kelanjutan pemeriksaan kasus penunjukan tanpa tender ke Goldman Sachs sebagai penasehat keuangan Pertamina dalam penjualan dua kapal suker tanker.
Sedikitnya 8 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Ponorogo mendatangi Mapolwil Madiun, Senin (12/7). Mereka meminta supaya polwil bertindak tegas dengan 'menyeret' Bupati Ponorogo Markum Singodimejo dan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Tony Sunarto untuk diperiksa, terkait dugaan penyunatan 30 persen dana hibah Belanda sebesar Rp 6,47 miliar.
Presiden Megawati Soekarnoputri tidak langsung mengabulkan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menonaktifkan Gubernur Aceh Abdullah Puteh. Sebaliknya, Megawati terkesan mengulur-ulur pencopotan Puteh.
Tim independen yang terdiri atas Teten Masduki (ICW), Faisal Basri (ekonom), dan Lin Che Wei (Independent Research and Advisory) akan menyelidiki dugaan ketidakberesan dalam penjualan kapal tanker Pertamina jenis VLCC. Penyelidikan itu akan berlangsung tiga minggu dan hasilnya bakal dipresentasikan kepada publik.
Kepolisian Daerah Jawa Barat, Selasa (13/7), memeriksa kembali dua orang yang terkait dengan kasus dugaan korupsi di Kantor Wilayah Departemen Agama Jabar. Kedua orang tersebut diperiksa di Markas Polda Jabar dengan status sebagai saksi.
Para mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Antikorupsi kembali berunjuk rasa dan menduduki kantor Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta agar 19 partai politik peserta pemilu legislatif 2004 menyerahkan hasil audit akuntan publik atas penggunaan dana kampanye. Permintaan itu akan dilakukan KPU secara tertulis, untuk mengingatkan kewajiban seluruh partai politik itu.
