Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan adanya pemberian hadiah dan bonus kepada nasabah Bank Dagang Bali (BDB) dan Bank Asiatic, yang melebihi ketentuan Bank Indonesia (BI).
Selama masa kampanye pemilu presiden, calon presiden dan calon wakil presiden mengumbar janji tentang pemberantasan korupsi. Berikut rekaman Kompas di beberapa daerah.
Mantan Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Segi Tiga Senen, Jakarta, Deden Gumilar dituntut 20 tahun penjara dipotong masa tahanan, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemarin.
Pengungkapan kasus korupsi di lingkungan legislatif terus bermunculan di beberapa daerah di Tanah Air. Setelah DPRD Sumatera Barat, Kota Padang, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Garut diguncang kasus korupsi, kini DPRD Bandar Lampung pun tersandung kasus yang sama, yakni adanya penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah senilai lebih dari Rp 3,7 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi mengerahkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan konsultan pelacak aset untuk mengaudit kekayaan para calon presiden dan wakil presiden. KPK juga membuka ruang partisipasi masyarakat untuk melapor apabila mengetahui ada aset yang tidak dilaporkan.
Direksi Pertamina berencana menjual dua kapal tangker VLCC (very large crude carrier) yang kini masih dalam proses pembuatan di Korea Selatan. Masalah yang sensitif ini terang saja memunculkan kabar tidak sedap bahwa penjualan tangker itu hanya akal-akalan.
Rapat paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Senin (7/6/2004) secara aklamasi menyetujui 21 nama calon pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diserahkan pada Presiden.
DPRD akan menuntut balik pernyataan Ir Kunarto, caleg tidak jadi DPRD I Jateng dari PDI-P Kudus yang menyatakan Dewan korupsi Rp 22,9 miliar.
Ada kabar cukup mengagetkan dalam sidang paripurna dengan agenda pembahasan nota keuangan di DPRD Kota Tegal, Sabtu (5/6) lalu. Fraksi PDI-P mengungkap deposito Rp 1,1 miliar milik PDAM yang selama ini tidak dilaporkan kepada publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat ini akan melakukan pemeriksaan kekayaan kelima pasangan calon presiden/wakil presiden. Untuk itu, KPK meminta kepada capres dan cawapres untuk mempersiapkan data mengenai daftar kekayaannya.
