Dengan peringkat Indonesia sebagai negara yang termasuk paling korup di dunia, terlepas dari metodologi yang digunakan para penyusun peringkat, terbentang sebuah tantangan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dijalankan oleh gerakan masyarakat sipil. Indonesia sudah terlalu lama diurus oleh para politikus, baik dalam kedudukan mereka yang kuat atau lemah. Ketika mayoritas politikus kian necis dan gemuk, rakyat semakin kurus.
Sangatta - Harta empat mantan pejabat Kutai Timur yang kini ditahan di rumah tahanan negara (Rutan) Tenggarong telah disita Kejaksaan Negeri (Kejari) Sangatta untuk dijadikan barang bukti. Harta tersebut berupa tanah, rumah, dan mobil milik tersangka penyelewengan dana sebesar Rp171 miliar tahun anggaran 2001-2002 di Pemkab Kutim.
Uang negara sebesar Rp3,126 miliar yang digelapkan empat tersangka, masing-masing Mul (38), warga Jl Kahoi 12 RT 60, Asb (40) warga Jl Proklamasi A RT 28, Nur (19) warga Perum BAP Jl Anggrek Merpati II RT 20 serta Riz (35) warga Samarinda, tentu tidak sedikit. Meski dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu antara tahun 2000 hingga 2004. Dilarikan ke mana saja uang itu?
Mengenakan baju kaus warna kuning dengan celana training warna biru laut bergaris, Nur -- salah seorang tersangka kasus pemalsuan slip setoran DR untuk memperoleh surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) -- berbaur dengan 10 tahanan lainnya di Mapolda. Dia menjadi perhatian, bukan semata karena keterlibatannya dalam kasus yang merugikan negara Rp3,126 miliar itu. Namun, karena statusnya yang masih siswa kelas III salah satu SMU di Samarinda.
Telah terbit buku Mendagangkan Sekolah. Studi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di DKI Jakarta, tepat tanggal 24 Mei 2004.
RAPBD 2004 manifulatif untuk ajang bagi-bagi KUE antara Eksekutif dan Legislatif
Menjelang akhir masa tugasnya, wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Dumai masa bhakti 1999-2004 kembali berfoya-foya menghabiskan uang negara.
Para wakil rakyat itu, menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanjar Daerah (APBD) Dumai tahun 2004 dengan pergi plesiran ke Kota Medan selama empat hari.
KISAH wakil rakyat yang bermain anggaran terjadi di mana-mana. Jangan heran jika Suraini Dahlan pernah menangani perkara yang mirip di daerah berbeda. Dua tahun silam, saat menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Padang, ia ikut memeriksa perkara korupsi anggota DPRD Sumatera Barat yang baru-baru ini divonis. Kini, setelah dipindah ke Cirebon, Jawa Barat, ia pun mengurusi soal serupa: 30 anggota DPRD Kota Cirebon diduga menggerogoti duit negara lewat anggaran.
Gara-gara membengkakkan tunjangan, hampir semua anggota DPRD Sumatera Barat dihukum. Pertimbangannya: rasa keadilan masyarakat.
Jakarta, Kompas, Senin, 24 Mei 2004 - Meski sudah terbentuk sejak lima bulan lalu, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK/KPK) tidak kunjung memperlihatkan hasil kerjanya. Dan setiap kinerjanya digugat, KPK selalu menyatakan keterlambatan pencairan dana dari pemerintah sebagai alasan.
