Dampak Buruk Korupsi Terhadap Pendidikan; Kasus Kab. Flores Timur

Korupsi memberikan dampak buruk bagi dunia pendidikan.

Nuansa Kolusi di Balik Asuransi TKI

Kajian terhadap Kepmenakertrans No. 157/2003 dan implementasinya

RRI Diduga Lakukan Mark Up dalam Proyek Pemilu II

Radio Republik Indonesia (RRI) kembali diduga melakukan penggelembungan nilai atau mark up proyek pengadaan alat siaran untuk Pemilu 2004. Menurut temuan Indonesian Corruption Watch (ICW), RRI melakukan mark up senilai Rp 21 miliar dalam proyek Proyek Pemilu II.

Dugaan Korupsi Rp 40 miliar dalam Proyek Pemilu II di RRI

Dugaan kasus MarkUp dalam proyek pemilu II di RRI ternyata mencapai Rp 40 miliar.

Studi Diagnostik Tentang Korupsi Tahun 2002 oleh Kemitraan

Tahun 2001-2002 Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan telah melakukan studi diagnostik tentang Korupsi di Indonesia.

Dewan ''Plesir'' ke Singapura; LSM Gelar Acara Ruwatan

Bau kemenyan yang dibakar, Selasa lalu, menyebar memenuhi udara di halaman dan gedung DPRD. Asap kemenyan itu bukan untuk mengusir nyamuk Anopheles (lantaranan Banjarnegara dikenal daerah endemis Malaria), melainkan membuka aura para anggota Dewan.

Peserta Tes PTT Disumpah Tidak Main Suap; Bupati: Berani Bermain Besar Risikonya

Bupati Temanggung, T Ary Prabowo, menyatakan penerimaan pegawai tidak tetap (PTT) jangan dikotori permainan tidak terpuji. Dia tak akan segan-segan memberikan sanksi keras jika ada yang bermain untuk mencari keuntungan pribadi.

Ketua DPD PKS Kota Sukabumi, Kami Akan Kembalikan Uang Purnabakti DPRD

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Sukabumi Deden Muhlisin menegaskan pihaknya akan mengembalikan uang purnabakti yang diterima anggotanya yang menjadi wakil di DPRD Kota Sukabumi, dan akan dikembalikan kepada rakyat.

Biaya Perpisahan DPRD Rp 250 Juta

Rencana perpisahan antara anggota legislatif dan pejabat di jajaran ekskutif Pemkab Grobogan benar-benar akan direalisaikan di Bali. Tak tanggung-tanggung, acara sudah tertata rapi dan dikemas sedemikian rupa selama empat hari, yakni 2-5 Juni.

Ketua DPRD Indramayu Tolak Tuduhan Korupsi

Ketua DPRD Kab. Indramayu, Iwan Hendrawan membenarkan bahwa dirinya sudah menjalani dua kali pemeriksaan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat terkait kasus tuduhan korupsi sebesar Rp 184 juta. Hanya menurutnya, tuduhan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang disebut-sebut sebagai sejalan dengan hasil pemeriksaan Polda tidak berdasar.

Subscribe to Subscribe to