Bendahara tim kampanye Wiranto-Salahuddin Wahid, Beni Prananto, menyatakan siap jika sumber dana kampanye pasangan itu diaudit. Ia membantah telah mencantumkan nama penyumbang fiktif dalam laporan yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin resmi menetapkan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan helikopter Mi-2.
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) tengah menangani dugaan korupsi proyek busway. Proyek itu sendiri senilai total Rp238 miliar. Tapi, kasusnya baru sampai penyelidikan.
Pemantauan pembiayaan kampanye dari 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden pada periode massa kampanye; 1
Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang juga Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD), Abdullah Puteh, resmi dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi dalam pembelian helikopter buatan Rusia jenis Mi-2 senilai Rp12 miliar. Berdasarkan hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan Abdullah Puteh.
Perhimpunan Masyarakat Jawa Barat untuk Pemberantasan Korupsi atau West Java Corruption Watch (WJCW) mencatat 111 kasus korupsi di provinsi ini yang belum diselesaikan. Akibat kasus ini, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 466,64 miliar. Catatan ini berdasarkan pantauan kami sampai Juni 2004, ujar koordinator Divisi Advokasi dan Investigasi WJCW Frido J.B. Parome dalam jumpa pers di Bandung, Senin (28/6).
Setelah dua kali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Tanjung dalam kasus dugaan korupsi senilai Rp1,3 miliar, Murhan Effendie BA mantan Ketua DPRD Tabalong akhirnya mau buka mulut.
Laporan keuangan hasil auditing bagi sebuah perusahaan biasa dilaporkan secara terbuka lewat media massa. Tetapi, jika laporan auditor independen itu milik pemerintah kabupaten, baru Kabupaten Sleman yang melakukannya. Secara serentak, laporan keuangan itu dimuat di tiga media massa.
Ikatan Akuntan Indonesia telah menunjuk lima asisten penyusunan pelaporan dana kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden. Penunjukan terhadap lima asisten ini dilakukan ketika proses kampanye berlangsung. Akuntan publik yang diusulkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dilakukan berdasarkan nota kesepakatan dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum), kata Wakil Ketua Kelompok Kerja Kampanye dan Anggota KPU Mulyana W. Kusumah di Jakarta kemarin.
Adanya temuan selisih Rp 9 miliar antara anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2003 Pemkot Pagaralam dengan Laporan Pertanggungjawaban Walikota Pagaralam, Drs Djazuli Kuris, tidak luput dari perhatian aparat penegak hukum. Kejaksaan Tinggi Sumsel minta Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat meneliti kasus tersebut, untuk mengungkap bagaimana permasalahan itu sebenarnya.
