Kesediaanya menjadi calon wakil presiden dari calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menimbulkan kontroversi di kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Ia akhirnya dinon-aktifkan oleh Syuriah Pengurus Besar NU pada 15 Mei 2004.

Calon wakil presiden Jusuf Kalla menepis dugaan politik uang yang dilontarkan Indonesia Corruption Watch telah dilakukan oleh tim suksesnya.

Massa pendukung pasangan capres dan cawapres Amien Rais-Siswono Yudo Husodo pada kampanye pemilihan presiden yang akan dilaksanakan di Desa Gondangrejo, Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Kamis (24/6), diminta membawa bekal masing-masing.

Dalam sebuah jamuan makan siang di sebuah hotel di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, pekan lalu, delapan pengusaha besar yang datang dari semua warna dan latar belakang berbicara tentang rencana berpartisipasi terhadap calon presiden dan calon wakil presiden.

Penyelesaian sengketa pemilihan umum yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi telah menghabiskan biaya sebesar Rp 1,595 miliar. Mahkamah Konstitusi telah menangani 273 perkara sengketa pemilu yang diajukan oleh 21 calon anggota DPD dan 23 partai politik.

Karena kualitas para calon hakim ad hoc korupsi soal hukum acara rendah, Panitia Seleksi yang terdiri atas unsur Mahkamah Agung, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, dan lembaga swadaya masyarakat hanya memilih sembilan hakim ad hoc korupsi. Padahal, hakim ad hoc korupsi yang dibutuhkan enam belas orang.

Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi kini mengusut kasus dugaan korupsi anggaran belanja DPRD Sarolangun sekitar Rp 816 juta. Beberapa orang dari 25 orang anggota DPRD daerah itu yang diduga terkait dugaan kasus korupsi tersebut sudah dimintai keterangan.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) akan meminta informasi lebih detail dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparansi Internasional Indonesia (TII) yang melontarkan sinyalemen adanya politik uang yang dilakukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) selama berlangsungnya kampanye pemilihan presiden 2004.

Proyek Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di 13 SMP se-Kabupaten Lobar ditengarai bermasalah. Komisi F DPRD Lobar menemukan proyek tersebut dikerjakan kontraktor. Padahal di dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional, proyek tersebut tidak boleh dikerjakan pihak ketiga, melainkan harus Komite Sekolah. Diduga ada pihak yang bermain. Anehnya Bawasda dan Bupati Lobar tidak tahu.

Surat keterangan pengganti ijazah sederajat SMA Prof. Dr. TGH. Anwar MZ, caleg jadi asal NTB untuk DPR Pusat diragukan keabsahannya. Panwaslu bertekad menindaklanjuti kasusnya sampai ke Jakarta. Status caleg jadi Anwar terancam dicabut.