Bertambah lagi anggota DPRD yang dilaporkan ke Kejaksaan. Setelah vonis empat orang anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dan anggota DPRD Kota Padang, Sumatera Barat, beberapa hari lalu (27/5) sejumlah aktivis LSM antikorupsi di Lombok dan Sumbawa melaporkan dugaan penyelewengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa yang dilakukan kolektif anggota DPRD Sumbawa ke Kejaksaan Tinggi NTB.
Ali BD, Bupati Lotim mengaku gerah dengan maraknya korupsi di daerahnya. Cuma semangat itu seperti tak ditangkap aparat kejaksaan. Alhasil, tak banyak para koruptor yang diseret ke meja hijau.
Hasil investigasi sekelompok masyarakat Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung Lobar mengenai korupsi bantuan sapi rupanya ditindaklanjuti pihak Kejaksaan Tinggi NTB. Setelah diusut, Kejaksaan menyimpulkan
bau korupsi di sana benar adanya.
Kepala Daerah, untuk pertama kalinya bakal dipilih langsung oleh rakyat. Kata
Suksesi Walikota memang masih lama. Namun beberapa nama mulai digadang-gadang yang bakal menjadi saingan Mohammad Ruslan ke kursi Mataram 1.
Sejumlah partai politik di Mataram membentuk FKAPP. Menjelang suksesi walikota kelak, mereka menjual ide konvensi untuk menjaring calon. Kecuali partai Golkar, forum ini ternyata diminati partai lain. Tapi, kesungguhan elit partai itu dipertanyakan.
DI tengah hiruk-pikuk kampanye calon presiden dan calon wakil presiden sekarang, program kerja ataupun janji-janji selalu dilontarkan. Terutama soal penegakan hukum, pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), dan usaha memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Semua merupakan isu yang bagus untuk dijual dan ditawarkan kepada para pemilih. Namun, mungkinkah program itu kelak bisa terlaksana dengan baik?
Tak hanya di Garut, Jawa Barat, dugaan korupsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terjadi di hampir seluruh pelosok negeri. Modusnya seragam. Mereka memanfaatkan kewenangannya mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menggelembungkan tunjangan. Ini merupakan siasat yang umum agar penghasilan mereka sebagai anggota Dewan berlipat ganda. Tapi ada juga yang dengan cara lain. Kini pesta anggaran tersebut membuat mereka berurusan dengan aparat hukum. Inilah sejumlah kasus yang mencuat: