Dua pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, Rabu (2/6), diadili Pengadilan Negeri setempat sehubungan kasus korupsi Rp 3,5 miliar yang diduga juga melibatkan mantan Wali Kota Zulkarnain. Zulkarnain sendiri akan disidangkan secara terpisah.
Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh sepanjang Rabu (2/6) siang menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pembelian genset listrik senilai Rp 30 miliar. Dalam pemeriksaan tersebut, Puteh didampingi kuasa hukumnya, OC Kaligis.
Komisi Pemberantasan Korupsi hari Rabu (2/6) mengumumkan harta kekayaan lima pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2004. Namun, dari data yang diumumkan, empat calon di antaranya, yakni Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, Hamzah Haz, dan Agum Gumelar, masih menggunakan data yang dilaporkan tahun 2001, bukan data harta kekayaan terbaru.
Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh, Jumat (4/6), akan dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) terkait dengan adanya pembelian helikopter buatan Rusia jenis MI 2 oleh Pemprov NAD seharga Rp12 miliar. Diduga, ada perbedaan harga pembelian dari sebelumnya yakni Rp6,5 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (2/6), mengumumkan ringkasan harta kekayaan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) RI 2004 di kantor KPK, Jakarta. Berdasarkan hasil tersebut, kekayaan cawapres Mohammad Jusuf Kalla menempati urutan pertama terbanyak senilai Rp122,654 miliar lebih.
Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh, Jumat (4/6), akan dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) terkait dengan adanya pembelian helikopter buatan Rusia jenis MI 2 oleh Pemprov NAD seharga Rp12 miliar. Diduga, ada perbedaan harga pembelian dari sebelumnya yakni Rp6,5 miliar.
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sudah menerima laporan penanganan perkara dugaan penggelapan jumlah harta kekayaan milik Jaksa Agung MA Rachman. Apabila penanganan kasus MA Rachman dianggap tak ada kemajuan, KPK tidak segan mengambil alih.
Pemda Kabupaten Indra Giri Hulu, Riau dituding telah melakukan mark up sejumlah proyek. Akibat perbuatan itu, negara mengalami kerugian Rp 6 miliar lebih.
Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh tidak tahu menahu mengenai penunjukan William Tailor sebagai kontraktor proyek pengadaan genset di NAD. William Tailor ditunjuk PLN.
Perusahaan Umum Radio Republik Indonesia akan menggugat Indonesia Corruption Watch (ICW), jika hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan stasiun radio pelat merah itu tidak ditemukan penyimpangan dana seperti dugaan lembaga swadaya masyarakat tersebut.
