Ketua Tim Pemindahan Stockpile Batu Bara (PSBB) Hesly Julianto diperiksa Kejaksaan Negeri Banjarmasin (Kejari) berkait dugaan penyelewengan dana pungutan batu bara di Jalan Lingkar Selatan, Kamis (24/6).

Calon wakil presiden Jusuf Kalla mengatakan, penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, baru bisa dijalankan apabila aparat penegak hukumnya seperti polisi, jaksa, serta hakim jujur dan bersih. Hal itu harus ditopang oleh kepemimpinan yang jujur dan bersih, serta punya komitmen kuat untuk penegakan hukum.

HM Saberi Noor Herman SH MH, pengacara Murhan Effendie BA menilai tuduhan kejaksaan terhadap kliennya, terkait kasus penyalahgunaan APBD 2002 senilai Rp1,3 miliar tidak beralasan. Sebab, kliennya yang mantan Ketua DPRD Tabalong itu tak terbukti melakukan korupsi.

Wali Kota Bandung Dada Rosada mengatakan siap dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyusul pernyataan Kejaksaan Negeri Kota Bandung yang akan mengundang sejumlah pejabat pemerintah dan anggota DPRD Rabu pekan depan.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Cianjur menyatakan bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Cianjur Deden Zaini Dahlan tidak terbukti menyelewengkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2002 senilai Rp 3,068 miliar. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi vonis bebas murni dan wajib dipulihkan nama baiknya.

Lima orang rekanan (pemborong-red) di Ciamis telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis, dalam kasus dugaan korupsi untuk pelaksanaan projek fisik pendukung Segara Anakan di Kalipucang Ciamis. Kelima tersangka ialah Dm dari CV Restu, RB dan Hl dari CV Mitra Karya, SY dan Sp dari CV Samiaji.

Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi APBD senilai Rp 3 miliar, yaitu Ketua DPRD Cianjur, H. Deden Zaini Dahlan, S.H., Sekretaris DPRD, Hj. Nani Anggraeni, S.H., dan Kepala Sub. Keuangan DPRD, Hj. Tinoy Kustini Subli, S.H., divonis bebas murni oleh majelis hakim dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Cianjur, Kamis (24/6).

Tekanan agar calon presiden dan calon wakil presiden mau terbuka soal asal-muasal kekayaan dan penggunaan dana kampanye terus disuarakan. Publik harus diberikan akses untuk ikut mengontrol penggunaan dana kampanye, termasuk tentang sumber-sumber dana terkait.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memperoleh kesimpulan mengenai dugaan tindak pidana korupsi pada penjualan kapal tanker raksasa (very large crude carrier/VLCC) yang dilakukan PT Pertamina (Persero). Saat ini, KPK masih memanggil pihak-pihak yang terkait dengan pembelian dan penjualan kapal tangker tersebut.

Departemen Kehutanan menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Greenomics Indonesia (GI) untuk mengembangkan sistem antikorupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan lembaga pemerintah ini.