Saya kira, polisi perlu menangkap anggota Dewan di TTS yang menerima dana pensiun dari pemerintah. Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran (TA) 2004, bukan untuk dana pesangon. Itu kesalahan fatal yang dilakukan pemerintah dan Dewan di TTS. Tangkap mereka yang terima dana itu, tegas anggota DPRD NTT dari daerah pemilihan TTS, Charles Zeth Babys, ketika dihubungi Pos Kupang di Gedung DPRD NTT, Rabu (26/5).
Proses pelimpahan berkas perkara kasus korupsi mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) H Irawan Suntjoko ke Pengadilan Negeri Tanjung belum juga dilakukan. Padahal pemeriksaan dan pengusutan terhadap Irawan yang juga anggota DPRD Tabalong dari Fraksi Golkar ini sudah bertahun-tahun ditangani kejaksaan.
Mabes Polri yang mengoper kasus hukum melibatkan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh telah meminta izin kepada Presiden Mega untuk memeriksa Puteh.
Laporan pembangunan oleh pimpinan proyek di lapangan biasanya terdengar serba indah, namun setelah ditinjau tak jarang proyek-proyek yang dilaporkan beres tersebut kenyataannya bopeng di pelaksanaan. Itulah yang ditemukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan diungkapkan di gedung DPRD Aceh, Selasa dan Rabu lalu. Mereka menemukan sejumlah penyimpangan proyek dalam tahun anggaran 2003. Pansus menemukan banyak proyek yang dilaporkan telah selesai dikerjakan, namun ternyata sebagian di antaranya tidak dikerjakan bahkan tidak selesai.
Sejumlah LSM antikorupsi di Lombok dan Sumbawa menemukan dugaan penyelewengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa yang dilakukan kolektif anggota DPRD Sumbawa. Temuan penyimpangan sebesar Rp 6,4 miliar selama tiga tahun itu sudah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi NTB, Kamis (27/5) siang.
BNI Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sangat mudah mengeluarkan letter of credit (L/C). Selama setahun, mulai Juni 2002 hingga Juni 2003, menerbitkan 105 lembar L/C dengan nilai transaksi US$157,4 juta (Rp1,4 triliun) dan euro 56,1 juta (Rp56,1 miliar).
Rudy M Harahap (BPKP) beberapa saat lalu sempat mempresentasikan makalahnya dalam Asia eGovernment Forum.
Kamis, 27 Mei 2004 Coen Husain Pontoh mempresentasikan makalah berjudul: Mari Rebut demokrasi!
JAKARTA (Media): Proses belajar-mengajar di 340 SD di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) telantar, menyusul mogoknya 511 guru di lima kecamatan di kabupaten tersebut
Komisi Pertahanan dan Informasi DPR menyimpulkan direksi Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia (RRI) tidak hati-hati dalam penunjukan kontraktor pengadaan peralatan pemancar. Kesimpulan itu sehubungan dengan adanya dugaan korupsi pembelian peralatan itu yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp 23,49 miliar.
