Setelah dua kali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Tanjung dalam kasus dugaan korupsi senilai Rp1,3 miliar, Murhan Effendie BA mantan Ketua DPRD Tabalong akhirnya mau buka mulut.
Laporan keuangan hasil auditing bagi sebuah perusahaan biasa dilaporkan secara terbuka lewat media massa. Tetapi, jika laporan auditor independen itu milik pemerintah kabupaten, baru Kabupaten Sleman yang melakukannya. Secara serentak, laporan keuangan itu dimuat di tiga media massa.
Ikatan Akuntan Indonesia telah menunjuk lima asisten penyusunan pelaporan dana kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden. Penunjukan terhadap lima asisten ini dilakukan ketika proses kampanye berlangsung. Akuntan publik yang diusulkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dilakukan berdasarkan nota kesepakatan dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum), kata Wakil Ketua Kelompok Kerja Kampanye dan Anggota KPU Mulyana W. Kusumah di Jakarta kemarin.
Adanya temuan selisih Rp 9 miliar antara anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2003 Pemkot Pagaralam dengan Laporan Pertanggungjawaban Walikota Pagaralam, Drs Djazuli Kuris, tidak luput dari perhatian aparat penegak hukum. Kejaksaan Tinggi Sumsel minta Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat meneliti kasus tersebut, untuk mengungkap bagaimana permasalahan itu sebenarnya.
Persoalan dugaan penyimpangan APBD 2003 oleh DPRD Jateng semakin memanas. Tak hanya munculnya sejumlah kalangan yang pro maupun kontra atas kasus tersebut, namun ada juga anggota Dewan yang mengambil sikap.
Amplop agaknya telah menjadi budaya di DKI Jakarta. Tanpa menyiapkan uang di dalam amplop, urusan Anda akan terkatung-katung. Sebagai contoh, untuk mengurus kartu tanda penduduk yang khusus di Jakarta bebas pungutan, tetap dimintai biaya administrasi meski beberapa ribu rupiah. Begitu pun urusan lain, lebih lancar dengan uang pelicin.
Komisi Pemilihan Umum segera menunjuk lima akuntan publik anggota Ikatan Akuntan Indonesia yang akan mengaudit laporan dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden 2004. Masing-masing akuntan publik akan mengaudit dana kampanye satu pasangan calon dengan pola konsolidasi, yakni dari daerah hingga pusat.
Pernyataan Pers No: 047/PR/ICW/VI/2004
Indonesia Corruption Watch
Kapolwil Banyumas Kombes Drs AA Mapparessa MM mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan penyimpangan dalam pembangunan Terminal Bus Purwokerto. Sejauh ini, katanya, indikasi penyimpangan proyek bernilai Rp 38,3 miliar itu mulai ditemukan.
Kejaksaan Negeri Purwokerto tengah menangani dugaan korupsi menyangkut sewa- menyewa tanah milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop V Purwokerto. Dalam kasus itu, seorang karyawan bagian properti bernama Adr, dinyatakan sebagai tersangka.
