BENGKULU (Suara Karya): Ir Dja (37), pimpinan proyek dan Kas, bendahara proyek pada Badan Penelitian Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Ketahun, Departemen Kehutanan, menjadi tersangka kasus korupsi senilai Rp 170 juta dari total dana Rp 2,1 miliar.
Nasib anggota DPRD Karanganyar diujung tanduk. Bisa-bisa dihukum seperi anggota dewan di Sumbar. Sebab, menurut Presidium Masyarakat Antikorupsi (MAKs) Jateng, anggota DPRD Karanganyar diduga melakukan penyimpangan APBD 2003 hingga Rp 4 miliar lebih, dengan cara menyalahi PP No 110/2000, hampir sama dengan dewan Sumbar.
Penyaluran raskin di enam desa yang ada di Kec. Ciranjang Kab. Cianjur untuk bulan Januari 2004 sebanyak 18 ton dengan harga jual Rp 1000/Kg, diduga tidak sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya bahkan disinyalir telah digelapkan oleh sejumlah oknum di tingkat desa.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, Rabu (26/5) pagi akhirnya menerima surat izin dari Gubernur Jabar yang memungkinkan dilakukannya pemanggilan terhadap 41 orang calon tersangka anggota DPRD Kab. Garut yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp 6,6 miliar tahun anggaran 2001-2003. Sebagai tindak lanjut dari turunnya surat izin dari gubernur, pihak Kejari Garut kemudian membentuk suatu tim baru untuk mengusut tuntas masalah tersebut.
Empat pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mentawai, Sumatra Barat (Sumbar), yang menjadi terdakwa kasus korupsi dana sisa APBD tahun anggaran 2002 sebesar Rp7,6 miliar masing-masing dituntut hukuman lima tahun penjara di Pengadilan Negeri Padang, kemarin.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Selatan (Sumsel) mengusut kasus penyimpangan tender pengadaan 5.000 ton gabah. Kasus ini diduga dilakukan oknum pejabat di Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional (Perum Bulog Divre) Sumsel.
Seusai sidang kasus korupsi APBD senilai Rp 8,4 miliar yang melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Ridwan Siritubui, Rabu (26/5), Ketua Pengadilan Negeri Padang Bustami Nusyirwan, yang juga ketua majelis hakim, mendapat penghargaan sebagai Pejuang Antikorupsi dari Masyarakat Profesional Madani, Jakarta.
BNI hanya mendapatkan Rp74,581 miliar dari total aset Gramarindo Grup. Sebelumnya, penyidik Mabes Polri menyebutkan aset Gramarindo Grup yang disita bernilai Rp827,803 miliar.
Menindaklanjuti perubahan status darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi darurat sipil, Presiden Megawati Soekarnoputri akan mengeluarkan instruksi presiden (inpres) sebagai jabaran dari Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2004. Rancangan inpres yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan, kekuasaan Gubernur NAD Abdullah Puteh sebagai Penguasa Darurat Sipil dibatasi dan dipantau oleh pemerintah pusat melalui tim asistensi dan tim monitoring.
