Calon presiden dari PAN Amien Rais meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk menindak tegas partai politik, yang mungkin saja melakukan politik uang untuk memenangkan pemilihan presiden yang akan berlangsung 5 Juli mendatang.
SEMARANG- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng telah mengundang dan meminta keterangan pada semua anggota Panitia Rumah Tangga (PRT) DPRD terkait dengan adanya laporan dugaan penyimpangan APBD 2003. Pemanggilan secara resmi dengan surat tersebut telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu.
DPRD Sumatera Barat kembali membuat heboh. Setelah kasus korupsinya berakhir dengan vonis penjara, bayar denda, dan wajib mengembalikan uang yang dikorupsi oleh Pengadilan Negeri Padang, sekarang terungkap pimpinan dan anggota DPRD Sumbar-43 di antaranya berstatus terpidana-meminta bantuan dana untuk melakukan upaya banding.
West Java Corruption Watch mendesak agar Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mau menuntut hukuman mati bagi para koruptor. Desakan tersebut berkaitan dengan pemantauan WJCW mengenai kasus korupsi yang terjadi di Jabar antara Januari 2004 hingga Juni 2004 yang mencapai 111 kasus.
Meski pemilihan presiden tinggal lima hari lagi, dari sepuluh calon presiden dan calon wakil presiden, baru dua calon yang bersedia diverifikasi kekayaannya termasuk melengkapi dokumen kepemilikan asetnya. Kedua calon itu adalah Hamzah Haz dan Jusuf Kalla yang masing-masing diwakili kuasanya.
Wali Kota Bogor Diani Budiarto berjanji akan menjatuhkan sanksi terhadap Helmi Sutikno bila Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor itu terbukti menyelewengkan dana PDAM Kota Bogor sekitar Rp10 miliar.
Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mendukung Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan penyimpangan dana pengadaan 56 bus Trans-Jakarta seharga Rp50 miliar pada 2003.
Sejumlah kejaksaan negeri sedang mengusut delapan DPRD kota dan kabupaten di Sumatera Barat yang terkait dengan kasus dugaan korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat Muchtar Arifin, Rabu (30/6) mengatakan, dari delapan DPRD itu, berkasnya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Padang, yaitu DPRD Kota Padang.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Barat (Sumbar) hingga kemarin masih menunggu izin pemeriksaan 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh dari Gubernur Sumbar Zainal Bakar. Ke-25 anggota DPRD Payakumbuh tersangka mengorupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh tahun anggaran 2000-2002 senilai Rp350 juta.
Sidang perkara korupsi senilai Rp21,375 miliar dengan terdakwa Ketua DPRD Sidoarjo Utsman Ihsan mulai digelar di Pengadilan Negeri Sidoarjo, kemarin. Namun, karena enam penasihat hukum terdakwa tidak hadir di persidangan, maka sidang yang baru dimulai seperempat jam itu akhirnya ditunda.
