Pertamina Buka Lagi Tender Tanker [09/06/04]

Pertamina akan membuka kembali tender dua kapal tanker raksasa (very large crude carrier/VLCC) besok. Peserta tender yang lolos seleksi diberi kesempatan sekali lagi untuk mengajukan penawarannya.

Kejaksaan Beri Penghargaan ke FPSB [09/06/04]

Forum Peduli Sumatera Barat mendapat penghargaan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat atas jasa-jasanya membantu pengungkapan dan pemberantasan korupsi di daerah itu.

Bank Dunia Prihatinkan Korupsi di Bidang Infrastruktur [08/06/04]

Bank Dunia memprihatinkan korupsi yang terjadi di bidang infrastruktur Indonesia. Lembaga keuangan internasional itu menuding korupsi di bidang infrastruktur telah menyebabkan kematian ibu di Indonesia menjadi yang tertinggi di kawasan Asia.

Pemberantasan Korupsi Itu Dimulai dari Sumbar [08/06/04]

Ketika Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan hukuman penjara kepada 43 anggota DPRD Sumatera Barat karena kasus korupsi, mungkin kita bisa menyebutnya sebagai sebuah kasus khusus. Tetapi ketika Ketua DPRD Kota Payakumbuh Chin Star dan 24 anggota lainnya menghadapi proses pemeriksaan atas tuduhan korupsi, kita pantas berharap pemberantasan korupsi sedang dimulai dari Sumatera Barat.

Diduga DAK-DR Barsel Dikorup; Fisiknya Rp 5 M, Rerealisasinya Rp 3 M [08/06/04]

Pelaksanaan reboisasi di Barsel yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) dan dana reboisasi (DR) Tahun 2002 diduga kuat dikorupsi oknum pejabat salah satu dinas di Barsel. Berdasarkan laporan yang disampaikan Tim Isen Mulang Kalteng, total anggaran sebesar Rp 5 M lebih, hanya direalisasikan sekitar Rp 3 M.

Belum Lunas, 75 Persen Tunggakan DR/PSDH Tahun 2003 [08/06/04]

Berdasarkan hasil pemantauan sementara ICW, WALHI, dan Greenomics Indonesia hingga pertengahan Mei 2004, tercatat Rp 325 milyar tunggakan DR/PSDH yang telah disetorkan ke Kas Negara. Jumlah tersebut merupakan akumulasi pelunasan tunggakan DR/PSDH dari pemegang HPH/IPKH di 9 propinsi, yakni Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara sejumlah Rp 204,27 milyar, plus pelunasan cicilan IPKH/HPH/HPHTI/IPK sebesar Rp 120,42 milyar. Selain tunggakan pengusaha kehutanan, terdapat nilai potensial penerimaan negara dari setoran DR/PSDH yang hingga kini masih tertahan di kas pemkab sejumlah Rp 153,56 milyar. Dari data 6 pemkab yang menahan setoran DR/PSDH, hanya Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah yang tercatat telah menyetor DR/PSDH sebesar Rp 13,18 milyar ke Kas Negara.

Semuanya Janjikan Sosok Jaksa Agung yang Berani [08/06/04]

Para capres-cawapres ternyata sudah memikirkan figur yang akan menduduki posisi jaksa agung bila mereka menang. Jabatan strategis tersebut dianggap sangat penting karena akan menjadi kunci dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepostisme.

Dugaan Penggelapan Kas Daerah Di Dispenda P. Siantar; Rp 500 juta lebih Dilaporkan Ke Kajari [08/06/

Dugaan penggelapan / korupsi uang kas daerah tahun anggaran (TA) 2003 di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) pemerintah kota (Pemko) Pematang Siantar Rp 539.896.005 dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Isu Politik Uang Mulai Ramaikan Kampanye [08/06/04]

Tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden dari Partai Amanat Nasional Amien Rais dan Siswono Yudohusodo menuding ada pasangan calon presiden lain yang melakukan permainan politik uang untuk menarik dukungan masyarakat. Kami khawatir politik uang ini bisa mempengaruhi pilihan rakyat dalam pemilihan 5 Juli mendatang, kata Din Syamsuddin, anggota tim sukses Amien-Siswono, dalam jumpa pers di Gedung Pengurus Pusat Muhammadiyah, Jakarta, kemarin. Amien dan Siswono sendiri tidak hadir dalam acara itu.

Pencairan Dana L/C Kasus BNI Atas Perintah Maria [08/06/04]

Penandatanganan dokumen ekspor fiktif untuk pencarian dana letter of credit (L/C) senilai Rp728,8 miliar oleh lima terdakwa Dirut PT Gramarindo Grup dalam kasus Bank Negara Indonesia (BNI) dilakukan atas perintah Maria Paulina Lumowa.

Subscribe to Subscribe to