Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) mendesak calon presiden yang sedang berkampanye untuk memasukkan pembenahan kebijakan otonomi daerah (otda) dalam salah satu program kerjanya. Terutama untuk kebijakan otonomi daerah di beberapa daerah konflik, karena masyarakat pasti menunggu langkah apa yang akan dilakukan calon pemimpin bangsa menyelesaikan berbagai masalah di daerah konflik.

Direktur Eksekutif Adeksi Rudy Alfonso yang ditemui di kantornya, Jumat (4/6), mengatakan, hingga kini belum satu capres pun yang mempunyai visi misi mengenai langkah konkret untuk membenahi sistem otonomi daerah. Memang, ada yang sudah menyinggung otonomi daerah tapi apa yang akan dilakukan untuk daerah, belum jelas betul, kata Rudy.

Menurut Rudy, salah satu hal yang paling penting ialah mencari cara bagaimana pemberantasan korupsi bisa dilakukan. Apalagi, sekarang sudah ada kepala daerah dan wakil rakyat yang diperiksa karena diduga kasus korupsi. Melihat kenyataan ini, capres harusnya juga memikirkan program kerja yang akan dilakukan supaya di daerah tidak muncul raja-raja kecil, jelas Rudy.

Selain itu, capres juga diharapkan mempunyai konsep matang untuk kebijakan otonomi daerah sehingga tidak perlu terjadi benturan atau over lapping antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Rudy juga mengatakan pemerintah pusat nantinya tidak menjual aset-aset daerah yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat daerah.

Humas Adeksi Muflihun menambahkan, para capres harus terbuka atas kritik dan masukan dari daerah. Karena itulah, capres juga harus mempunyai komitmen terhadap otonomi daerah. Terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, pengembangan ekonomi rakyat, dan peningkatan pelayanan masyarakat, katanya. (SIE)

Sumber: Kompas, 7 Juni 2004