KENDARI -- Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Yusuf Supriatna, dijebloskan ke sel tahanan Punggolaka karena diduga kuat terlibat kasus korupsi senilai Rp 450 juta. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Fadil Zumhanna, penahanan terhadap Yusuf Supriatna berdasarkan penyidikan intensif yang dilakukan kurang lebih dua bulan ini. Sejumlah bukti kuat keterlibatan Yusuf sudah didapat. Yusuf sudah kami tahan dan saat ini sudah menempati salah satu sel di Rumah Tahanan Punggolaka, katanya kepada Tempo News Room di Kendari, Rabu (9/6).

KENDARI - DPRD Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara membantah tuduhan yang menyebutkan dana pesangon purnabakti 30 anggota Dewan setempat hasil korupsi Bupati Lukman Abunawas. Ini sangat keliru. Dana pesangon yang diberikan Lukman Abunawas sudah sesuai prosedur dan bukan hasil korupsi, kata Ketua DPRD Kabupaten Konawe Abdul Samad di Kendari, Rabu (9/6).

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mengaku hanya bisa mengimbau agar setiap kandidat presiden dan wakil presiden memutakhirkan data kekayaan mereka. Menurut Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, komisinya tidak berwenang memaksa mereka menyerahkan laporan kekayaan yang terbaru.

SESUDAH jeda dari pemilu legislatif, jalan-jalan mulai dipenuhi lagi dengan bendera, poster, dan iklan untuk calon presiden dan wakil presiden. Mungkin karena banjir warna dan bising bunyi-bunyian itu menyusup ke dalam tidur, saya sering bermimpi tentang Pemilu 5 Juli 2004. Dalam mimpi itu saya menjadi seorang kontestan.

RUANG aula Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Barat (Sumbar), di Jalan Raden Saleh, Padang, Selasa (8/6), dipenuhi undangan. Mereka adalah tamu dari TNI, Polri, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, dan puluhan wartawan cetak dan elektronik.

CAPRES dari Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menegaskan kembali komitmennya memberantas KKN. Menurut dia, hal itu harus dimulai dari dirinya, lingkungan keluarga, dan lingkungan secara lebih luas.

Jakarta, Kompas - Merasa kecewa karena diberhentikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) akan menggugat Presiden ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka memberi waktu 30 hari bagi Presiden untuk mengeluarkan keputusan presiden tentang integrasi KPKPN ke dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika tidak kunjung turun, KPKPN akan melayangkan gugatan.

TIDAK sedikit orang bertanya, adakah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bisa membawa keluar bangsa ini dari daftar negara paling korup di dunia. Rupanya banyak orang yang percaya bila masalah raksasa ini bisa dipecahkan, maka reformasi di bidang lain akan lebih mudah dilalui.

Jakarta, Kompas - Seiring dengan maraknya pengungkapan kasus tindak pidana korupsi di lingkungan legislatif, semakin banyak pula unsur pimpinan DPRD di Tanah Air yang berstatus tersangka. Bahkan, beberapa orang telah mendekam di sel tahanan, seperti Ketua DPRD Kota Payakumbuh Chin Star dan Ketua DPRD Kota Banda Aceh M Amin Said.

Proyek Peningkatan Mutu Aparatur pada Biro Kepegawaian Setda Prop NTT tahun 2003 menuai masalah. Uang sebesar Rp 6 miliar telah cair. Padahal, dana yang dialokir hanya sebesar Rp. 4.272.500.000. Siapa-siapa yang terlibat?