BANDA ACEH (Media): Jumlah terdakwa kasus korupsi dan penyimpangan dana pengadaan mesin cetak koran pada 2002 senilai Rp4,2 miliar yang perkaranya kini disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh akan bertambah.

Menurut rencana, hari ini, Rabu (9/6), Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Timor Tengah Selatan (TTS), Drs. Otniel Nomeni, dan Bendahara Umum, Onisimus Nenoliu, diperiksa tim penyidik Polres TTS. Pemeriksaan itu terkait kasus dugaan penyalahgunaan dana alokasi umum (DAU) tahun 2004 untuk pembayaran pesangon anggota DPRD setempat sebesar Rp 1,4 miliar.

Sungguh ironis. Anggota DPR/DPRD yang menurut konsepnya adalah wakil rakyat, banyak terlibat kasus hukum. Total jenderal ada 270 anggota legislatif yang kasusnya saat ini diproses oleh Kejaksaan.

JAKARTA - Program Pengadaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT AS) dicanangkan pada 1997. Setelah sekian lama berjalan, rupanya tidak ada kontrol yang lebih jauh dalam penyelenggaraannya sehingga sangat rawan korupsi. Diduga Kepala Sekolah Dasar di Jakarta menyelewengkan dana program tersebut.

KENDARI -- Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Yusuf Supriatna, dijebloskan ke sel tahanan Punggolaka karena diduga kuat terlibat kasus korupsi senilai Rp 450 juta. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Fadil Zumhanna, penahanan terhadap Yusuf Supriatna berdasarkan penyidikan intensif yang dilakukan kurang lebih dua bulan ini. Sejumlah bukti kuat keterlibatan Yusuf sudah didapat. Yusuf sudah kami tahan dan saat ini sudah menempati salah satu sel di Rumah Tahanan Punggolaka, katanya kepada Tempo News Room di Kendari, Rabu (9/6).

KENDARI - DPRD Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara membantah tuduhan yang menyebutkan dana pesangon purnabakti 30 anggota Dewan setempat hasil korupsi Bupati Lukman Abunawas. Ini sangat keliru. Dana pesangon yang diberikan Lukman Abunawas sudah sesuai prosedur dan bukan hasil korupsi, kata Ketua DPRD Kabupaten Konawe Abdul Samad di Kendari, Rabu (9/6).

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mengaku hanya bisa mengimbau agar setiap kandidat presiden dan wakil presiden memutakhirkan data kekayaan mereka. Menurut Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, komisinya tidak berwenang memaksa mereka menyerahkan laporan kekayaan yang terbaru.

SESUDAH jeda dari pemilu legislatif, jalan-jalan mulai dipenuhi lagi dengan bendera, poster, dan iklan untuk calon presiden dan wakil presiden. Mungkin karena banjir warna dan bising bunyi-bunyian itu menyusup ke dalam tidur, saya sering bermimpi tentang Pemilu 5 Juli 2004. Dalam mimpi itu saya menjadi seorang kontestan.

RUANG aula Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Barat (Sumbar), di Jalan Raden Saleh, Padang, Selasa (8/6), dipenuhi undangan. Mereka adalah tamu dari TNI, Polri, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, dan puluhan wartawan cetak dan elektronik.

CAPRES dari Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menegaskan kembali komitmennya memberantas KKN. Menurut dia, hal itu harus dimulai dari dirinya, lingkungan keluarga, dan lingkungan secara lebih luas.