Telah terbit buku Mendagangkan Sekolah. Studi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di DKI Jakarta, tepat tanggal 24 Mei 2004.

RAPBD 2004 manifulatif untuk ajang bagi-bagi KUE antara Eksekutif dan Legislatif

Menjelang akhir masa tugasnya, wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Dumai masa bhakti 1999-2004 kembali berfoya-foya menghabiskan uang negara.
Para wakil rakyat itu, menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanjar Daerah (APBD) Dumai tahun 2004 dengan pergi plesiran ke Kota Medan selama empat hari.

KISAH wakil rakyat yang bermain anggaran terjadi di mana-mana. Jangan heran jika Suraini Dahlan pernah menangani perkara yang mirip di daerah berbeda. Dua tahun silam, saat menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Padang, ia ikut memeriksa perkara korupsi anggota DPRD Sumatera Barat yang baru-baru ini divonis. Kini, setelah dipindah ke Cirebon, Jawa Barat, ia pun mengurusi soal serupa: 30 anggota DPRD Kota Cirebon diduga menggerogoti duit negara lewat anggaran.

Gara-gara membengkakkan tunjangan, hampir semua anggota DPRD Sumatera Barat dihukum. Pertimbangannya: rasa keadilan masyarakat.

Jakarta, Kompas, Senin, 24 Mei 2004 - Meski sudah terbentuk sejak lima bulan lalu, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK/KPK) tidak kunjung memperlihatkan hasil kerjanya. Dan setiap kinerjanya digugat, KPK selalu menyatakan keterlambatan pencairan dana dari pemerintah sebagai alasan.

Proses pemeriksaan dugaan kasus korupsi sebesar Rp 4 miliar di lingkungan DPRD Kab. Ciamis yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ciamis, saat ini hampir tuntas. Semua anggota DPRD Kabupaten Ciamis yang jumlahnya sekira 39 orang sudah menjalani pemeriksaan, termasuk di antaranya tiga tersangka, sedangkan yang lainnya sebagai saksi, tegas Kejari Ciamis Agus Sutoto, Minggu (23/5) kepada PR di Ciamis.

Teten masduki - Wakil Koordinator ICW

Cukup menarik mencermati penyataan Presiden Megawati belum lama ini, yang mengakui secara jujur bahwa korupsi telah menjalar ke dalam tubuh legislatif. Karena ini disampaikan oleh salah satu pimpinan partai politik mayoritas di dalam DPR sekarang ini, dan selama ini realitas itu selalu dibantah oleh mayoritas anggota dewan maupun pemuka partai politik.

Teten Masduki ? Koordinator ICW

KORUPSI yang merebak di lembaga legislatif, seperti diakui Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga pemimpin partai politik mayoritas di DPR/DPRD hasil Pemilihan Umum 1999, barangkali bisa disepakati telah menjadi faktor penghambat laju agenda pemberantasan korupsi, reformasi hukum, ekonomi, birokrasi, politik, dan seterusnya untuk keluar dari krisis multidimensi yang ditinggalkan pemerintahan otoriter masa lalu.

Teten Masduki ? Koordinator ICW

Korupsi di tanah air, paling tidak semenjak Orde Baru, bukan saja mendominasi wilayah eksekutif dan yudikatif, tapi juga lembaga legislatif, hampir di semua tingkatan. Nyaris tidak ada ruang kehidupan yang bebas dari korupsi. Realitas ini diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari kebudayaan yang menyimpang.