KISAH wakil rakyat yang bermain anggaran terjadi di mana-mana. Jangan heran jika Suraini Dahlan pernah menangani perkara yang mirip di daerah berbeda. Dua tahun silam, saat menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Padang, ia ikut memeriksa perkara korupsi anggota DPRD Sumatera Barat yang baru-baru ini divonis. Kini, setelah dipindah ke Cirebon, Jawa Barat, ia pun mengurusi soal serupa: 30 anggota DPRD Kota Cirebon diduga menggerogoti duit negara lewat anggaran.

Gara-gara membengkakkan tunjangan, hampir semua anggota DPRD Sumatera Barat dihukum. Pertimbangannya: rasa keadilan masyarakat.

Jakarta, Kompas, Senin, 24 Mei 2004 - Meski sudah terbentuk sejak lima bulan lalu, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK/KPK) tidak kunjung memperlihatkan hasil kerjanya. Dan setiap kinerjanya digugat, KPK selalu menyatakan keterlambatan pencairan dana dari pemerintah sebagai alasan.

Proses pemeriksaan dugaan kasus korupsi sebesar Rp 4 miliar di lingkungan DPRD Kab. Ciamis yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ciamis, saat ini hampir tuntas. Semua anggota DPRD Kabupaten Ciamis yang jumlahnya sekira 39 orang sudah menjalani pemeriksaan, termasuk di antaranya tiga tersangka, sedangkan yang lainnya sebagai saksi, tegas Kejari Ciamis Agus Sutoto, Minggu (23/5) kepada PR di Ciamis.

Teten masduki - Wakil Koordinator ICW

Cukup menarik mencermati penyataan Presiden Megawati belum lama ini, yang mengakui secara jujur bahwa korupsi telah menjalar ke dalam tubuh legislatif. Karena ini disampaikan oleh salah satu pimpinan partai politik mayoritas di dalam DPR sekarang ini, dan selama ini realitas itu selalu dibantah oleh mayoritas anggota dewan maupun pemuka partai politik.

Teten Masduki ? Koordinator ICW

KORUPSI yang merebak di lembaga legislatif, seperti diakui Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga pemimpin partai politik mayoritas di DPR/DPRD hasil Pemilihan Umum 1999, barangkali bisa disepakati telah menjadi faktor penghambat laju agenda pemberantasan korupsi, reformasi hukum, ekonomi, birokrasi, politik, dan seterusnya untuk keluar dari krisis multidimensi yang ditinggalkan pemerintahan otoriter masa lalu.

Teten Masduki ? Koordinator ICW

Korupsi di tanah air, paling tidak semenjak Orde Baru, bukan saja mendominasi wilayah eksekutif dan yudikatif, tapi juga lembaga legislatif, hampir di semua tingkatan. Nyaris tidak ada ruang kehidupan yang bebas dari korupsi. Realitas ini diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari kebudayaan yang menyimpang.

Teten Masduki ? Koordinator ICW

Andai di Thailand, barangkali Pak Akbar Tanjung tidak akan bisa terus menerus ?berakrobat? untuk bertahan sebagai Ketua DPR meskipun sudah ada putusan pengadilan Negeri dan Tinggi yang telah memvonisnya bersalah. Atau Jaksa Agung MA Rahman tidak mungkin bisa terus menjabat kendati KPKPN sudah melaporkannya ke polisi.

Teten Masduki ? Koordinator ICW

Ada yang pro dan kontra terhadap gagasan gerakan tidak pilih politikus busuk, yang kini tengah hidup berproses di sana-sini. Yang paling kontra tentu saja adalah mereka yang merasa terancam dengan gerakan ini. Umumnya menguatirkan gerakan ini mengarah pada upaya menjatuhkan kelompok politik, partai atau kandidat tertentu dalam kompetisi Pemilu April 2004. Kekuatiran ini sah-sah saja, kalau gerakan ini kemudian tidak dilandasi oleh standar etika dan komitmen kebangsaan yang tinggi

Oleh: Ichlasul Amal, Nasional Advisor, Governance Reform for Partnership

PEMILU legislatif telah berlangsung aman walaupun di sana sini banyak kekurangannya. Menghadapi hasil akhir yang sekarang sudah mulai terlihat bentuknya, manuver politikus partai semakin intensif.