Penyimpangan APBD Diusut

Dugaan penyimpangan APBD Jateng 2003 yang dilaporkan oleh KP2KKN pada pertengahan Januari lalu ke Kejati Jateng akan segera ditindaklanjuti dengan mengusut kasus itu. Kajati Jateng J Pariyanto menyatakan, pihaknya telah mengirimkan timnya ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Jakarta untuk mengaudit APBD Jateng tersebut.

Seorang Direktur PT Diperiksa; Terkait Kasus Dugaan Korupsi [02/06/04]

Tim antikorupsi Polwiltabes Semarang mulai bekerja mengungkap sejumlah kasus dugaan korupsi di beberapa instansi pemerintah. Kemarin, penyidik memanggil seorang direktur sebuah perseroan terbatas (PT) rekanan dalam sebuah proyek di salah satu instansi yang dananya diduga dikorupsi.

Soal Rehab Rumah Dinas Sekda NAD; Kejati Janji Usut [02/06/04]

Kejaksaan Tinggi (Kejati) NAD berjanji segera mengusut kemungkinan adanya indikasi mark-up dalam proyek rehab rumah dinas Sekda Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang menghabiskan dana senilai Rp 1,4 milyar bersumber dari APBD 2002 dan 2003.

Lanjutan Kasus Asrama Haji; Ziauddin Mengaku Belum Dipanggil

Wagub : Kita Ikuti Prosedurnya Saja

Dugaan bagi-bagi dana Rp 2 miliar; Ketua DPRD Mojokerto bantah terlibat [02/06/04]

Dugaan bagi-bagi uang Rp 2 miliar untuk pemekaran kota yang diterima anggota dewan, membuat Ketua DPRD Kota Mojokerto, Hari Utomo berang. Dia membantah DPRD secara kelembagaan terlibat bagi-bagi uang tersebut

Oknum pejabat restui rekayasa kayu pendhem [02/06/04]

Bojonegoro, Surya - Dugaan rekayasa kayu jati curian menjadi kayu pendhem sebagaimana diungkapkan Bojonegoro Corrruption Watch (BCW) mulai menampakkan bukti.

Kasus sarkes Rp 15 M; PL atas perintah Gubernur NTT [02/06/04]

Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan NTT, dr. Stefanus Bria Seran mengungkapkan, proyek pengadaan sarkes (sarana kesehatan) dengan total nilai kontrak mendekati Rp 15 miliar, dilaksanakan melalui PL (penunjukan langsung) atas perintah Gubernur NTT, Piet A Tallo, S.H.

Sidang kasus Bank Mandiri; Rekening MHW untuk posting fikif [02/06/04]

Nomor rekening milik terdakwa MHW dipakai saksi Louisa Junus Giri untuk posting fiktif tanpa uang tunai dengan jumlah secara keseluruhan sebanyak Rp 11.496. 528. 423,00

DPRD DIY Diduga Korupsi APBD Rp 1,6 Miliar [02/06/04]

Berdasarkan laporan pemeriksaan Perwakilan III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), diduga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY telah melakukan penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Provinsi DIY tahun 2003 sebesar Rp 1,6 miliar.

Kejaksaan Sita Harta Budi Handoko [02/06/04]

Kejaksaan Negeri (Kejari) Balikpapan tidak mau kecolongan dalam penangangan kasus dugaan korupsi pembelian kapal feri cepat (KFC) oleh Budi Handoko.

Subscribe to Subscribe to