Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, Rabu (26/5) pagi akhirnya menerima surat izin dari Gubernur Jabar yang memungkinkan dilakukannya pemanggilan terhadap 41 orang calon tersangka anggota DPRD Kab. Garut yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp 6,6 miliar tahun anggaran 2001-2003. Sebagai tindak lanjut dari turunnya surat izin dari gubernur, pihak Kejari Garut kemudian membentuk suatu tim baru untuk mengusut tuntas masalah tersebut.

Empat pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mentawai, Sumatra Barat (Sumbar), yang menjadi terdakwa kasus korupsi dana sisa APBD tahun anggaran 2002 sebesar Rp7,6 miliar masing-masing dituntut hukuman lima tahun penjara di Pengadilan Negeri Padang, kemarin.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Selatan (Sumsel) mengusut kasus penyimpangan tender pengadaan 5.000 ton gabah. Kasus ini diduga dilakukan oknum pejabat di Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional (Perum Bulog Divre) Sumsel.

Seusai sidang kasus korupsi APBD senilai Rp 8,4 miliar yang melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Ridwan Siritubui, Rabu (26/5), Ketua Pengadilan Negeri Padang Bustami Nusyirwan, yang juga ketua majelis hakim, mendapat penghargaan sebagai Pejuang Antikorupsi dari Masyarakat Profesional Madani, Jakarta.

BNI hanya mendapatkan Rp74,581 miliar dari total aset Gramarindo Grup. Sebelumnya, penyidik Mabes Polri menyebutkan aset Gramarindo Grup yang disita bernilai Rp827,803 miliar.

Menindaklanjuti perubahan status darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi darurat sipil, Presiden Megawati Soekarnoputri akan mengeluarkan instruksi presiden (inpres) sebagai jabaran dari Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2004. Rancangan inpres yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan, kekuasaan Gubernur NAD Abdullah Puteh sebagai Penguasa Darurat Sipil dibatasi dan dipantau oleh pemerintah pusat melalui tim asistensi dan tim monitoring.

Suasana Ruang Sidang DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tampak berbeda, Selasa (25/5) pagi lalu. Ruangan yang biasa dipenuhi anggota DPRD yang bersidang pagi itu disesaki 90 siswa kelas III dan IV SD Budi Mulya 2, Sleman, DIY, didampingi beberapa guru.

Pemilu, sebagai wahana demokrasi bertujuan menciptakan democratic governance. Pemilu
adalah proses untuk memilih pejabat publik dengan kebijakan yang sejalan dengan aspirasi
pemilih.
Tahun 2004 Indonesia akan melakukan Pemilu dengan sistem yang berbeda dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya. Dalam pemilu 2004, otoritas pemilih semakin luas karena daftar caleg
terbuka dan pemilih memiliki peluang untuk memenangkan calon yang dipilih langsung. Hanya saja
pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah perubahan itu akan serta merta melahirkan
lembaga legislatif dan eksekutif, yang lebih aspiratif dan responsif?

Proyek buku PLS (pendidikan luar sekolah) di Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Sulteng mendapat sorotan dari sebagian pengusaha grapika. Mereka menilai tender proyek itu dilakukan diam-diam karena diumumkan di media yang terbit mingguan.

Kegiatan Pemilu 2004 meninggalkan kasus besar di RRI Pusat Jakarta