Pengusutan kasus dugaan korupsi obat di gudang obat Dinas Kesehatan (Dinkes) Madiun masih terjebak silang pandang soal besarnya kerugian negara yang ditimbulkan. Meski pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun, telah mengerahkan empat personal, memeriksa 12 saksi dan mengkonfirmasikan ke 25 puskesmas, data kerugian yang ditemukan baru sekitar Rp 300-an juta. Tentu, jumlah ini sangat njomplang dibanding data Banwas yang mengklaim bernilai Rp 1,7 miliar. Sampai saat ini data kerugian yang kita temukan baru sekitar Rp 300-an juta lebih, ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Madiun H Hariri Sahlan SH MHum, ditemui melalui Kasubsi Penuntutan Sri Wahyuningsih SH, kemarin.

Aparat kepolisian dan kejaksaan dapat memproses secara hukum hasil temuan Pansus DPRD NAD terhadap berbagai penyimpangan pelaksanaan proyek APBD/APBN 2003 di sejumlah daerah dalam Provinsi NAD.

Thanthawi Ishak:
Direhab dengan biaya sedikit besar, untuk membuat rumah itu indah dan enak dipandang.

Nazamuddin:
Rehab rumah boleh saja, tapi jangan sampai menimbulkan kesan mewah dan pemborosan uang rakyat.

Mawardi Ismail:
Mereka seenaknya menggunakan anggaran buat kepentingan dinas, tapi untuk rakyat dilakukan pembatasan.

Yayasan Hijau Indonesia (YHI) Aceh Tamiang menjadwalkan kegiatan dialog untuk membedah APBD Tamiang 2004 yang dinilai tak berpihak rakyat kecil tetapi lebih mengutamakan kepentingan pejabat eksekutif maupun legislatif. Dialog direncanakan Sabtu besok di Gedung Nasional Kuala Simpang.

Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar telah meminta izin kepada presiden untuk memeriksa Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Abdullah Puteh. Tapi, hingga saaat ini, Presiden Megawati belum memberikan jawaban atas permintaan itu.

Berbagai cara dilakukan tim sukses Capres untuk memenangkan kandidatnya. DPD PDI-P Bali misalkan mewajibkan gubernur, wakil gubernur, calon terpilih DPR RI dan DPRD Bali menyumbang dana ke tim kampanye Mega-Hasyim tingkat Propinsi Bali. Diperkirakan akan terkumpul sekitar Rp 650 juta.

Sejak awal Januari 2003 hingga Mei 2004, Pengadilan Negeri (PN) Medan belum pernah menerima pelimpahan perkara korupsi dari Kejari Medan maupun Kejaksaan Tinggi Sumut. Berdasarkan data Waspada, PN Medan baru dua kali menggelar perkara korupsi pada tahun 2002, melibatkan pejabat di Departemen Pendidikan Sumut dan mantan Kakanwil Depkop Sumut serta dua Kadis Koperasi dan UKM.

Saya kira, polisi perlu menangkap anggota Dewan di TTS yang menerima dana pensiun dari pemerintah. Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran (TA) 2004, bukan untuk dana pesangon. Itu kesalahan fatal yang dilakukan pemerintah dan Dewan di TTS. Tangkap mereka yang terima dana itu, tegas anggota DPRD NTT dari daerah pemilihan TTS, Charles Zeth Babys, ketika dihubungi Pos Kupang di Gedung DPRD NTT, Rabu (26/5).

Proses pelimpahan berkas perkara kasus korupsi mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) H Irawan Suntjoko ke Pengadilan Negeri Tanjung belum juga dilakukan. Padahal pemeriksaan dan pengusutan terhadap Irawan yang juga anggota DPRD Tabalong dari Fraksi Golkar ini sudah bertahun-tahun ditangani kejaksaan.

Mabes Polri yang mengoper kasus hukum melibatkan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh telah meminta izin kepada Presiden Mega untuk memeriksa Puteh.