BNI hanya mendapatkan Rp74,581 miliar dari total aset Gramarindo Grup. Sebelumnya, penyidik Mabes Polri menyebutkan aset Gramarindo Grup yang disita bernilai Rp827,803 miliar.

Menindaklanjuti perubahan status darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi darurat sipil, Presiden Megawati Soekarnoputri akan mengeluarkan instruksi presiden (inpres) sebagai jabaran dari Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2004. Rancangan inpres yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan, kekuasaan Gubernur NAD Abdullah Puteh sebagai Penguasa Darurat Sipil dibatasi dan dipantau oleh pemerintah pusat melalui tim asistensi dan tim monitoring.

Suasana Ruang Sidang DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tampak berbeda, Selasa (25/5) pagi lalu. Ruangan yang biasa dipenuhi anggota DPRD yang bersidang pagi itu disesaki 90 siswa kelas III dan IV SD Budi Mulya 2, Sleman, DIY, didampingi beberapa guru.

Pemilu, sebagai wahana demokrasi bertujuan menciptakan democratic governance. Pemilu
adalah proses untuk memilih pejabat publik dengan kebijakan yang sejalan dengan aspirasi
pemilih.
Tahun 2004 Indonesia akan melakukan Pemilu dengan sistem yang berbeda dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya. Dalam pemilu 2004, otoritas pemilih semakin luas karena daftar caleg
terbuka dan pemilih memiliki peluang untuk memenangkan calon yang dipilih langsung. Hanya saja
pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah perubahan itu akan serta merta melahirkan
lembaga legislatif dan eksekutif, yang lebih aspiratif dan responsif?

Proyek buku PLS (pendidikan luar sekolah) di Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Sulteng mendapat sorotan dari sebagian pengusaha grapika. Mereka menilai tender proyek itu dilakukan diam-diam karena diumumkan di media yang terbit mingguan.

Kegiatan Pemilu 2004 meninggalkan kasus besar di RRI Pusat Jakarta

Sebulan menjelang berakhir masa baktinya, sebagian besar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Aceh Utara, melakukan studi banding ke Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan anggaran Rp 500 juta. Dalam program perjalanan itu mereka ingin mengadopsi sistem pemerintahan, pariwisata, pertanian, dan industri di Pulau Jawa ke Aceh Utara.

Sejumlah Kepala Dinas dan Pimpro terlihat terkejut dan gelisah ketika mendengarkan laporan Pansus DPRD NAD yang memaparkan hasil pemantauan ke lapangan dalam sidang pleno DPRD NAD, kemarin.

RUANGAN ber-ac itu tak lagi bisa dinikmati Muhtar Ismail. Dia pun harus menanggalkan jabatannya sebagai Kepala Bank Pembanguan Daerah (BPD) Kalimantan Timur Cabang Sangattaa. Muhtar bahkan harus merasakan panasnya udara sel Rumah Tahanan (Rutan) Tenggarong.

Bupati Flores Timur (Flotim), Felix Fernandez, S.H, C.N menggunakan dana alokasi umum (DAU) untuk membayar hutang obat di RSU Larantuka sebesar Rp 1 miliar. Kebijakan tersebut ditempuh karena pendapat asli daerah (PAD) kabupaten setempat sangat kecil.