Persoalan paling serius dan ikut menentukan kinerja Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) ke depan adalah masalah anggaran sebesar kurang lebih Rp75 miliar. Dana itu belum cair sampai kini.

Menurut Ketua Forum 2004 Romli Atmasasmita, belum cairnya dana yang nantinya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional KPK itu disebabkan Presiden Megawati belum mengeluarkan keputusan presiden (keppres) tentang pencairan dana bagi KPK. Ini tentu sangat mengganggu. Karena, KPK, sekali pun dengan wewenang sangat luas, tanpa ada dukungan anggaran memadai, tidak mungkin bertahan dalam jangka panjang, ujar Romli yang didampingi sejumlah anggota Forum 2004 serta pimpinan KPK Taufiequrrahman Ruki kepada wartawan di kantor KPK, Jumat (16/7).

Oleh karena itu, lanjut Romli, Forum 2004 mengimbau agar pemerintah segera mengeluarkan keppres untuk mencairkan dana anggaran tersebut. Karena ini merupakan lembaga resmi independen yang dibentuk suatu undang-undang. Masalah anggaran sangat penting bagi kehidupan KPK ke depan, katanya.

Menurut Romli, pemberantasan korupsi serta keberhasilannya tidak cukup hanya dengan keberadaan KPK semata. Keberhasilan pemberantasan korupsi setelah KPK dibentuk enam bulan lalu juga harus menjadi gerakan nasional dari seluruh elemen yang ada dalam masyarakat. Ini juga menjadi pendukung kerja KPK.

Sehingga, KPK dapat berjalan dengan tegak dan percaya diri dan dapat melaksanakan tugas-tugasnya, ujar Romli.

Kehadiran sepuluh orang anggota Forum 2004, antara lain Antonius Sujata, Jusuf Syakir, dan Candra Motik Yusuf Djemat ke KPK adalah untuk bertukar informasi. Forum 2004 juga meminta penjelasan dari pimpinan KPK mengenai kinerja KPK selama ini dalam penanganan kasus-kasus korupsi.

Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap publik. Forum 2004 merupakan bagian publik yang memiliki hak juga untuk mengetahui kinerja KPK sesuai UU yang berlaku, demikian Romli Atmasasmita. (Prim)
Laporan : Dulhadi

Sumber: KCM,pdated: Jumat, 16 Juli 2004, 13:15 WIB