Sambutan Kemitraan dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman NU-Muhammadiyah-Kemitraan

Anggota DPRD Jateng periode 1999-2004 diketahui telah menaikkan anggaran pendapatan atau gaji cukup fantastis yang besarnya mencapai 100%. Anggaran yang semula sebesar Rp 5,67 miliar meningkat menjadi Rp 10,59 miliar dalam APBD 2004 perubahan.

Adanya kenaikkan anggaran sebesar Rp 4,91 miliar tersebut menurut Kepala Bidang Investasi dan Monitoring Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng Boyamin patut diduga merupakan taktik Dewan untuk mencairkan dana purnabakti atau uang pesangon.

Karena merasa tidak nyaman dengan kondisi masyarakat Cianjur yang sebagian besar masih berada dalam kesulitan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, K.H. Abdul Qodir Rozy secara mengejutkan mengembalikan dana purnabakti yang belum lama ini diterimanya.

Kejaksaan Negeri Bale Bandung (Kejari Bale Bandung) akhirnya mengirimkan usulan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) kasus KUT yang melibatkan lima tersangka pengurus Yayasan Pelita Dwi Warna (PDW) kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar). Usulan itu disampaikan karena sampai saat ini belum ditemukan bukti yang mendukung keterlibatan para tersangka itu.

RSU Kab. Sumedang diduga telah melakukan penyimpangan penggunaan dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) Bidang Kesehatan tahun 2003. Dugaan itu berdasarkan laporan hasil audit kinerja yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Kejari Garut mengharapkan Gubernur Jabar segera memberikan surat izin pemeriksaan terhadap seluruh anggota DPRD Kab. Garut yang diduga melakukan tindak korupsi sebesar Rp 6,6 miliar tahun anggaran 2001-2003. Surat permintaan izin pemeriksaan sendiri sudah dilayangkan kepada gubernur beberapa bulan yang lalu, tetapi hingga kini belum ada tanggapan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah VI Makassar kembali menemukan penyimpangan dan atau penyelewengan keuangan negara di sejumlah kabupaten, dinas, dan BUMN di Sulsel. Kepala BKP Wilayah VI Makassar, H Suratno, MSi menyebutkan total penyimpangan itu mencapai Rp486 miliar lebih. Dana yang diselewengkan itu kebanyakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2002 dan 2003.

Setelah rencana pemberian dana purnabakti bagi anggota DPRD Jawa Tengah dibatalkan, sekarang muncul angka yang fantastis dalam pos anggaran belanja tetap dan tunjangan pimpinan serta anggota DPRD Jateng.

Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia menilai, proses penjualan tanker raksasa (very large crude carrier/VLCC) melanggar aturan karena belum mendapatkan persetujuan dari komisaris melalui rapat umum pemegang saham. Selain itu, penunjukan Goldman Sachs sebagai penasihat keuangan (financial advisor) sekaligus pengatur (arranger) dalam proses penjualan tanker juga dinilai telah melanggar hukum karena dilakukan langsung tanpa proses tender.

Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam segera melimpahkan berkas berita acara pemeriksaan (BAP) sembilan tersangka korupsi Rp 5,7 miliar yang melibatkan anggota DPRD Kota Banda Aceh ke Pengadilan Negeri setempat.