Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Sukabumi Deden Muhlisin menegaskan pihaknya akan mengembalikan uang purnabakti yang diterima anggotanya yang menjadi wakil di DPRD Kota Sukabumi, dan akan dikembalikan kepada rakyat.
Rencana perpisahan antara anggota legislatif dan pejabat di jajaran ekskutif Pemkab Grobogan benar-benar akan direalisaikan di Bali. Tak tanggung-tanggung, acara sudah tertata rapi dan dikemas sedemikian rupa selama empat hari, yakni 2-5 Juni.
Ketua DPRD Kab. Indramayu, Iwan Hendrawan membenarkan bahwa dirinya sudah menjalani dua kali pemeriksaan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat terkait kasus tuduhan korupsi sebesar Rp 184 juta. Hanya menurutnya, tuduhan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang disebut-sebut sebagai sejalan dengan hasil pemeriksaan Polda tidak berdasar.
Kepala Dinas Cabang Pendidikan se-Kabupaten Sambas (kini UPT Dinas Pendidikan), disinyalir menjual buku pelajaran kepada murid sekolah dasar dengan cara memaksa. Bukan hanya itu, Kepala Cabang Dinas tersebut memaksa guru-guru untuk menjual harga di atas harga pasaran sehingga meresahkan guru itu sendiri, orang tua, dan murid. Sementara diduga buku tersebut tidak lolos verifikasi dewan perbukuan nasioal. Laporan tersebut disampaikan Sekretaris LSM Harmonis Kabupaten Sambas Agustian, kepada Pontianak kemarin.
Anggota DPRD Kutai Timur berdalih bahwa kasus dugaan korupsi sebesar Rp46,6 miliar tahun anggaran 2001-2002 di Sekretariat DPRD (Setwan) telah selesai. Hal ini didasari telah dilaksanakannya pemeriksaan di Kejari Bontang yang tak menetapkan anggota dewan sebagai tersangka. Atas dasar itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sangatta tidak berhak lagi membuka kasus tersebut.
Ketenangan pimpinan dan anggota DPRD Buleleng terusik. Polisi berencana memeriksa 42 anggota dewan yang diduga ikut menikmati dana dum-duman (bagi-bagi) tirtayatra ke India.
Sampai saat ini, Kepala Biro Urusan Kepegawaian (UP) Setda NTT, Rafael Tura Raja, S.H, belum menyerahkan daftar nama-nama penerima beasiswa dalam kasus dugaan penyunatan dana beasiswa pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Setda NTT yang mengikuti pendidikan lanjutan. Daftar nama tersebut sangat dibutuhkan penyidik Polresta Kupang untuk mengungkap kasus tersebut.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas, kembali tercoreng. Salah seorang Kepala Cabang di wilayah Kecamatan Kapuas Murung, dilaporkan telah melakukan pemerasan hingga jutaan rupiah.
Polda Jawa Barat (Jabar) mengusut kasus korupsi yang diduga melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Iwan Hendrawan atas dana partai (PDIP) sebesar Rp184 juta.
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan ad interim Hari Sabarno menegaskan, pemeriksaan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh sebagai saksi dalam kasus pembelian genset oleh PLN Aceh tidak akan mengganggu pelaksanaan darurat sipil di provinsi itu.
