Pengungkapan kasus korupsi di lingkungan legislatif terus bermunculan di beberapa daerah di Tanah Air. Setelah DPRD Sumatera Barat, Kota Padang, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Garut diguncang kasus korupsi, kini DPRD Bandar Lampung pun tersandung kasus yang sama, yakni adanya penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah senilai lebih dari Rp 3,7 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi mengerahkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan konsultan pelacak aset untuk mengaudit kekayaan para calon presiden dan wakil presiden. KPK juga membuka ruang partisipasi masyarakat untuk melapor apabila mengetahui ada aset yang tidak dilaporkan.
Direksi Pertamina berencana menjual dua kapal tangker VLCC (very large crude carrier) yang kini masih dalam proses pembuatan di Korea Selatan. Masalah yang sensitif ini terang saja memunculkan kabar tidak sedap bahwa penjualan tangker itu hanya akal-akalan.
Rapat paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Senin (7/6/2004) secara aklamasi menyetujui 21 nama calon pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diserahkan pada Presiden.
DPRD akan menuntut balik pernyataan Ir Kunarto, caleg tidak jadi DPRD I Jateng dari PDI-P Kudus yang menyatakan Dewan korupsi Rp 22,9 miliar.
Ada kabar cukup mengagetkan dalam sidang paripurna dengan agenda pembahasan nota keuangan di DPRD Kota Tegal, Sabtu (5/6) lalu. Fraksi PDI-P mengungkap deposito Rp 1,1 miliar milik PDAM yang selama ini tidak dilaporkan kepada publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat ini akan melakukan pemeriksaan kekayaan kelima pasangan calon presiden/wakil presiden. Untuk itu, KPK meminta kepada capres dan cawapres untuk mempersiapkan data mengenai daftar kekayaannya.
Garut Governance Watch (G2W) secara resmi melaporkan kasus korupsi kasus APBD Garut sebesar Rp 6,6 miliar oleh anggota DPRD Garut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Wakil Ketuanya Erry R.H. Pamengkas. Langkah itu dilakukan G2W agar KPK ikut memantau kasus ini dan diharapkan juga ikut turun hingga tuntas bila dalam perjalanannya ada kejanggalan.
Polda Sumatra Barat (Sumbar) belum mengabulkan penangguhan penahanan Ketua DPRD Kota Payakumbuh Chin Star karena masih dibutuhkan untuk pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2003, senilai Rp215 juta.
Para pengidam pemerintahan yang bersih berharap bahwa 'Indonesia' dan 'korupsi' menjadi oxymoron: dua kata yang tak bisa saling berdampingan. Tetapi, nyatanya, keduanya seperti pasangan yang sulit berpisah.
