Kesaksian Sastrawan atas Korupsi Selama Dua Abad di Nusantara Oleh: Saifur Rohman UNTUK kebutuhan analisis atas wacana runtuhnya satu orde dalam proyek kekuasaan, korupsi sering kali menjadi sebab musabab tak terelakkan. Sebagai ilustrasi, pada 31 Desember 1799, VOC selaku perkumpulan dagang Belanda di Hindia Timur dinyatakan bubar oleh Kerajaan Belanda.
Divisi informasi publik ICW melakukan dokumentasi kasus-kasus korupsi selama tahun 2003.
ICW memberikan catatan khusus di bidang pelayanan umum.
Berikut adalah catatan akhir tahun 2003 ICW bidang hukum dan monitoring peradilan.
Keluarnya PP 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seharusnya dijadikan acuan oleh DPRD Sumbawa dalam menetapkan besarnya anggaran belanja dewan.
Tudingan mencuri start kampanye pemilu yang dialamatkan kepada partai politik tertentu mencuat kembali. Baru-baru ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dengan menunggangi momen peringatan Hari Ibu, melalui organisasi sayapnya, Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB), melakukan gerak jalan santai yang melibatkan kurang lebih 6.000 orang (Kompas, 29 Desember 2003).
Selain kampanye antipolitikus busuk yang beberapa waktu lalu gencar dikumandangkan oleh banyak LSM, kelompok masyarakat sipil lainnya juga sedang mengupayakan terjadinya kontrak sosial. Kontrak sosial yang dimaksud tak lain adalah penandatanganan janji atau ikrar dari calon anggota dewan legislatif kepada masyarakat pemilih yang tertuang dalam satu lembar kertas bermeterai bersegel.
Bulan Juni 2004 adalah saat yang tepat untuk mengukur prestasi pemerintahan Megawati-Hamzah Haz dalam memberantas korupsi.
