Akibat hujan deras yang mengguyur di Tanjung Morawa Jumat (21/5) sekitar pukul 21.00 WIB dinding drainase (saluran air) sepanjang 50 meter di Jalan Sei Merah Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Deli Serdang jebol. Akibatnya rumah warga yang ada di sekitar tempat itu tergenang air.
Sekitar 50 massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Peduli Nias,Selasa(25/5) unjuk rasa ke Kejaksaan Tinggi Sumut(Kejatisu) mememinta supaya pejabat Kajari Gunungsitoli “dicopot” untuk menjaga kehormatan lembaga kejaksaan sehingga bebas dari konspir
Anggota Presidium Masyarakat Anti Korupsi (MAKs) Jawa Tengah Drs Djawa Semito Atmodjo MM menduga telah terjadi tindak pidana korupsi di Lembaga DPRD DPRD Karanganyar sebesar Rp 4 miliar dari penyimpangan APBD 2003.
Mantan Dirut PDAM Cilacap, Deddy Warella, akan disidang di PN Rabu (26/5) ini. Dia disidang berkait dengan tuduhan melakukan penyelewengan berupa mark-up dana penyediaan meteran air pada tahun 2000 dan permasalahan dana pensiun di perusda tersebut.
Terdakwa pelaku politik uang pada pemilu 5 April lalu, Supriyadi, warga Tridadi, Loano, dijatuhi hukuman tiga bulan dengan masa percobaan enam bulan tanpa denda.
Melalui surat No 012/05/PMAKS/04 bertanggal 25 Mei, Presidium Masyarakat Anti-Korupsi (MAKs) Jateng meminta Gubernur H Mardiyanto mencabut Perda No 04/2003 tentang Susunan dan Kedudukan Keuangan DPRD Karanganyar. Sebab jika Perda itu tidak dicabut, dana purnabakti bagi 45 anggota DPRD yang diperkirakan tiap anggota menerima Rp 40 juta tetap akan cair.
Pemkot Surakarta akan langsung menunjuk kontraktor yang mengerjakan renovasi Masjid Agung, tanpa melalui mekanisme lelang tender.
Menjelang purnatugas, Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga Drs H Bakri MSEd, mendapat kado tak mengenakkan. Pasalnya, Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) berhasil membongkar dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kasubag Kepegawaian Ny Dra SW.
Kalangan anggota DPRD Jateng bersikap ''puasa'' bicara soal kenaikan ''gaji'' yang dicantumkan dalam buku perubahan APBD 2004. Sejumlah anggota Dewan tidak banyak berkomentar, ketika dimintai pendapatnya kemarin di Gedung Berlian.
Menyusul kabar kenaikan ''gaji'' anggota DPRD Jateng hampir 100 %, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah didesak untuk segera mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi di DPRD Jawa Tengah. Kasus-kasus yang pernah dilaporkan dari masyarakat ke Kejati diminta untuk segera diproses secara hukum.
