Kasus penyimpangan dana proyek kawasan tertinggal (Kater) senilai Rp 6,470 miliar, akhirnya menghadirkan sang Pimpro Husein Ely, SE, di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Ambon, Selasa (22/06/2004) pagi tadi.
Tak lama lagi, Ketua DPRD Sidoarjo Utsman Ikhsan akan duduk sebagai pesakitan di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo. Informasi itu disampaikan Humas PN Sidoarjo Agung Wobowo menjawab wartawan kemarin.
Ada-ada saja yang dilakukan anggota DPRD Surabaya menjelang berakhirnya masa tugas sebagai wakil rakyat. Mereka ada yang nekat ingin pelesir dengan dalih kunjungan kerja ke Jakarta atau Padang, Sumatra Barat namun atas biaya eksekutif. Ini terungkap ketika Komisi D (pembangunan) DPRD Kota Surabaya melakukan hearing dengan Dinas Bangunan (Disbang) membahas Raperda tentang Surat Izin Bekerja Perancang, Senin (21/6).Sebelum raperda disahkan menjadi perda, dewan menanggap perlu melakukan kajian dengan studi banding ke daerah lain yang sudah menerapkan perda serupa.
Dugaan adanya penggelembungan dana dalam proyek perbaikan dan pengadaan beberapa ruangan RSUD Sampang, diklarifikasi Kasubag Umum dan Perlengkapan RSUD Drs Zainal Hambali. Dia pun membeberkan penggunaan dana Rp 85.400.000 yang diduga di-mark up.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan pemeriksaan terhadap dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang melibatkan Bupati Flores Timur (Flotim), Felix Fernandez, S.H, CN, telah menemukan adanya indikasi penyimpangan.
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Rantau, harus proaktif menanyakan salinan putusan penolakan kasasi Ketua DPRD Tapin, Drs Sirajjudin Noor, ke Mahkamah Agung (MA) RI, yang akan dijadikan dasar proses hukum 22 anggota dewan lainnya.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat telah melayangkan surat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk meminta izin pemeriksaan Ketua DPRD Jabar, Eka Santosa, bersama empat anggota DPRD Jabar lainnya dalam kasus dana kaveling (Kavelinggate)senilai Rp 33,4 miliar.
Masih ingat pidato Gubernur DIJ Sultan HB X saat pengantaran nota perhitungan APBD 2003 lalu? Pidato gubernur yang membeberkan temuan BPK tentang ketidakjelasan penggunaan belanja dewan senilai Rp 1,6 miliar itu, akhirnya disikapi secara serius oleh seluruh fraksi. Secara kompak dalam acara pemandangan umum kemarin, semua fraksi meminta gubernur memberikan klarifikasi atas pidatonya tersebut.
Aroma tak sedap di balik penjualan dua kapal tanker raksasa (very large crude carrier/VLCC) Pertamina semakin menyengat. Bukti-bukti dugaan adanya kolusi dalam penjualan dua kapal raksasa senilai USD 184 juta itu kian terungkap.
Undang-Undang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara mengharuskan setiap akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan negara menyerahkannya ke Badan Pemeriksa Keuangan.
