POLITIK uang, pengawasan penghitungan suara, dan tindak lanjut proses hukum pelanggaran pemilu menjadi kendala utama yang dihadapi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam menjalankan tugasnya.
Perbedaan jumlah sumbangan dari DPP Partai Golkar ke dana kampanye Wiranto-Salahuddin Wahid tetap menimbulkan teka-teki. Penjelasan Wakil Sekretaris Tim Kampanye Wiranto-Salahuddin, Rully Chaerul Azwar, dan Wakil Bendahara Partai Golkar yang juga bendahara tim kampanye, Setya Novanto, mengenai asal dana justru menimbulkan tanda tanya baru.
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) telah memanggil Dirut Pertamina Ariffi Nawawi dan mantan Dirut Pertamina Baihaki Hakim terkait tanker Pertamina. Argumentasi keduanya berbeda.
Sejumlah LSM mendatangi Kejati Sulsel di Jl.Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (24/6/2004). Mereka mengadukan kasus dugaan korupsi APBD 2003 yang dilakukan oleh anggota DPRD Sulsel senilai Rp 18,23 miliar.
Koalisi Pemantau Peradilan (KPP), yang beranggotakan salah satunya ICW, 18 Mei 2004 lalu di Hotel Cemara melakukan eksaminasi publik atas putusan kasasi mantan menteri sekretaris negara jaman Presiden Habibie, yang terkait dengan kasus korupsi dana non bujeter BULOG.
Berikut adalah naskah hasil eksaminasi itu.
Aliansi Rakyat untuk Anggaran Publik (ARAP) NTB menemukan adanya dugaan penyimpangan APBD di DPRD Kota Mataram. Berikut adalah release yang dikirimkan oleh ARAP NTB kepada redaksi antikorupsi.org
Departemen Kehutanan mulai memperlihatkan keseriusan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal itu terbukti dengan digandengnya Indonesia Corruption Watch dan Greenomis Indonesia guna mengembangkan sistem anti-KKN melalui kerja sama yang ditandatangani hari Rabu (23/6) di Jakarta.
Satuan tugas internasional yang memantau penanganan masalah pencucian uang di tiap negara, Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), menekankan, Indonesia harus menyelesaikan beberapa kasus besar, termasuk kasus pembobolan Bank Negara Indonesia, jika Indonesia ingin keluar dari daftar hitam FATF. FATF mengharapkan, orang-orang yang bersalah dan terkait dalam kasus pembobolan Bank BNI dihukum.
Kejaksaan Negeri Garut mengirimkan surat ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri untuk menanyakan apakah keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat bertentangan dengan peraturan di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng terus mengembangkan penyelidikan terhadap kasus dugaan penyalahgunaan APBD Jateng 2003. Setelah dua anggota DPRD dan dua pejabat Sekretariat Dewan (Setwan), kini dua orang lagi diperiksa dalam proses penyelidikan.
