Kepala Dinas Cabang Pendidikan se-Kabupaten Sambas (kini UPT Dinas Pendidikan), disinyalir menjual buku pelajaran kepada murid sekolah dasar dengan cara memaksa. Bukan hanya itu, Kepala Cabang Dinas tersebut memaksa guru-guru untuk menjual harga di atas harga pasaran sehingga meresahkan guru itu sendiri, orang tua, dan murid. Sementara diduga buku tersebut tidak lolos verifikasi dewan perbukuan nasioal. Laporan tersebut disampaikan Sekretaris LSM Harmonis Kabupaten Sambas Agustian, kepada Pontianak kemarin.

Anggota DPRD Kutai Timur berdalih bahwa kasus dugaan korupsi sebesar Rp46,6 miliar tahun anggaran 2001-2002 di Sekretariat DPRD (Setwan) telah selesai. Hal ini didasari telah dilaksanakannya pemeriksaan di Kejari Bontang yang tak menetapkan anggota dewan sebagai tersangka. Atas dasar itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sangatta tidak berhak lagi membuka kasus tersebut.

Ketenangan pimpinan dan anggota DPRD Buleleng terusik. Polisi berencana memeriksa 42 anggota dewan yang diduga ikut menikmati dana dum-duman (bagi-bagi) tirtayatra ke India.

Sampai saat ini, Kepala Biro Urusan Kepegawaian (UP) Setda NTT, Rafael Tura Raja, S.H, belum menyerahkan daftar nama-nama penerima beasiswa dalam kasus dugaan penyunatan dana beasiswa pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Setda NTT yang mengikuti pendidikan lanjutan. Daftar nama tersebut sangat dibutuhkan penyidik Polresta Kupang untuk mengungkap kasus tersebut.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas, kembali tercoreng. Salah seorang Kepala Cabang di wilayah Kecamatan Kapuas Murung, dilaporkan telah melakukan pemerasan hingga jutaan rupiah.

Polda Jawa Barat (Jabar) mengusut kasus korupsi yang diduga melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Iwan Hendrawan atas dana partai (PDIP) sebesar Rp184 juta.

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan ad interim Hari Sabarno menegaskan, pemeriksaan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh sebagai saksi dalam kasus pembelian genset oleh PLN Aceh tidak akan mengganggu pelaksanaan darurat sipil di provinsi itu.

Sebanyak 10 anggota DPRD Padang yang penahanannya sebagai tersangka kasus korupsi ditangguhkan, mulai mengerjakan kembali tugas-tugas mereka. Pada Sabtu (29/5) mereka ikut rapat panitia musyawarah (panmus) untuk menetapkan kembali jadwal pembahasan sejumlah peraturan daerah (perda).

Keputusan Presiden mengenai Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akhirnya ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri. Dengan turunnya keppres tersebut, kini status Setjen KPKPN berada di bawah KPK.

Hadori Yunus dan Anwar Nasution disebut-sebut kandidat kuat Ketua BPK. Tak loyal pada bendera.