RSU Kab. Sumedang diduga telah melakukan penyimpangan penggunaan dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) Bidang Kesehatan tahun 2003. Dugaan itu berdasarkan laporan hasil audit kinerja yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
Kejari Garut mengharapkan Gubernur Jabar segera memberikan surat izin pemeriksaan terhadap seluruh anggota DPRD Kab. Garut yang diduga melakukan tindak korupsi sebesar Rp 6,6 miliar tahun anggaran 2001-2003. Surat permintaan izin pemeriksaan sendiri sudah dilayangkan kepada gubernur beberapa bulan yang lalu, tetapi hingga kini belum ada tanggapan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah VI Makassar kembali menemukan penyimpangan dan atau penyelewengan keuangan negara di sejumlah kabupaten, dinas, dan BUMN di Sulsel. Kepala BKP Wilayah VI Makassar, H Suratno, MSi menyebutkan total penyimpangan itu mencapai Rp486 miliar lebih. Dana yang diselewengkan itu kebanyakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2002 dan 2003.
Setelah rencana pemberian dana purnabakti bagi anggota DPRD Jawa Tengah dibatalkan, sekarang muncul angka yang fantastis dalam pos anggaran belanja tetap dan tunjangan pimpinan serta anggota DPRD Jateng.
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia menilai, proses penjualan tanker raksasa (very large crude carrier/VLCC) melanggar aturan karena belum mendapatkan persetujuan dari komisaris melalui rapat umum pemegang saham. Selain itu, penunjukan Goldman Sachs sebagai penasihat keuangan (financial advisor) sekaligus pengatur (arranger) dalam proses penjualan tanker juga dinilai telah melanggar hukum karena dilakukan langsung tanpa proses tender.
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam segera melimpahkan berkas berita acara pemeriksaan (BAP) sembilan tersangka korupsi Rp 5,7 miliar yang melibatkan anggota DPRD Kota Banda Aceh ke Pengadilan Negeri setempat.
Aparat penegak hukum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) kini menyelidiki 66 berkas kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan sedikitnya 82 tersangka.
Penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam pembelian helikopter yang diduga melibatkan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh akhirnya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK akan segera melakukan penyelidikan, dan dalam waktu satu hingga dua pekan akan meningkatkan menjadi tahap penyidikan. KPK akan memeriksa para sejumlah pejabat, termasuk Gubernur NAD Abdullah Puteh.
Awal Mei lalu, Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menggelar Seminar Nasional dengan tema Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi di Semarang. Seminar yang berlangsung dua hari ini membahas dan mengkritisi masalah-masalah korupsi di Tanah Air.
Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Klaten, Suwanto dan Tontowi Jauhari yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi pelepasan tanah dan bangunan bekas Kantor Pembantu Bupati wilayah Delanggu, Senin (24/5), dituntut hukuman empat tahun penjara.
