Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai mengumpulkan data laporan keuangan Perusahaan Umum Radio Republik Indonesia 2003, terkait adanya dugaan pengelembungan dana (mark up) pembelian peralatan total senilai Rp 45,61 miliar.
Kejaksaan Tinggi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Aceh) menyita tanah berikut dengan rumah milik mantan Wali Kota Banda Aceh Zulkarnein, tersangka korupsi Rp3,5 miliar. Rumah itu dihuni istri mudanya.
Direktur Reserse dan Kriminalitas (Reskrim) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar) Komisaris Besar (Kombes) Tedjo Soelarso berjanji akan terus memburu keterlibatan anggota DPRD Kota Payakumbuh lainnya, setelah Ketua DPRD-nya, Chin Star dijebloskan ke tahanan pukul 18.15 WIB Rabu (2/6).
Hubungan lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah menjelang pemilu presiden kembali menghangat. Hal ini dipicu pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono tentang kemungkinan pengusiran Sidney Jones (Direktur International Crisis Group di Indonesia) dan sinyalemen keterlibatan 20 LSM dalam menjual bangsa.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) telah melakukan kelebihan pembayaran sebesar Rp7,097 triliun kepada bank-bank penerima obligasi rekapitalisasi perbankan.
Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh tidak siap dimintai keterangannya terkait dengan dugaan kasus korupsi pembelian helikopter MI-2 asal Rusia senilai Rp 12,6 miliar. Sehingga, pemeriksaan akan dilanjutkan Kamis (10/6).
Transparency International Indonesia melihat ada ketidakjujuran sebagian calon presiden dan calon wakil presiden dalam melaporkan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum. Menurut Sekretaris Jenderal Transparency Emmy Hafild, dana yang digunakan pasangan capres untuk beriklan di media massa melebihi dana kampanye yang dilaporkan ke KPU. Kami memantau berapa kali (beriklan) dalam sehari, berapa biayanya per detik dan di stasiun televisi mana, kata dia kemarin.
Transparansi Internasional Indonesia (TII) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mutakhirkan laporan kekayaan para calon presiden/calon wakil presiden dan mengaudit dana kampanye mereka. Hal itu penting dilakukan untuk menghindari kampanye pemilihan presiden sebagai ajang pencucian uang (money laundry) dengan masuknya dana-dana siluman ke dalam dana kampanye para capres dan calon wapres.
Sukses Kejari Padang menangani soal korupsi anggota DPRD, menarik minat Kejari Garut. Karena kebetulan tengah menyidik kasus serupa, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut Wienardy Darwis mengirimkan satu tim di bawah Aspidsus untuk melakukan studi banding.
Berusaha hidup jujur dalam lingkungan dan budaya yang sudah sedemikian parah praktek korupsinya bukanlah perkara yang mudah. Tidak semua orang bisa melakukannya. Hanya segelintir individu yang mampu bertahan, dengan resiko yang tidak kecil. Selain menghadapi kemungkinan disingkirkan dari lingkungan pergaulan, karir profesionalnya juga seringkali tersendat. Sebaliknya, orang-orang yang hidup bermewah, kaya raya jauh lebih dihormati oleh masyarakat walaupun kemewahan itu tidak mungkin diperoleh dengan pendapatan resminya.
