Hari Sabarno kembali membuat kontroversi. Hal itu bermula dari bocornya surat
yang dibuatnya selaku Ketua Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil
Pusat kepada KPK. Surat itu disebut-sebut telah mengintervensi proses hukum
atas tersangka Abdullah Puteh, Gubernur NAD dalam kasus korupsi pembelian
helikopter Mi-2 yang kini tengah dilakukan KPK. Seiring dengan tuntutan penon-aktifan Abdullah Puteh selaku Gubernur NAD yang kian kencang, reaksi Hari Sabarno sebagai Menteri Dalam Negeri menanggapi tuntutan itu juga kontroversial.

Klik di sini untuk download dokumen ini dalam format pdf.