Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat sampai saat ini belum mengeluarkan putusan menerima atau menolak usulan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyedikan (SP3) kasus Kredit Usaha Tani (KUT) Yayasan Pelita Dwi Warna (PDW). Usulan SP3 kasus yang melibatkan tersangka DMN dan DR itu, disampaikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bale Bandung.
Menjelang berakhirnya masa tugas sebagai wakil rakyat, anggota DPRD Banjarnegara melakukan ”piknik” bersama yang dikemas dengan acara kunjungan kerja (Kunker) ke Batam dan luar negeri (LN) yakni Malaysia dan Singapura selama lima hari mulai 25 Mei sampai 30 Mei.
Pengamat sosial dan politik Universitas Katolik Soegiyopranoto (Unika) Semarang Andreas Pandiangan menyatakan sikap DPRD Jateng yang menaikkan anggaran pendapatan atau gajinya sampai 100% tidak etis. Dia menilai bahwa anggota Dewan memiliki sifat kleptomania.
”Tindakan ini sangat memalukan. Terkesan anggota Dewan mencari uang pesangon menjelang akhir masa jabatannya,” kata dia kepada wartawan di Semarang, Selasa (25/5).
Menurut dia, modus yang dilakukan Dewan itu prinsipnya sama dengan pencairan dana purnabakti atau uang pesangon. Padahal, dana tersebut dulu sempat dianggarkan APBD 2002 dan kemudian dibatalkan oleh Dewan. Hal itu menunjukkan Dewan memang memiliki penyakit kleptomania yang sulit dihilangkan. Terbukti menjelang berakhirnya masa jabatan masih berupaya mengambil uang rakyat.
Soal surat izin gubernur pemeriksaan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Garut simpang siur. Kepala Biro Dekosentrasi dan Tugas Pembantu Pemprov Jawa Barat menjelaskan bahwa Gubernur Danny Setiawan telah mengeluarkan surat izin tersebut. Namun, Danny mengatakan pihaknya masih memprosesnya.
Akibat hujan deras yang mengguyur di Tanjung Morawa Jumat (21/5) sekitar pukul 21.00 WIB dinding drainase (saluran air) sepanjang 50 meter di Jalan Sei Merah Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Deli Serdang jebol. Akibatnya rumah warga yang ada di sekitar tempat itu tergenang air.
Sekitar 50 massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Peduli Nias,Selasa(25/5) unjuk rasa ke Kejaksaan Tinggi Sumut(Kejatisu) mememinta supaya pejabat Kajari Gunungsitoli “dicopot” untuk menjaga kehormatan lembaga kejaksaan sehingga bebas dari konspir
Anggota Presidium Masyarakat Anti Korupsi (MAKs) Jawa Tengah Drs Djawa Semito Atmodjo MM menduga telah terjadi tindak pidana korupsi di Lembaga DPRD DPRD Karanganyar sebesar Rp 4 miliar dari penyimpangan APBD 2003.
Mantan Dirut PDAM Cilacap, Deddy Warella, akan disidang di PN Rabu (26/5) ini. Dia disidang berkait dengan tuduhan melakukan penyelewengan berupa mark-up dana penyediaan meteran air pada tahun 2000 dan permasalahan dana pensiun di perusda tersebut.
Terdakwa pelaku politik uang pada pemilu 5 April lalu, Supriyadi, warga Tridadi, Loano, dijatuhi hukuman tiga bulan dengan masa percobaan enam bulan tanpa denda.
Melalui surat No 012/05/PMAKS/04 bertanggal 25 Mei, Presidium Masyarakat Anti-Korupsi (MAKs) Jateng meminta Gubernur H Mardiyanto mencabut Perda No 04/2003 tentang Susunan dan Kedudukan Keuangan DPRD Karanganyar. Sebab jika Perda itu tidak dicabut, dana purnabakti bagi 45 anggota DPRD yang diperkirakan tiap anggota menerima Rp 40 juta tetap akan cair.
