Komisi Hukum dan Dalam Negeri DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigasi terhadap semua perjanjian dan kontrak yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dengan pihak ketiga. Kontrak yang diminta diaudit adalah penggunaan uang negara dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 5 April lalu dan Pemilihan Presiden pada 5 Juli nanti. Ini perlu dilakukan agar terjadi akuntabilitas pada anggaran yang sudah diberikan kepada KPU, kata Ketua Komisi Dalam Negeri DPR Teras Narang dalam dengar pendapat dengan KPU di DPR, Jakarta, kemarin.

Semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut, Jawa Barat, diperkirakan akan jadi tersangka kasus pembobolan dana APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tahun anggaran 2001-2003 Rp 6,6 miliar. Kepala Kejaksaan Negeri Garut Winerdy Darwis SH dalam wawancara melalui telepon selulernya dengan Koran Tempo, Senin (24/5) siang mengatakan, saat ini ketua dan tiga orang wakilnya sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 30 Oktober 2003.

Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Abdal Nanang resmi menjadi tersangka kasus penyelewengan dana Rp46,6 miliar di lingkungan DPRD Kutim yang melibatkan mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) setempat, Derly Yusuf.

Pengadilan Tinggi (PT) Sumatra Barat (Sumbar) berhak menahan 43 anggota DPRD provinsi itu yang divonis hukuman penjara 24 hingga 27 bulan oleh Pengadilan Negeri (PN) Padang pada 17 Mei lalu dalam kasus korupsi dana APBD sebesar Rp5,9 miliar.

Borok anggota DPRD kabupaten dan kota di Jawa Timur secara perlahan mulai muncul ke permukaan. Apalagi menjelang mereka lengser dari anggota Dewan, maka kelakuan wakil rakyat ini makin kotor.

Hampir lima tahun, anggota DPRD Jawa Timur tidak kesandung masalah. Setiap muncul masalah, ramai-ramai diklarifikasi. Masalah itu pun akhirnya hilang sendirinya. Pendek kata, anggota DPRD Jatim jarang menerima masalah yang berkaitan dengan anggaran.

Dengan peringkat Indonesia sebagai negara yang termasuk paling korup di dunia, terlepas dari metodologi yang digunakan para penyusun peringkat, terbentang sebuah tantangan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dijalankan oleh gerakan masyarakat sipil. Indonesia sudah terlalu lama diurus oleh para politikus, baik dalam kedudukan mereka yang kuat atau lemah. Ketika mayoritas politikus kian necis dan gemuk, rakyat semakin kurus.

Sangatta - Harta empat mantan pejabat Kutai Timur yang kini ditahan di rumah tahanan negara (Rutan) Tenggarong telah disita Kejaksaan Negeri (Kejari) Sangatta untuk dijadikan barang bukti. Harta tersebut berupa tanah, rumah, dan mobil milik tersangka penyelewengan dana sebesar Rp171 miliar tahun anggaran 2001-2002 di Pemkab Kutim.

Uang negara sebesar Rp3,126 miliar yang digelapkan empat tersangka, masing-masing Mul (38), warga Jl Kahoi 12 RT 60, Asb (40) warga Jl Proklamasi A RT 28, Nur (19) warga Perum BAP Jl Anggrek Merpati II RT 20 serta Riz (35) warga Samarinda, tentu tidak sedikit. Meski dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu antara tahun 2000 hingga 2004. Dilarikan ke mana saja uang itu?

Mengenakan baju kaus warna kuning dengan celana training warna biru laut bergaris, Nur -- salah seorang tersangka kasus pemalsuan slip setoran DR untuk memperoleh surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) -- berbaur dengan 10 tahanan lainnya di Mapolda. Dia menjadi perhatian, bukan semata karena keterlibatannya dalam kasus yang merugikan negara Rp3,126 miliar itu. Namun, karena statusnya yang masih siswa kelas III salah satu SMU di Samarinda.