Markas Besar Polri kehilangan jejak Maria Pauline Lumowa, tersangka skandal pembobolan PT Bank Negara Indonesia senilai Rp 1,7 triliun. Hal itu disampaikan Direktur III Ekonomi Khusus Polri Brigadir Jenderal Samuel Ismoko kemarin. Menurut dia, bos Gramarindo Group itu diketahui sudah tidak lagi tinggal di Singapura. Hal itu diketahui setelah, Polisi kita di luar negeri melakukan pengecekan dan memonitornya, kata Samuel tanpa menjelaskan sejak kapan tersangka itu menghilang.

Terdakwa kasus korupsi Rp 2,45 miliar, Ir Satria Sukananda, merasa tak bersalah dan tidak seharusnya diadili. Pasalnya, uang yang dipersoalkan ada di tangan Budi Sunaryo yang kini buron, sedangkan revisi Datar Isian Proyek Daerah (DIPDA) tanggung jawab wali kota.

Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial (Kesos) Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), Drs Anwar Ali, Selasa siang, resmi menjadi tahanan kejaksaan setempat atas kasus dugaan korupsi.

Berita acara pemeriksaan (BAP) 10 anggota DPRD Padang, Sumatra Barat (Sumbar) yang terlibat kasus korupsi dana APBD Kota Padang sebesar Rp10,442 miliar, kemarin, dilimpahkan dari kejaksaan ke pengadilan.

Langkah Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) melaporkan dugaan adanya praktik KKN dalam penjualan dua unit tanker very large crude carrier (VLCC) yang masih dalam pemesanan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak digubris jajaran manajemen Pertamina. Mereka bersikukuh dengan keputusan semula. Alasannya, tidak ingin membebani cash flow perusahaan.

Rencana pemeriksaan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh terkait kasus dugaan korupsi Rp 30 miliar dipastikan molor. Sebab, untuk memeriksa Puteh, polisi harus menunggu izin tertulis dari Presiden Megawati Soekarnoputri.

Sambutan Kemitraan dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman NU-Muhammadiyah-Kemitraan

Anggota DPRD Jateng periode 1999-2004 diketahui telah menaikkan anggaran pendapatan atau gaji cukup fantastis yang besarnya mencapai 100%. Anggaran yang semula sebesar Rp 5,67 miliar meningkat menjadi Rp 10,59 miliar dalam APBD 2004 perubahan.

Adanya kenaikkan anggaran sebesar Rp 4,91 miliar tersebut menurut Kepala Bidang Investasi dan Monitoring Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng Boyamin patut diduga merupakan taktik Dewan untuk mencairkan dana purnabakti atau uang pesangon.

Karena merasa tidak nyaman dengan kondisi masyarakat Cianjur yang sebagian besar masih berada dalam kesulitan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, K.H. Abdul Qodir Rozy secara mengejutkan mengembalikan dana purnabakti yang belum lama ini diterimanya.

Kejaksaan Negeri Bale Bandung (Kejari Bale Bandung) akhirnya mengirimkan usulan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) kasus KUT yang melibatkan lima tersangka pengurus Yayasan Pelita Dwi Warna (PDW) kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar). Usulan itu disampaikan karena sampai saat ini belum ditemukan bukti yang mendukung keterlibatan para tersangka itu.