Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat lamban dalam menangani dugaan korupsi pengadaan alat-alat siaran di Radio Republik Indonesia (RRI) senilai Rp 23,49 miliar

Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Da’i Bachtiar menyatakan, tim penyidik Mabes Polri dalam waktu dekat akan memeriksa Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh. Penguasa darurat sipil itu akan diperiksa dalam kasus korupsi pengadaan mesin listrik dengan nilai Rp 30 miliar, yang diduga melibatkan dirinya.

oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh
(Gugatan Sorak melawan Ketua DPRD dan Gubernur Prov NAD)

Pengusutan kasus dugaan korupsi obat di gudang obat Dinas Kesehatan (Dinkes) Madiun masih terjebak silang pandang soal besarnya kerugian negara yang ditimbulkan. Meski pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun, telah mengerahkan empat personal, memeriksa 12 saksi dan mengkonfirmasikan ke 25 puskesmas, data kerugian yang ditemukan baru sekitar Rp 300-an juta. Tentu, jumlah ini sangat njomplang dibanding data Banwas yang mengklaim bernilai Rp 1,7 miliar. Sampai saat ini data kerugian yang kita temukan baru sekitar Rp 300-an juta lebih, ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Madiun H Hariri Sahlan SH MHum, ditemui melalui Kasubsi Penuntutan Sri Wahyuningsih SH, kemarin.

Aparat kepolisian dan kejaksaan dapat memproses secara hukum hasil temuan Pansus DPRD NAD terhadap berbagai penyimpangan pelaksanaan proyek APBD/APBN 2003 di sejumlah daerah dalam Provinsi NAD.

Thanthawi Ishak:
Direhab dengan biaya sedikit besar, untuk membuat rumah itu indah dan enak dipandang.

Nazamuddin:
Rehab rumah boleh saja, tapi jangan sampai menimbulkan kesan mewah dan pemborosan uang rakyat.

Mawardi Ismail:
Mereka seenaknya menggunakan anggaran buat kepentingan dinas, tapi untuk rakyat dilakukan pembatasan.

Yayasan Hijau Indonesia (YHI) Aceh Tamiang menjadwalkan kegiatan dialog untuk membedah APBD Tamiang 2004 yang dinilai tak berpihak rakyat kecil tetapi lebih mengutamakan kepentingan pejabat eksekutif maupun legislatif. Dialog direncanakan Sabtu besok di Gedung Nasional Kuala Simpang.

Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar telah meminta izin kepada presiden untuk memeriksa Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Abdullah Puteh. Tapi, hingga saaat ini, Presiden Megawati belum memberikan jawaban atas permintaan itu.

Berbagai cara dilakukan tim sukses Capres untuk memenangkan kandidatnya. DPD PDI-P Bali misalkan mewajibkan gubernur, wakil gubernur, calon terpilih DPR RI dan DPRD Bali menyumbang dana ke tim kampanye Mega-Hasyim tingkat Propinsi Bali. Diperkirakan akan terkumpul sekitar Rp 650 juta.

Sejak awal Januari 2003 hingga Mei 2004, Pengadilan Negeri (PN) Medan belum pernah menerima pelimpahan perkara korupsi dari Kejari Medan maupun Kejaksaan Tinggi Sumut. Berdasarkan data Waspada, PN Medan baru dua kali menggelar perkara korupsi pada tahun 2002, melibatkan pejabat di Departemen Pendidikan Sumut dan mantan Kakanwil Depkop Sumut serta dua Kadis Koperasi dan UKM.