Aparat kepolisian dan kejaksaan dapat memproses secara hukum hasil temuan Pansus DPRD NAD terhadap berbagai penyimpangan pelaksanaan proyek APBD/APBN 2003 di sejumlah daerah dalam Provinsi NAD.
Thanthawi Ishak:
Direhab dengan biaya sedikit besar, untuk membuat rumah itu indah dan enak dipandang.
Nazamuddin:
Rehab rumah boleh saja, tapi jangan sampai menimbulkan kesan mewah dan pemborosan uang rakyat.
Mawardi Ismail:
Mereka seenaknya menggunakan anggaran buat kepentingan dinas, tapi untuk rakyat dilakukan pembatasan.
Yayasan Hijau Indonesia (YHI) Aceh Tamiang menjadwalkan kegiatan dialog untuk membedah APBD Tamiang 2004 yang dinilai tak berpihak rakyat kecil tetapi lebih mengutamakan kepentingan pejabat eksekutif maupun legislatif. Dialog direncanakan Sabtu besok di Gedung Nasional Kuala Simpang.
Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar telah meminta izin kepada presiden untuk memeriksa Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Abdullah Puteh. Tapi, hingga saaat ini, Presiden Megawati belum memberikan jawaban atas permintaan itu.
Berbagai cara dilakukan tim sukses Capres untuk memenangkan kandidatnya. DPD PDI-P Bali misalkan mewajibkan gubernur, wakil gubernur, calon terpilih DPR RI dan DPRD Bali menyumbang dana ke tim kampanye Mega-Hasyim tingkat Propinsi Bali. Diperkirakan akan terkumpul sekitar Rp 650 juta.
Sejak awal Januari 2003 hingga Mei 2004, Pengadilan Negeri (PN) Medan belum pernah menerima pelimpahan perkara korupsi dari Kejari Medan maupun Kejaksaan Tinggi Sumut. Berdasarkan data Waspada, PN Medan baru dua kali menggelar perkara korupsi pada tahun 2002, melibatkan pejabat di Departemen Pendidikan Sumut dan mantan Kakanwil Depkop Sumut serta dua Kadis Koperasi dan UKM.
Saya kira, polisi perlu menangkap anggota Dewan di TTS yang menerima dana pensiun dari pemerintah. Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran (TA) 2004, bukan untuk dana pesangon. Itu kesalahan fatal yang dilakukan pemerintah dan Dewan di TTS. Tangkap mereka yang terima dana itu, tegas anggota DPRD NTT dari daerah pemilihan TTS, Charles Zeth Babys, ketika dihubungi Pos Kupang di Gedung DPRD NTT, Rabu (26/5).
Proses pelimpahan berkas perkara kasus korupsi mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) H Irawan Suntjoko ke Pengadilan Negeri Tanjung belum juga dilakukan. Padahal pemeriksaan dan pengusutan terhadap Irawan yang juga anggota DPRD Tabalong dari Fraksi Golkar ini sudah bertahun-tahun ditangani kejaksaan.
Mabes Polri yang mengoper kasus hukum melibatkan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh telah meminta izin kepada Presiden Mega untuk memeriksa Puteh.
Laporan pembangunan oleh pimpinan proyek di lapangan biasanya terdengar serba indah, namun setelah ditinjau tak jarang proyek-proyek yang dilaporkan beres tersebut kenyataannya bopeng di pelaksanaan. Itulah yang ditemukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan diungkapkan di gedung DPRD Aceh, Selasa dan Rabu lalu. Mereka menemukan sejumlah penyimpangan proyek dalam tahun anggaran 2003. Pansus menemukan banyak proyek yang dilaporkan telah selesai dikerjakan, namun ternyata sebagian di antaranya tidak dikerjakan bahkan tidak selesai.
