Aliansi Rakyat untuk Anggaran Publik (ARAP) NTB menemukan adanya dugaan penyimpangan APBD di DPRD Kota Mataram. Berikut adalah release yang dikirimkan oleh ARAP NTB kepada redaksi antikorupsi.org

Departemen Kehutanan mulai memperlihatkan keseriusan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal itu terbukti dengan digandengnya Indonesia Corruption Watch dan Greenomis Indonesia guna mengembangkan sistem anti-KKN melalui kerja sama yang ditandatangani hari Rabu (23/6) di Jakarta.

Satuan tugas internasional yang memantau penanganan masalah pencucian uang di tiap negara, Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), menekankan, Indonesia harus menyelesaikan beberapa kasus besar, termasuk kasus pembobolan Bank Negara Indonesia, jika Indonesia ingin keluar dari daftar hitam FATF. FATF mengharapkan, orang-orang yang bersalah dan terkait dalam kasus pembobolan Bank BNI dihukum.

Kejaksaan Negeri Garut mengirimkan surat ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri untuk menanyakan apakah keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat bertentangan dengan peraturan di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng terus mengembangkan penyelidikan terhadap kasus dugaan penyalahgunaan APBD Jateng 2003. Setelah dua anggota DPRD dan dua pejabat Sekretariat Dewan (Setwan), kini dua orang lagi diperiksa dalam proses penyelidikan.

Direktur Bandung Institute of Governance Studies Dedi Haryadi mengatakan akan melanjutkan laporannya mengenai dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh DPRD Kota Bandung ke Komisi Ombudsman Nasional apabila Kejaksaan Negeri Bandung tidak juga merespons. Melalui Ombudsman, berkas laporan kasus itu akan diteruskan ke Kejaksaan Agung.

Sebanyak 21 anggota DPRD Kota Solo mengajukan hak penyelidikan atas kasus dugaan penyimpangan dana Anggaran Biaya Tambahan senilai Rp 6,9 miliar yang dianggarkan Wali Kota Solo Slamet Suryanto. Desakan penggunaan hak penyelidikan atas kasus tersebut ditandatangani 21 anggota Dewan dari berbagai fraksi, termasuk anggota FPDIP yang merupakan partai asal Wali Kota Slamet Suryanto.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) telah membentuk tim penyidik yang akan memeriksa Ketua DPRD Jabar Eka Santosa dalam kasus dana kaveling senilai Rp33,4 miliar.

Pengadilan Negeri Kudus memutuskan menunda pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan Perum Percetakan Uang RI (Peruri) dalam kasus sengketa kertas uang melawan PT Pura Barutama. Keputusan MA dinilai bertentangan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Menteri Keuangan Boediono menyatakan rencana PT Pertamina (Persero) menjual dua tanker raksasa secara prinsip tidak perlu izin dari pihaknya. Namun, dia menyarankan agar Pertamina melaporkan lebih dulu ke Menteri Keuangan sebelum menjual aset itu ke Frontline Ltd, senilai US$ 184 juta.