Akhir-akhir ini isu politik uang (money politics) pasangan calon presiden-wakil presiden di tengah masa kampanye mulai merebak. Anung Karyadi, Direktur Advokasi Transparansi Internasional Indonesia (TII), mengatakan bahwa TII melakukan berbagai macam pencarian data di 53 kabupaten di sekitar 20 provinsi.
Direktur Strategi 'Wiranto for President' Letjend (Purn.) Suaidi Marasabessy membantah temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) soal tim kampanye Wiranto-Salahuddin yang disebut melakukan praktik politik uang. Itu tidak benar, karena hal-hal seperti itu merupakan bagian dari rekayasa politik untuk menjatuhkan Wiranto, katanya kepada wartawan, usai bertemu pengasuh Ponpes Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis (1/7).
POLITIK uang (money politics) dalam pemilihan legislatif 2004 yang baru lalu me- nunjukkan peningkatan dari Pemilu 1999. Politik uang terjadi pada hampir semua tahapan pemilu, baik prakampanye, masa kampanye, minggu tenang, dan pada hari pencoblosan atau sering disebut serangan fajar.
Badan Pengelola Transjakarta menjamin tidak ada kebocoran dalam sistem tiketing bus transjakarta selama hampir enam bulan ini. Saat ini di tiap halte telah diberlakukan sistem komputerisasi. Jadi, saat calon pengguna jasa menyerahkan uang dan mendapatkan tiket, otomatis akan tercatat di panel komputer yang berada dibelakang petugas loket.
Bambang Mintoko dan Clara Sitompul, dua terdakwa kasus korupsi Komisi Pemilihan Umum pada 1999 divonis oleh hakim ketua Sunarjo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten telah membentuk tim untuk memeriksa kasus pemberian kompensasi dana perumahan bagi anggota DPRD Provinsi Banten. Dalam kasus ini, setiap anggota Dewan mendapat dana Rp 130 juta sehingga total uang yang digelontorkan Rp 10,5 miliar. Pemeriksaan dilakukan karena uang kompensasi rumah itu diduga menyimpang dari ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, mengakali Pasal 114, Tata Tertib DPRD Banten tentang fasilitas perumahan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ad interim Hari Sabarno membantah telah mengintervensi proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh, yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Surat yang dilayangkan kepada KPK dikeluarkan atas dasar tanggung jawab moralnya sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat agar pelaksanaan darurat sipil di Aceh tidak terganggu.
Frontline Ltd. dalam enam bulan mendatang akan mengalihkan kepemilikan dua kapal tanker raksasa, very large crude carrier (VLCC), yang telah dibelinya dari PT Pertamina (Persero) lewat proses tender.
Presiden Megawati Soekarnoputri hingga kemarin belum mengeluarkan surat keputusan untuk menonaktifkan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh, yang menjadi tersangka kasus korupsi pembelian helikopter Mi-2.
Bambang Mintoko Mangun Pranoto, 55, dan Clara Sitompul Tambunan, 72, divonis masing-masing enam dan tiga tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemarin.